DPR Desak Uni Eropa Batalkan Resolusi Sawit

BRUSSEL, SAWIT INDONESIA – Delegasi Indonesia yang dipimpin Ketua Komisi IV DPR RI, Edhy Prabowo bertemu dengan Committee on Agriculture and Rural Development Parlemen Eropa dan Directore General for Agricultural and Rural Development (DG AGRI) European Community di Brusell.

Delegasi DPR RI beranggotakan 16 anggota Komisi IV dan didampingi wakil dari Kementerian Pertanian, Mukti Sardjono selaku Staf Ahli Menteri Bidang Lingkungan, serta Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Kementerian Lingkungan dan Kehutanan.

Dalam kesempatan tersebut, Edhy Prabowo mempertanyakan persoalan Resolusi Sawit yang diajukan oleh Parlemen Eropa. Dalam pandangan Edhy bahwa kelapa sawit mempunyai peranan penting karena sekitar 41 % perkebunan sawit dikelola oleh petani kecil. “Sehingga kalau resolusi tersebut diterapkan akan mengganggu kehidupan masyarakat Indonesia,”ujarnya.

Edhy menambahkan bahwa Indonesia salah satu negara yang mendukung pembangunan berkelanjutan. Hal tersebut dibuktikan melalui ratifikasi Paris Agreement oleh Pemerintah Indonesia. “Dan Indonesia juga telah menerapkan pembangunan perkebunan kelapa sawit melalui Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) yang bersifat mandatori.”

Mukti Sardjono menyatakan EU telah menerapkan politik diskriminatif terhadap produk kelapa sawit. Ini menunjukkan EU telah memberi contoh buruk yang berlawanan dengan komitmen EU sendiri.

“Sawit bagi rakyat Indonesia merupakan sumber pendapatan jutaan petani sehingga mengganggu sawit itu sama saja menganggu rakyat Indonesia,” tegas Mukti.

Dalam kesempatan tersebut, Philipe Musquar, Head of Unit of the Commitee on Agriculture and Rural Development menyampaikan bahwa Komite Agriculture memahami apa yg disampaikan oleh Delegasi Indonesia.

Dikatakan Philipe, resolusi yang sedang dibahas dilakukan oleh Komite Environment. Untuk itu pihaknya akan meneruskan kepada Komite Environment perihal keberatan yang diajukan oleh Indonesia atas Resolusi Kelapa sawit. Saat ini resolusi Kelapa Sawit baru disepakati ditingkat parlemen, namun belum menjadi menjadi kebijakan dari Uni Eropa.

You might also like More from author

Leave A Reply

Your email address will not be published.

Hi there! Click one of our representatives below and we will get back to you as soon as possible.

Customer Services on WhatsApp