Jakarta (30/04) – Sawitsetara.co menggelar acara Serial Kebijakan Sawit : Kupas Tuntas Regulasi Perkelapa Sawitan Indonesia yang digelar di Hotel Aryaduta Menteng Jakarta. Acara ini di dukung sepenuhnya oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS). Hal ini merupakan bentuk wujud BPDPKS dalam memajukan sawit Indonesia melalui kegiatan Serial Kebijakan Sawit.
Serial Kebijakan Sawit adalah sebuah kegiatan dialog interaktif yang membahas setiap regulasi perkelapa sawitan Indonesia dimana ini menjadi sebuah perhatian publik yang perlu di kupas tuntas secara mendalam oleh beberapa pihak yang terlibat dalam pembuatan regulasi kebijakan sawit Indonesia.
Adapun regulasi yang dibahas dalam kegiatan Serial Kebijakan Sawit yakni mengenai EUDR dan ISPO. Kebijakan European Union Deforestasion- Free Regulation (EUDR) yang diberlakukan oleh UE (Uni Eropa) telah memberikan dampak signifikan terhadap petani sawit Indonesia. Telah terjadi kesenjangan antara regulasi EUDR dan kondisi lapangan dimana petani sawit menjadi salah satu imbasnya dalam penerapan regulasi EUDR. Hal ini pun dibahas tuntas oleh narasumber yang terlibat dari kegiatan Serial Kebijakan Sawit.
“Kita tidak mau dituduh tidak sustainable, sebab kita sudah memenuhi persyaratan tapi mengapa masih mempunyai hambatan-hambatan. Sebab kita mempunyai ISPO, dimana di dalam ISPO tersebut telah memenuhi persyaratan EU terkhusus adanya tuduhan mengenai deforestasi,” ungkap Staf Ahli Bidang Konektivitas, Pengembangan Jasa dan Sumber Daya Alam, Musdhalifah Machmud dalam sesi pemaparan narasumber pada kegiatan Serial Kebijakan Sawit.
Musdhalifah mengatakan Kemenko Perekonomian telah mengembangkan telah menyiapkan Dashboard Nasional dengan mengembangkan antarmuka antar sistem yang sudah ada dan beroperasi di kementerian terkait.
Untuk proses pengembangan, kata Musdhalifah dalam presentasinya, sistem perlu dikembangkan kesepakatan antarmuka antara kementerian terkait dan otoritas kompeten masing-masing negara anggota UE, juga peningkatan kapasitas sumber daya manusia untuk melakukan verifikasi pemenuhan seluruh persyaratan DR UE.