JAKARTA, SAWITINDONESIA – Kinerja Kementerian Pertanian (Kementan) dalam menyerap anggaran sampai 7 Juni 2015 baru 19,11%. Kecilnya serapan dikhawatirkan mengganggu pencapaian swasembada pangan nasional. Hal ini diungkapkan Ichsan Firdaus, Anggota Komisi IV DPR Fraksi Golkar, pelaksanaan serapan anggaran Kementan selama enam bulan terakhir sangat mengkhawatirkan. Rendahnya serapan disebabkan kurang koordinasi antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah. Sebaiknya Kementerian Pertanian melakukan keterlibatan Pemerintah Daerah lebih intens. ” Jangan sampai semua program hanya di pusat,” kata Firdaus seperti dikutip dari situs dpr.go.id. Dia meminta supaya Menteri Pertanian harus bekerja keras agar rencana yang sudah dilakukan oleh kementerian Pertanian bisa betul-betul diimplementasikan di…
Author: Redaksi
JAKARTA, SAWITINDONESIA – Kementerian Keuangan mengeluarkan tarif baru bea keluar produk sawit dan turunannya yang diatur dalam Menteri Keuangan (PMK) Nomor 136/PMK.010/2015 pada 15 Juli 2015. Keluarnya beleid mengatur perubahan keempat atas peraturan menteri keuangan nomor 75/PMK.011/2012 mengenai penetapan barang ekspor yang dikenakan bea keluar dan tarif bea keluar. Dalam pasal I disebutkan mengubah lampiran III Peraturan Menteri Keuangan Nomor 75/2012 sebagaimana telah diubah dengan PMK 128/2013. Lampiran III ini mengatur tarif bea keluar atas barang ekspor berupa kelapa sawit, CPO serta produk turunannya. Dalam lampiran terbaru mengatur tarif bea keluar untuk 24 jenis produk kelapa sawit dan turunannya. Jumlah…
JAKARTA, SAWITINDONESIA – Mantan Panglima TNI Jenderal Moeldoko memuji program Desa Bebas Api yang digagas PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP), unit bisnis APRIL Group. Menurutnya inisiasi sebagai sebuah solusi baru dan berharap bisa menekan kebakaran hutan dan lahan di Riau. Moeldoko menyatakan perlu ada solusi baru untuk pengendalian kebakaran hutan dan lahan.”Harus ada solusi ‘out of the box’ yang di luar kebiasan untuk menghentikan kebakaran hutan dan lahan,” ujarnya setelah menyaksikan peluncuran Desa Bebas Api di Kerinci, Pelalawan, Riau, Selasa (28/7) dalam rilis yang diterima SAWIT INDONESIA. Turut hadir dalam kesempatan itu Plt Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rahman, Danrem…
JAKARTA, SAWITINDONESIA – Turunnya hasil panen buah sawit PT Astra Agro Lestari Tbk berdampak kepada rendahnya produksi CPO dari Januari sampai Juni 2015. Dalam laporan perusahaan disebutkan produksi CPO AALI mencapai 845.395 ton sampai Juni 2015. Pada semester pertama tahun kemarin, jumlah minyak sawit emiten berkode AALI ini mencapai 852.942 ton. Melorotnya produksi CPO tidak terlepas dari produksi TBS AALI yang juga turun menjadi 2,5% dari 2,74 juta ton pada 2014 menjadi 2,67 juta ton pada semester pertama 2015. Trend produksi bulanan TBS AALI sampai dengan Juni 2015 menunjukkan peningkatan terutama di wilayah Sumatera dan Sulawesi, yang meningkat masing-masing sebesar…
Saatnya Badan Pengelola CPO Fund Bekerja Salam Sawit Indonesia, Pelaku sawit menanti kinerja Badan Pengelola Dana Perkebunan Sawit (BPDPKS) yang resmi dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 61/2015 mengenai Penghimpunan Dana Perkebuna Kelapa Sawit. Badan Pengelola yang berisi orang-orang profesional dan pemerintah diharapkan mampu bekerja maksimal dalam mengelola dana pungutan CPO. Yang menjadi pertanyan, seperti apa mekanisme pungutan dan pengelolaan dana? Banyak pelaku sawit yang mempertanyakan kedua hal tersebut. Badan pengelola yang diharapkan dapat bekerja pada awal Juli. Ternyata belum maksimal berjalan. Pasalnya, Surat Pengangkatan Direksi Badan Pengelola tak kunjung turun. Akibatnya, jajaran direksi tidak bisa bergerak banyak dalam penyiapan teknis…
JAKARTA, SAWITINDONESIA – Keluhan pelaku usaha terhadap implementasi pungutan CPO yang berjalan semenjak 16 Juli kemarin mendapatkan respon dari Kementerian Keuangan. Suahasil Nazara, Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF)Kementerian Keuangan, mengatakan bahwa aturan teknis pungutan CPO sudah komplit seperti peraturan menteri keuangan dan peraturan menteri perdagangan yang mengatur surveyor. “Memang saya dengar dari kalangan pengusaha bahwa masih ada kebingungan dengan aturan di lapangan. Saya pikir ini bagian dimana sosialisasi harus lebih gencar, “kata Suahasil kepada SAWIT INDONESIA dalam pembicaraan lewat telepon. Ditegaskan pemerintah sekarang memberlakukan kebijakan pungutan CPO. Menurut Suahasil, mekanisme pembayaran pungutan tidak jauh berbeda dengan mekanisme bea keluar. Sebenarnya,…
Industri sawit sudah siap memanfaaatkan energi terbarukan melalui Pembangkit Listrik Tenaga Biogas (PLTBg). Hal ini untuk menyambut rencana pemerintah yang akan mewajibkan limbah sawit dimanfaatkan untuk bahan baku tenaga pembangkit listrik. Upaya pemerintah untuk mendukung penciptaan energi alternatif semakin serius. Setelah April lalu Pemerintah mengeluarkan Perpres Mandatori Biodiesel 15 persen. Pada Agustus mendatang dua Kementerian yaitu Kementerian ESDM dan Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup akan menyiapkan legalitas mengenai mandatori biogas berbahan baku limbah sawit untuk diolah menjadi Pembangkit Listrik Tenaga Biogas (PLTBg). “Ini merupakan bentuk keseriusan pemerintah dalam hal Energi Baru Terbarukan, kita memang akan bersama-sama dengan Kementerian lain untuk…
Tanpa pengelolaan serius, Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit bisa memperpanjang rantai birokrasi. Supaya tidak terjadi moral hazard dalam pengelolaan dana, sistem pengawasan mesti diperkuat. Dijumpai di kantornya, Enny Sri Hartati, Direktur Eksekutif INDEF, menyebutkan badan pengelola dana sawit berpotensi dapat memperpanjang rantai birokrasi. Pasalnya, sumber dana dari perusahaan sawit yang nantinya dana tersebut akan digunakan untuk pembangunan industri. “Jadi ini pengusaha sawit ini dipungut, terus masuk ke BLU. Setelah itu, barulah BLU mengucurkan dana misalkan untuk biodiesel. Nah menurut saya ini kan tidak ekonomis, kok panjang sekali,” jelas Eny. Jika tujuannya menciptakan earn making di dalam industri sawit, menurut…
Bersama delapan anggota lain, Rusman Heriawan akan bertugas sebagai pengawas pengelolaan dana pungutan CPO. Diharapkan tidak ada tabrakan kepentingan diantara direksi. “Bagi saya ini tugas mulia terlibat dalam badan pengelola. Karena yang akan mengambil manfaat dari program ini adalah petani. Kalau tidak begini siapa yang mau membiayai petani,” kata Rusman Heriawan, Ketua Dewan Pengawas Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit. Mantan Wakil Menteri Pertanian periode 2011-2014 ini, mengatakan badan pengelola ini sangat penting dalam menghimpun dana untuk membantu petani. “Kalau bergantung kepada APBN seberapa kuat sih,” ujarnya. Dia menceritakan dewan pengawas yang berjumlah sembilan orang sudah bekerja walaupun belum diresmikan…
Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) diminta fokus kepada tugasnya. Akan lebih baik jika lembaga ini tidak seperti Bulog yang bersifat komersil pula. Asmar Arsjad, Sekretaris Jendral Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo),merasa heran namanya bisa masuk sebagai anggota Dewan Pengarah Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS). Ketika ditanya siapa yang mengusulkan namanya dia jawab tidak tahu. “Saya juga tidak tahu bisa masuk dewan pengarah. Jadi orang-orang pada ribut misalkan kenapa bukan Pak Derom sebagai perwakilan DMSI . Tapi mungkin pemerintah melihat sepak terjang saya selama ini,” kata Asmar lewat sambungan telepon. Bertempat di Ruang Graha Sawala, Gedung…