JAKARTA, SAWIT INDONESIA – Kementerian Pertanian RI melalui Direktorat Jenderal Perkebunan menerapkan kebijakan strategis untuk mempermudah persyaratan Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR). Melalui penyederhanaan dari semula 14 syarat menjadi 8 syarat yang harus dipenuhi calon peserta peremajaan sawit. Langkah lainnya tahapan persyaratan dipersingkat sehingga replanting berjalan cepat. “Kami telah mensimplifikasi mekanisme PSR sesuai kesepatan bersama (pemerintah). Semisal dari tiga step (red-tingkat) menjadi satu step ,” kata Kasdi Subagyono, Direktur Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian RI kepada redaksi Majalah SAWIT INDONESIA. Penyederhanaan syarat PSR bertujuan mempercepat kegiatan peremajaan supaya mencapai target. Tahun ini, Kementerian Pertanian RI menargetkan luasan PSR mencapai 200 ribu…
Author: Qayuum Amri
JAKARTA, SAWIT INDONESIA – Pemerintah mengadakan uji jalan (road test) kendaraan berbahan bakar campuran biodiesel 30% (B30). Hasil uji jalan akan menjadi rujukan pemerintah sebelum program B30 dimulai tahun depan. Dadan Kusdiana, Kepala Badan Litbang Kementerian Enegi Sumber Daya Mineral (ESDM) mengatakan tim road test kendaraan B30 melibatkan berbagai pihak antara lain pemerintah, asosiasi bisnis, dan agen tunggal pemegang merek kendaraan serta produsen kendaraan. “Uji jalan ini menggunakan 11 kendaraan terdiri dari kendaraan penumpang dan truk dengan bobot diatas 3,5 ton. Untuk kendaraan penumpang terdiri dari delapan unit mobil dari empat pabrikan yakni Toyota, Nissan, Mitsubishi, dan DFSK Super Cab. Sedangkan, untuk…
JAKARTA, SAWIT INDONESIA – Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (APKASINDO) mendukung penuh kebijakan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang mengecualikan informasi Hak Guna Usaha (HGU) sebagai data publik. Lantaran kebijakan ini diambil guna melindungi kepentingan nasional dan dunia usaha. “Kami juga meminta pemerintah menindak tegas perusahaan yang bermain mata dengan Eropa. Terutama perusahaan yang mengorbankan kepentingan nasional ,”kata Gulat ME Manurung, Ketua Umum APKASINDO. Sebelumnya, Menko Perekonomian, Darmin Nasution mencurigai ada pengusaha sawit yang ‘main mata’ dengan Uni Eropa. Perusahaan ini sengaja melakukannya demi kepentingan bisnis mereka. “Karena ada juga sekarang perusahaan-perusahaan yang mulai ‘main mata’ dengan sana (Eropa). Artinya, dia…
JAKARTA, SAWIT INDONESIA – Kalangan akademisi mempublikasikan hasil studi penggunaan herbisida berbahan aktif parakuat diklorida, yang dinilai aman bagi ekosistem dan minim resiko kesehatan. Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan argumen bagi pemerintah Indonesia dalam rangka mempertahankan pemakaian parakuat yang akan menjadi pembahasan di Konvensi Jenewa, tanggal 7-10 Mei 2019. Fakta penelitian ini terungkap dalam Seminar Nasional bertemakan “Tinjauan Kritis Penggunaan Herbisida Parakuat Diklorida di Indonesia”, yang diadakan The International Society for The Southeast Asia Agricultural Sciences (ISSAAS), di Bogor, 10 April 2019. Pembicara yang hadir dalam diskusi ini antara lain Prof.Nanik Sriyani (Guru Besar Universitas Lampung), Tri Ligayanti (Kementerian…
JAKARTA, SAWIT INDONESIA – Dewan Minyak Sawit Indonesia (DMSI) giat berdiplomasi dan melobi kalangan pelaku usaha India dalam rangka meningkatkan perdagangan ekspor sawit. Pada 26 Maret lalu di Medan, Sumatera Utara, DMSI menggalang pertemuan dengan The Solvent Extractors’ Association of India (SEA) dan Solidaridad sebagai tindak lanjut pertemuan sebelumnya di Jakarta, 19 Desember 2018. “Rapat ini sudah memusatkan perhatian kepada upaya meningkatkan volume perdagangan minyak sawit dari Indonesia ke India, termasuk kampanye untuk meningkatkan kesadaran konsumen di India mengenai sisi baik lminyak sawit dan juga akan mengusulkan harmonisasi tarif kepada pemerintah,” kata Derom Bangun, Ketua Umum DMSI, dalam keterangannya. Hadir…
JAKARTA, SAWIT INDONESIA – Pemerintah mengambil sikap tegas terhadap Uni Eropa sebagai bagian melindungi ekonomi nasional khususnya petani sawit. Industri sawit menjadi strategis karena berperan mengentaskan kemiskinan di pedesaan. “Palm oil sudah berikan kesejahteraan kepada 20 juta orang rakyat Indonesia. Disinilah, kita harus punya nasionalisme yang kuat,” kata Luhut saat berbicara dalam Seminar bertemakan “Pengembangan Industri Sawit untuk Kemandirian Energi”, di Jakarta, Rabu (27 Maret 2019). Menurut Luhut, angka kemiskinan turun dari 10,12 persen tahun 2017 menjadi 9 persen pada 2018, karena didukung program dana desa dan kehadiran perkebunan sawit. “Industri sawit menciptakan lapangan kerja di semua tempat seperti Sumatera,…
PONTIANAK, SAWIT INDONESIA – Rancangan Undang-Undang Perkelapasawitan telah mengatur pembagian dana bagi hasil sawit kepada daerah sentra sawit. Achmad Mangga Barani, Ketua Forum Pengembangan Perkebunan Kelapa Strategis Berkelanjutan (FP2SB) menyebutkan RUU Perkelapasawitan telah merangkum inisatif pembagian dana hasil sawit untuk dijadikan payung hukum. “Saya dukung RUU Perkelapasawitan karena sudah ada dana bagi hasil sawit. Konsep itu sudah diatur,” ujar Mangga Barani. Hal ini diatur dalam Pasal 48 ayat (2) huruf i berbunyi pungutan atas ekspor komoditas perkebunan kelapa sawit dan atau turunannya untuk kegiatan dana bagi hasil pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Selanjutnya dalam pasal 72 ayat (1) dan (2)…
JAKARTA, SAWIT INDONESIA – Pemerintah cepat bereaksi menyikapi keputusan Komisi Uni Eropa yang mendiskriminasi komoditas sawit. Sejumlah duta besar dan pengusaha asal Uni Eropa dikumpulkan dalam Forum yang digelar di kantor Kementerian Luar Negeri, Rabu (20 Maret 2019). Pertemuan ini dihadiri Menko Perekonomian, Darmin Nasution dan Menko Kemaritiman, Luhut Binsar Panjaitan serta Wakil Menteri Luar Negeri AM Fachir. “Presiden sudah kasih statement keras soal ini. Uni Eropa mesti melihat juga kaca mata kami, kalau Presiden tidak bela ini, lalu kami bela rakyat kami bagaimana?,” jelas Menko Luhut. Sebagaimana diketahui, sejak 13 Maret 2019 lalu, berdasarkan kebijakan UE, Komisi Eropa mengeluarkan…
JAKARTA, SAWIT INDONESIA – Dalam Pertemuan bersama Pengurus Himpunan Kerukunan Tani Indonesia, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengusulkan kepada petani sawit untuk menanam durian. Usulan ini dilontarkannya setelah ada pengurus HKTI yang bertanya mengenai harga sawit. Faktanya, tanaman seperti durian dapat dijadikan tanaman sela di kebun sawit untuk meningkatkan penghasilan petani dan menjaga lingkungan. Dikutip dari beberapa media nasional yang meliput pertemuan ini, Presiden Jokowi mengatakan supaya petani menanam komoditas lain juga di kebunnya seperti sawit. “Lahan yang dimiliki oleh petani sawit dapat juga ditanami durian,” kata Jokowi seperti dilansir dari laman kompas.com, Selasa (19 Maret 2019). Jokowi menambahkan, “Kita ada…
Formulasi dana bagi hasil dapat diatur melalui RUU Perkelapasawitan ataupun regulasi lainnya seperti Peraturan Menteri Keuangan. PONTIANAK- Pemerintah pusat melalui Kementerian Keuangan mengusulkan pengaturan dana bagi hasil (DBH) bagi provinsi penghasil sawit. Aturan baru ini diperlukan untuk mewujudkan keadilan dan pemerataan ekonomi daerah. Usulan ini diungkapkan Gubernur Kalimantan Barat Sutarmidji dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur, Hadi Mulyadi dalam Borneo Forum III di Hotel Ibis, Pontianak 20 Maret 2019. Sutarmidji menyebutkan Kalimantan Barat dengan luasan perkebunan hingga 1,5 juta hektar dan menjadi provinsi terbesar kedua di Indonesia sebagai penghasil CPO seharusnya bisa mendapatkan alokasi dana bagi hasil yang proporsial. Hal ini…