Studi Peneliti: Parakuat Diklorida Minim Resiko Lingkungan dan Ekosistem

JAKARTA, SAWIT INDONESIA – Kalangan akademisi mempublikasikan hasil studi penggunaan herbisida berbahan aktif parakuat diklorida, yang dinilai aman bagi ekosistem dan minim resiko kesehatan. Hasil penelitian ini  dapat menjadi bahan argumen bagi pemerintah  Indonesia dalam rangka mempertahankan pemakaian parakuat yang akan menjadi pembahasan di Konvensi Jenewa, tanggal 7-10 Mei 2019.

Fakta penelitian ini terungkap dalam Seminar Nasional bertemakan “Tinjauan Kritis Penggunaan Herbisida Parakuat Diklorida di Indonesia”, yang diadakan The International Society for The Southeast Asia Agricultural Sciences (ISSAAS), di Bogor, 10 April 2019. Pembicara yang hadir dalam diskusi ini antara lain Prof.Nanik Sriyani (Guru Besar Universitas Lampung), Tri Ligayanti (Kementerian Perindustrian RI), Prof. Dadang (Institut Pertanian Bogor), Dr.Dedi Budiman Hakim (Institut Pertanian Bogor), Dr.Tomy Perdana (Universitas Padjajaran), Henny Hendarjanti (PT Astra Agro Lestari Tbk), dan Mulyadi Benteng (Direktur Alishter).

Muhrizal Sarwani, Direktur  Pupuk dan Pestisida Kementerian Pertanian RI, menyambut hasil penelitian ini karena akan membawa bagi sektor pertanian  Indonesia. Kajian ini sudah berlangsung semenjak 2018  untuk mengetahui dampak penggunaan paraquat diklorida terhadap kesehatan dan lingkungan di Indonesia. Lokasi penelitian berlangsung di sembilan provinsi, yakni Jatim, Jateng, Jabar, Kalsel, Lampung, Sumut, Riau, Sulsel, dan Sulbar.

“Studi ini merupakan komitmen kami sebagai bagian menolak parakuat masuk annex 3.  Karena saat ini, parakuat berguna dan efektif dalam mengendalikan gulma di pertanian dan perkebunan sawit,” kata Muhrizal.  

Prof. Dadang menjelaskan bahwa berdasarkan hasil penelitian yang dilakukannya bahwa aplikasi herbisida parakuat diklorida di pertanaman sawit dan jagung serta pengolahan tanaman padi tidak berpengaruh kepada arthopoda tanah dan mikroba tanah. Selain itu, aplikasi parakuat tidak memberikan pengaruh nyata kepada sifat fisik dan kimia tanah.

Tanpa penggunaan parakuat dikhawatirkan membebani petani dan mengakibatkan erosi tanah. Prof. Nanik Sriyani menyebutkan kegiatan manual pembersihan gulma malahan berakibat kepada inefisiensi waktu dan biaya. “Apabila melakukan manual, maka erosi dapat terjadi dua kali lipat,” tuturnya.

Dari aspek kesehatan, Prof.Dr.M Firdaus dari Institut Pertanian Bogor, dalam presentasinya menyebutkan gangguan kesehatan akibat penggunaan parakuat dapat diminimalisir. Kalaupun ada gangguan kesehatan tidak bersifat berat dan ditangani, sebagai contoh masalah kesehatan sering terjadi adalah pusing karena bau dan gatal-gatal.

Melalui hasil kajian yang komprehensif diharapkan Indonesia akan mempertahankan posisinya terkait penggunaan parakuat. Jika parakuat dilarang, petani akan dirugikan dari aspek produktivitas dan efisiensi “Hasil Kajian ini akan diusulkan kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan khususnya Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah Limbah dan Bahan Beracun Berbahaya. Pihak KLHK akan menjadi leader dalam konvensi Jenewa nanti,” pungkas Muhrizal Sarwani.

Penggunaan pestisida ini sudah diatur dalam Permentan Nomor 39 Tahun 2015. Paraquat diklorida ditetapkan sebagai salah satu pestisida terbatas. Dari COP Basel, Rotterdam, Stockholm Convention tahun 2017 di Jenewa ada usulan untuk memasukkan EC-5SL Paraquat diklorida dalam listing annex III.

“Indonesia menolak karena bahan aktif ini masih banyak diproduksi dan dipakai masyarakat luas. Sehingga akan berdampak negatif terhadap kesejahteraan petani dan upaya pemerintah Indonesia mencapai ketahanan pangan,” kata Muhrizal.

Pertimbangan pemerintah Indonesia adalah Formulasi Paraquat masih banyak digunakan, alternatif yang hemat biaya belum tersedia, serta adanya potensi implikasi pada perdagangan produk mengandung paraquat di masa depan.

27 Shares:
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You May Also Like