Yogyakarta, SAWIT INDONESIA - Wakil Ketua DPD RI Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Tamsil Linrung menyuarakan keprihatinan terhadap kegiatan penertiban kawasan hutan terhadap perkebunan sawit rakyat.
“Penertiban kawasan hutan seharusnya diikuti pengelolaan yang menjamin kehidupan masyarakat. Ada laporan mengenai indikasi penurunan produktivitas sawit pada lahan yang beralih pengelolaan setelah penertiban dilakukan Satgas,” ujar Tamsil dalam sesi diskusi bersama KAHMI Provinsi DI Yogyakarta, Sabtu (31 Oktober 2026).
Tamsil menegaskan keberanian Presiden Prabowo Subianto mengembalikan penguasaan negara atas kekayaan alam harus diapresiasi karena akan membawa kesejahteraan bagi rakyat.
“Pengembalian kekayaan alam ini merupakan cita-cita kita sejak lama. Untuk itu keberhasilan penertiban harus turut terlihat dalam kehidupan petani, pekerja, dan masyarakat di sekitar kawasan,” urainya.
Tamsil menyebutkan bahwa Presiden Prabowo sudah berani mengambil langkah besar. Ini harus kita dukung. Tetapi sesudah lahannya kembali, kita harus memastikan siapa yang mengurus, bagaimana produksinya, dan bagaimana nasib masyarakat yang hidup di sana.
“Jangan sampai rakyat ikut menanggung kesulitan dalam proses pembenahan ini,” kata Tamsil.
Tamsil menegaskan bahwa amanat Pasal 33 mengikat penguasaan negara pada tujuan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Karena itu, pengambilalihan lahan perlu disertai kesiapan pengelola, keberlanjutan pemeliharaan, perlindungan pekerja, dan kepastian hak masyarakat.
“Kalimatnya jangan berhenti pada ‘dikuasai oleh negara’. Tetapi ada kelanjutannya, untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Seharusnya ada ukuran sampai ke sana. Apakah masyarakat lebih sejahtera atau daerah ikut mendapatkan manfaat?” tegasnya.
Tamsil mendorong pemerintah memastikan proses peralihan pengelolaan berjalan baik. Pemeliharaan dan pemanenan pada kebun yang secara hukum diperuntukkan bagi kegiatan perkebunan harus ditangani dengan jelas, bersamaan dengan pemenuhan kewajiban pemulihan lingkungan.
Ia juga menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat melalui koperasi dan kemitraan yang memberi manfaat nyata. Menurutnya, penataan sumber daya alam harus membuka kesempatan bagi warga untuk ikut membangun ekonomi daerah.
Dalam kesempatan tersebut, Tamsil menyampaikan kepercayaannya terhadap kesungguhan Prabowo. Berdasarkan pengenalannya secara pribadi, ia menempatkan Prabowo dan B.J. Habibie sebagai dua sosok paling jujur yang pernah dikenalnya. Ia juga menilai Prabowo konsisten memperjuangkan gagasan yang dituangkan dalam Paradoks Indonesia dan Strategi Transformasi Bangsa.
Menurut Tamsil, Asta Cita yang digagas Presiden Prabowo dapat menghidupkan ekonomi daerah. Sebab, akan terbentuk rantai pasok di mana petani punya pembeli, usaha masyarakat bergerak, dan lapangan kerja terbuka.
"Saya yakin Prabowo tetap konsisten dalam memperjuangkan gagasan yang dituangkan melalui buku Paradoks Indonesia dan Strategi Transformasi Bangsa," jelas Senator asal Sulawesi Selatan ini.
Diskusi turut dihadiri Guru Besar MIPA UNY Prof. Nurfina Asnam, ahli herbal Dr. Kintoko, Wakil Wali Kota Yogyakarta 2001–2006 HM Syukri Fadholi, Ketua STIE Hamfara Siti Murtiyani, serta Guru Besar FIK UNY Prof. Dr. Joko Pekik.
