JAKARTA, SAWIT INDONESIA - Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di wilayah Sumatra, Kalimantan, hingga Papua kerap memicu krisis kabut asap lintas batas yang berdampak pada kesehatan, mobilitas penerbangan, serta perekonomian di negara-negara Asia Tenggara.
Kendati tuduhan di media sosial sering kali langsung mengarah pada industri kelapa sawit sebagai satu-satunya dalang, evaluasi berbasis data lapangan menunjukkan bahwa dinamika penyebab kebakaran jauh lebih kompleks dan melibatkan banyak sektor.
Korelasi titik panas (hotspot) di area konsesi tidak serta-merta membuktikan kausalitas bahwa perusahaan sengaja melakukan pembakaran. Dalam banyak kasus, api bersumber dari luar konsesi yang merambat akibat angin kencang di musim kemarau El Niño, atau bermula dari kantong lahan masyarakat di dalam konsesi yang berada di luar kendali langsung perusahaan.
Poin-poin utama kerangka hukum nasional, disiplin sertifikasi pasar global, serta peran strategis ekonomi industri sawit meliputi:
Kerangka Hukum Nasional dan Sanksi Pidana yang Ketat:
- Pembakaran lahan oleh perusahaan komersial secara hukum dan ekonomi tidak mungkin dilakukan. Penegakan hukum diatur ketat dalam tiga regulasi utama: UU No. 32/2009 (Lingkungan Hidup), UU No. 39/2014 (Perkebunan), dan UU No. 41/1999 (Kehutanan).
- Pelanggaran yang terbukti dapat dikenakan denda administratif hingga ratusan miliar rupiah serta sanksi pidana berat.
- Di sisi lain, UU No. 32/2009 Pasal 69 mengizinkan masyarakat lokal membuka lahan maksimal 2 hektare menggunakan kearifan lokal/praktik tradisional, yang kerap membutuhkan pengawasan ketat agar tidak meluas.
Disiplin Pasar, Standar GAPKI, dan Persyaratan EUDR:
- Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) yang membawahi 751 perusahaan anggota wajib menerapkan Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Lahan sejak 30 April 2020. Anggota diwajibkan memiliki unit pemadam kebakaran (Tim RPB), logistik darurat, serta fasilitas pemantauan mandiri.
- Akses pasar global menuntut transparansi ketat melalui sertifikasi wajib ISPO (Indonesian Sustainable Palm Oil) dan RSPO.
- Kepatuhan ini diperkuat oleh Peraturan Anti-Deforestasi Uni Eropa (European Union Deforestation Regulation/EUDR) yang akan berlaku bagi perusahaan besar/menengah pada 30 Desember 2026 dan petani kecil pada 30 Juni 2027.
Pilar Utama Ekonomi Nasional:
- Kelapa sawit merupakan tanaman minyak nabati paling efisien di dunia dengan produktivitas hingga delapan kali lipat per hektare dibandingkan tanaman komoditas pesaing.
- Sektor ini menyumbang devisa negara lebih dari US miliar per tahun dan menjadi pilar penghidupan bagi lebih dari 16 juta tenaga kerja langsung maupun tidak langsung di Indonesia (BPS mengundangkan 2.286 perusahaan sawit beroperasi nasional).
Pelaku industri perkebunan sawit menyambut terbuka prinsip akuntabilitas dan imbauan investigasi lapangan berbasis bukti ilmiah yang ketat. Penanganan kabut asap lintas batas memerlukan kerja sama regional yang terkoordinasi dan berbasis fakta, alih-alih menyebarkan tuduhan spekulatif di media publik.
Sumber: gapki.id
