• Beranda
  • Rubrik
    • Analisis
    • Artikel
    • Berita Terbaru
    • Edisi Terbaru
    • Event
    • Hama Penyakit
    • Hot Issue
    • Inovasi
    • Kinerja
    • Oase
    • Palm Oil Good
    • Pojok Koperasi
    • Profil Produk
    • Sajian Utama
    • Seremoni
    • Sosok
    • Tata Kelola
  • Tentang Kami
  • Susunan Redaksi
  • Hubungi Kami
Facebook Twitter Instagram
Jumat, 3 Februari 2023
Trending
  • Presiden Jokowi Ajak, pemerintah daerah untuk bersama-sama mengendalikan inflasi
  • Keren! Harga TBS Kalbar Naik Menjadi Rp2.406,45/kilogram
  • Tantangan Semakin Berat, Kemitraan Menjadi Kunci
  • Petani Kaltim Full Senyum, Penetapan Harga TBS Sawit Naik Rp 12,85/kg Menjadi Rp 2.401,92/kg
  • Pelanggaran UU kehutanan Bukan Tipikor Melainkan Sanksi Administrasi
  • Meningkatkan Hubungan Kerja Sama Bilateral, Menunjang Perekonomian Nasional
  • Petani Sumut Lesu, Penetapan Harga TBS Sawit Turun Rp 43,94/kg Menjadi Rp 2.531,23/kg
  • Program Kerja dan Inisiatif Strategis RKAP 2023 Mengacu 5 Prioritas Kementerian BUMN
Facebook Instagram Twitter YouTube
Majalah Sawit Indonesia OnlineMajalah Sawit Indonesia Online
Subscribe
  • Beranda
  • Rubrik
    • Analisis
    • Artikel
    • Berita Terbaru
    • Edisi Terbaru
    • Event
    • Hama Penyakit
    • Hot Issue
    • Inovasi
    • Kinerja
    • Oase
    • Palm Oil Good
    • Pojok Koperasi
    • Profil Produk
    • Sajian Utama
    • Seremoni
    • Sosok
    • Tata Kelola
  • Tentang Kami
  • Susunan Redaksi
  • Hubungi Kami
Majalah Sawit Indonesia OnlineMajalah Sawit Indonesia Online
Home » Enny Sri Hartati: Penyaluran Dana Pungutan Jangan Birokratis
Sajian Utama

Enny Sri Hartati: Penyaluran Dana Pungutan Jangan Birokratis

By RedaksiJuli 24, 20153 Mins Read
WhatsApp Facebook Twitter Telegram LinkedIn Pinterest Email
Share
WhatsApp Facebook Twitter Telegram LinkedIn Pinterest Email

Tanpa pengelolaan serius, Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit bisa memperpanjang rantai birokrasi. Supaya tidak terjadi moral hazard dalam pengelolaan dana, sistem pengawasan mesti diperkuat.

Dijumpai di kantornya, Enny Sri Hartati, Direktur Eksekutif INDEF, menyebutkan badan pengelola dana sawit berpotensi dapat memperpanjang rantai birokrasi. Pasalnya, sumber dana dari perusahaan sawit yang nantinya dana tersebut akan digunakan untuk pembangunan industri.

“Jadi ini pengusaha sawit ini dipungut, terus masuk ke BLU. Setelah itu, barulah BLU mengucurkan dana misalkan untuk biodiesel. Nah menurut saya ini kan tidak ekonomis, kok panjang sekali,” jelas Eny.

Jika tujuannya menciptakan earn making di dalam industri sawit, menurut Eny, akan lebih baik menggunakan skema insentif dan disinsentif. Misalnya, dapat menikmati insentif pajak yang ekuivalen dengan biodiesel yang dihasilkan. Mekanisme seperti ini menurut Eny lebih potensial dibanding model pungutan.

Baca juga :   Pesan Bang GM : Next Pemimpin GAPKI, Saling Menjaga Harus Dilanjutkan

Dengan menggunakan model pemberian insentif artinya produk turunan yang dihasilkan semakin banyak dan besar. Sebagai contoh, perusahaan yang terintegrasi dari hulu sampai hilir dibebani pungutan ekspor CPO, berikutnya untuk pungutan produk turunan CPO beda tarifnya.

Yang menjadi masalah sekarang ini,kata Enny, semua produk turunan CPO dibebani pungutan. Jika satu perusahaan mempunyai banyak produk yang diolah artinya nilai pungutan makin besar. “Tentu saja ini tidak akan mendorong program hilirisasi sawit,” ujarnya.

Konsep pungutan CPO Fund ini sangat berbeda dengan bea keluar. Menurut Enny, pungutan bea keluar itu tarifnya semakin kecil untuk produk hilir sawit yang bernilai tambah. Sehingga akan mendorong pengusaha bermain ke sektor hilir karena terdapat opportunity cost apalagi pengusaha ini berinvestasi dan sudah mempunyai kalkulasi biaya dalam pendirian fasilitas produksi.

Baca juga :   GAPKI Bermanfaat Untuk Semua

“Sekarang soalnya rejim pungutan ini mudah dimanipulasi, katakanlah misalnya supaya tidak dapat pungutan besar dilaporkan jumlah ekspornya 5 ton, padahal yang diekspor ada 10 ton sehingga potongannya lebih kecil dari yang seharusnya dibayarkan. Sekarang siapa yang bisa menjamin bahwa data ekspor ini benar,” papar lulusan S-3 Institut Pertanian Bogor ini.

Dia menyebutkan badan pengelola dana sawit ini perlu diperkuat pengawasannya terutama mengenai mekanisme penghimpunan dana dan alokasinya. Konteks seperti ini jelas membutuhkan pembiayaan yang besar pula. Sehingga menurut Enny, dari keseluruhan pungutan yang dihasilkan dari perusahaan sawit tak semua pula akan kembali.

Dalam pandangan Enny, badan pengelola dana perkebunan sawit ini mesti dipertegas tujuan dan eksistensinya. Pada tahap awal, pungutan ini dilakukan sebagai upaya industri kelapa sawit membantu pemerintah. Dengan tujuan meningkatkan sumber energi biodiesel.

Baca juga :   Menjadikan Indonesia Barometer Sawit Dunia

“Yang paling penting sekarang ini bagaimana sebuah kebijakan berjalan efektif. Kalau memang bertujuan mendorong energi alternatif dan mengurangi ketergantungan energi fosil. Sebaiknya, itu yang menjadi titik krusial. Badan pengelola ini sebagai instrumen dan yang menjadi pertanyaan instrumen mana paling efektif mencapai tujuan. Dan tidak berpotensi terjadi moral hazard,” kata Enny.

(Lebih lengkap baca Majalah SAWIT INDONESIA Edisi Juli-Agustus 2015)

Related posts:

  1. PT Dolphin Indonesia: Total Solusi Pabrik Sawit
  2. Pt Mest Indonesiy (Mestindo): Pendatang Baru Berani Berkompetisi
  3. PT Altrak 1978: Menjadikan Pembeli Layaknya Partner
  4. Socfindo Menjawab Tantangan Zaman
kelapa sawit sawit
Share. WhatsApp Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Email Telegram

Related Posts

Tantangan Semakin Berat, Kemitraan Menjadi Kunci

1 jam ago Sajian Utama

GAPKI Bermanfaat Untuk Semua

1 hari ago Sajian Utama

Sikapi Statement Surya Darmadi, Guru Besar IPB: Tidak Benar HGU Terbit, Setelah Sawit Ditanam

2 hari ago Berita Terbaru

Menjadikan Indonesia Barometer Sawit Dunia

2 hari ago Sajian Utama

Aprobi Jamin Pasokan Biodiesel Untuk Mandatori B35

2 hari ago Berita Terbaru

Menko Airlangga Tegaskan Mandatori B35 Tidak Ganggu Pasokan Minyak Goreng

2 hari ago Berita Terbaru

Berkat Program B30, Devisa Negara Hemat Sampai Rp 122,6 Triliun

3 hari ago Berita Terbaru

Gunakan B35, Isuzu Berikan 3 Tips Perawatan Kendaraan

3 hari ago Berita Terbaru

Pesan Bang GM : Next Pemimpin GAPKI, Saling Menjaga Harus Dilanjutkan

4 hari ago Berita Terbaru
Edisi Terbaru
Edisi Terbaru

Cover Majalah Sawit Indonesia, Edisi 135

Redaksi SI4 hari ago1 Min Read
Event
Event

Talkshow Sawit Indonesia Award 2022

Redaksi2 bulan ago1 Min Read
Latest Post

Presiden Jokowi Ajak, pemerintah daerah untuk bersama-sama mengendalikan inflasi

27 menit ago

Keren! Harga TBS Kalbar Naik Menjadi Rp2.406,45/kilogram

38 menit ago

Tantangan Semakin Berat, Kemitraan Menjadi Kunci

1 jam ago

Petani Kaltim Full Senyum, Penetapan Harga TBS Sawit Naik Rp 12,85/kg Menjadi Rp 2.401,92/kg

2 jam ago

Pelanggaran UU kehutanan Bukan Tipikor Melainkan Sanksi Administrasi

3 jam ago
WhatsApp Telegram Facebook Instagram Twitter
© 2023 Development by Majalah Sawit Indonesia Development Tim.

Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.

Go to mobile version