• Kamis, 5 November 2026
Berita Terbaru

Sertifikasi ISPO: Jangan Jadikan Petani Sawit Rakyat Menanggung Beban Kebijakan Negara

Jangan Sampai ISPO Menjadi Beban, Bukan Perlindungan

Kita harus memahami bahwa sertifikasi ISPO pada dasarnya memiliki tujuan strategis.

Di tengah meningkatnya tuntutan pasar internasional terhadap aspek keberlanjutan, legalitas, ketertelusuran, dan perlindungan lingkungan, ISPO menjadi salah satu instrumen penting untuk mempertahankan daya saing minyak sawit Indonesia.

Apalagi, petani sawit rakyat merupakan bagian penting dari rantai pasok industri sawit nasional. Tanpa keterlibatan petani, upaya membangun sistem ketertelusuran dan keberlanjutan industri sawit Indonesia tidak akan berjalan optimal.

Namun, jangan sampai kebijakan yang bertujuan meningkatkan daya saing industri justru menciptakan hambatan baru bagi petani.

Negara Harus Menjamin Pembiayaan ISPO 100 Persen

Berdasarkan kondisi tersebut, APKASINDO memandang perlu adanya langkah konkret pemerintah untuk memperkuat kebijakan pembiayaan sertifikasi ISPO bagi pekebun rakyat.

Pertama, pemerintah harus menjamin pembiayaan 100 persen bagi seluruh proses sertifikasi ISPO pekebun rakyat yang memenuhi persyaratan. Pembiayaan tersebut harus mencakup penyiapan dokumen, legalitas administrasi perkebunan, dokumen lingkungan, pelatihan ICS, pendampingan, audit sertifikasi, dan penilikan.

Kedua, pemerintah perlu menetapkan alokasi anggaran tahunan yang jelas dan terukur. Pembiayaan ISPO tidak boleh semata-mata bergantung pada ketersediaan dana BPDP atau menunggu program bantuan yang belum pasti.

Ketiga, perlu dibangun mekanisme pembiayaan yang menjamin setiap petani atau kelompok pekebun yang memenuhi persyaratan memperoleh akses fasilitasi secara transparan, mudah, dan tepat waktu.

Keempat, pemerintah harus memperkuat peran organisasi petani, koperasi, dan kelembagaan pekebun dalam proses pendampingan serta pelaksanaan sertifikasi. Pendekatan kelompok akan lebih efisien dibandingkan membebankan seluruh proses administrasi kepada masing-masing petani.

Kelima, pembiayaan tidak boleh berhenti pada penerbitan sertifikat. Negara juga perlu memastikan dukungan untuk penilikan dan pemeliharaan kepatuhan agar sertifikat tetap berlaku dan memberikan manfaat jangka panjang.

ISPO bukan semata-mata kebutuhan administratif pemerintah. ISPO merupakan bagian dari strategi nasional untuk melindungi industri sawit Indonesia dan mempertahankan keberterimaan produk sawit di pasar dunia.

Oleh karena itu, petani sawit rakyat tidak boleh dibiarkan menanggung sendiri biaya dari kebijakan yang manfaat strategisnya dinikmati oleh negara dan seluruh industri sawit nasional.

Artikel Terkait