Author: Qayuum Amri

JAKARTA, SAWIT INDONESIA – Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Panjaitan akan memberikan pidato kunci dalam pembukaan acara Pertemuan Nasional Petani Kelapa Sawit Indonesia yang diadakan di Jakarta, Kamis, 28 Februari 2019. “Menko Luhut akan hadir memberikan pidato utama dalam pertemuan ini,” ujar Rino Afrino, Ketua Panitia Pelaksana Pertemuan Nasional Petani Kelapa Sawit Indonesia, Rabu (27 Februari 2019). Pidato yang akan disampaikan Menko Kemaritiman Luhut Panjaitan bertemakan “Sawit Indonesia Yang Berdaulat, Bermartabat, dan Berkelanjutan”. Selain itu, hadir pula tiga dirjen dari Kementerian terkait yaitu Kementerian Pertanian Kementerian Lingkungan Hidup Kehutanan, dan Kementerian ESDM. Di sesi pertama akan membahas Kebijakan Pemerintah…

Read More

BATAM, SAWIT INDONESIA – Kementerian Pertanian akan merevisi aturan yang mewajibkan pelaku usaha untuk memiliki status Hak Guna Usaha (HGU) terlebih dahulu, sebelum pengurusan Izin Usaha Perkebunan (IUP). Sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 05/2019 mengenai Tata Usaha Izin Perkebunan khususnya di pasal 9. “Aturan ini belum berlaku (diundangkan). Proses harmonisasi dengan Kementerian Hukum dan HAM masih berjalan,” kata Dedi Djunaedi Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian Kementerian Pertanian RI, di Batam, Kamis (21 Februari 2019. Atas dasar itulah, kata Dedi, pihak Kementerian Pertanian berencana mengkaji ulang Permentan Nomor 05/2019. Tujuannya mencegah implementasi permentan berbenturan dengan regulasi lain. Permentan…

Read More

BATAM, SAWIT INDONESIA – Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) Kelapa Sawit menambah alokasi dana riset sawit menjadi 2% pada tahun ini. “Alokasi dana riset naik menjadi 2 persen tahun ini. Sementara tahun lalu, alokasinya 0,6 persen,” ujar Herdrajat Natawijaya, Direktur BPDP-KS, saat menjadi pembicara Andalas Forum, Kamis, (21 Februari 2019). Herdrajat meminta kenaikan dana riset ini dapat dimanfaatkan untuk kepentingan penelitian sawit yang lebih signifikan bagi industri. Selain itu, dana riset juga dipakai mendukung inisiatif riset dan pengembangan sektor sawit demi meningkatkan produktivitas dan keberlanjutan. Masyarakat Perkelapasawitan Indonesia (MAKSI) mengapresiasi alokasi dana riset ini. Darmono Taniwiryono, Ketua Umum MAKSI, menjelaskan…

Read More

BATAM, SAWIT INDONESIA – Kegiatan Andalas Forum dihadiri pemangku kepentingan sawit dari seluruh daerah di Indonesia mulai dari pelaku usaha, petani, akademisi, dan supporting industry. Hadir dalam pembukaan Andalas Forum yaitu Williastra Dany (Asisten Deputi Perkebunan dan Holtikultura Kemenko Perekonomian), Joko Supriyono (Ketua Umum GAPKI), Dedi Djunaedi (Direktur P2HP Kementerian Pertanian RI), Ferry HC (Kadisbun Provinsi Riau), dan pengurus GAPKI pusat dan daerah. Wisnu Suharto, Ketua Panitia Pelaksana, mengatakan Andalas Forum dihadiri lebih 350 peserta dari berbagai daerah di Indonesia. Tujuan forum ini adalah memajukan dan mengembangkan industri sawit sebagai pilar pembangunan nasional melalui kegiatan seminar, lokakarya dan pelatihan. Forum…

Read More

BANJARBARU, SAWIT INDONESIA – Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) Provinsi Kalimantan Selatan menggelar Sosialisasi dan Klinik Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) di Hotel Dafarm, Banjarbaru, 18-19 Februari 2019. Sosialisasi ini bertujuan mendorong peningkatan sertifikasi ISPO “Sertifikasi ISPO merupakan kewajiban bagi perusahaan sawit sebagai wujud kepedulian dan kepatuhan terhadap pengelolaan lingkungan secara berkelanjutan baik dari aspek sosial, ekonomi dan lingkungan itu sendiri,” ujar Totok Dewanto, Ketua GAPKI Kalimantan Selatan dalam kata sambutannya di Seminar yang bertemakan “Membantu Percepatan Sertifikasi ISPO Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit Kalimantan Barat” ini. Hadir dalam kegiatan ini antara lain Gubernur Kalimantan Selatan H Sahbirin Noor, Kepala…

Read More

BANDUNG, SAWIT INDONESIA – PT Astra Agro Lestari Tbk membangun hubungan kemitraan dengan petani masyarakat di area sekitar kebun perusahaan. Astra Agro menjalin kemitraan dengan petani swadaya sebanyak 60 ribu petani dengan luasan lahan lebih dari 250.000 hektar melalui program Income Generating Activity (IGA). Santosa, Presiden Direktur PT Astra Agro Lestari Tbk, mengatakan kemitraan petani menjadi perhatian perusahaan dalam rangka mendorong perekonomian lokal dan menyerap panen TBS sawit masyarakat. Melalui program IGA, emiten berkode AALI ini memberikan pendampingan agronomi dan bantuan bibit sawit. Selain itu, Astra Agro telah bermitra dengan 14.646 petani PIR dan PIR-KKPA dengan areal perkebunan seluas 22.216…

Read More

BANDUNG, SAWIT INDONESIA – PT Astra Agro Lestari Tbk mengalokasikan belanja modal sebesar Rp 1,5 triliun. Dari dana sebesar tadi, sekitar 40% digunakan untuk Tanaman Belum Menghasilkan (TBM). “Setiap tahun belanja modal tidak akan kurang dari Rp 1,4 triliun sampai Rp 1,5 Triliun. Karena kami mesti alokasikan bagi pengeluaran rutin,” ujar Santosa, Presiden Direktur PT Astra Agro Lestari Tbk dalam acara Talk to The Ceo 2019, Bandung (16 Februari 2019). Belanja modal juga dialokasikan Rp 150 miliar untuk peningkatan kapasitas pabrik sawit yang sudah berjalan. Menurut Santosa kapasitas akan dinaikkan untuk mengantisipasi pasokan buah dari kebun inti dan petani sekitar.…

Read More

JAKARTA, SAWIT INDONESIA – PT Salim Ivomas Mas Pratama Tbk (SIMP) mengumumkan mundur dari keanggotaan RSPO. Keputusan resmi perusahaan dituangkan dalam surat bernomor 011/SUS/EXT/II/2019 yang ditujukan kepada Datuk Darrel Webber, CEO RSPO, pada 8 Februari 2019. Surat ini menerangkan bahwa merujuk surat RSPO tertanggal 4 Februari 2019 dan surat dari PT PP London Sumatera Indonesia Tbk (Lonsum) pada 17 Januari 2019 berkaitan mundurnya perusahaan dari skema sertifikasi RSPO. Maka, pihak Salim Ivomas mengajukan surat ini sebagai sikap resmi mundurnya perusahaan dari keanggotaan RSPO. Dalam surat SIMP yang ditandatangani Muhammad Waras, Group Head of Sustainability PT Salim Ivomas Pratama Tbk. Ia…

Read More

JAKARTA, SAWIT INDONESIA – Terbitnya Permentan Nomor 05/2019 mengenai Tata Usaha Perizinan Pertanian menimbulkan polemik di kalangan pelaku industri. Beleid ini menambah komplikasi regulasi pasca terbitnya inpres moratorium Nomor 8/2018. “Bisa dilakukan uji materiil ke Mahkamah Agung (MA), sama halnya dgn permen LHK Nomor 17/2017 yang dibatalkan oleh MA juga. Dalam hal ini yang berwenang MA karena tingkatannya dibawah UU,” kata Dr.Rio Christiawan, Pengamat Hukum Lingkungan Universitas Prasetya Mulya, Jumat ( 8 Februari 2019). Menurut Rio Christiawan, uji materiil Permen 05/2019 sangat beralasan karena selain banyak bertentangan dengan aturan lain lebih tinggi. Aturan ini juga menimbulkan ketidakpastian bagi masyarakat kecil…

Read More

JAKARTA, SAWIT INDONESIA – Terbitnya Peraturan Menteri Pertanian Nomor 05/2019 mengenai Tata Cara Perizinan Berusaha Sektor Pertanian akan berdampak negatif kepada industri perkebunan terutama sawit. Aturan ini mengakomodir putusan MK 138/2015 mengenai pengujian UU Perkebunan No 39/2014. Permentan yang ditandatangani Amran Sulaiman pada 14 Januari 2019 ini semakin membuat rumit mekanisme perizinan untuk pembangunan lahan kebun. Sebab, kepemilikan Izin Usaha Perkebunan (IUP) Budidaya tidak akan berlaku apabila kebun belum berstatus Hak Guna Usaha (HGU). “Setelah berlakunya aturan ini, maka untuk pemberian IUP (red- Izin Usaha Perkebunan) budidaya dan pengolahan. Pengusaha diwajibkan punya HGU (Hak Guna Usaha) dulu,” ujar Dr.Sadino, Pengamat…

Read More