Oleh: Mahendra Siregar (Pengamat Perkelapasawitan Internasional)
Sawit Indonesia sudah lama bukan sekadar komoditas ekspor. Biodiesel, Domestic Market Obligation (DMO) dan Minyakita, serta hilirisasi telah memperluas perannya menjadi bagian dari kebijakan energi, pangan, industri dan stabilitas ekonomi domestik. Yang berubah sekarang adalah skalanya.
Perubahan geopolitik dan geoekonomi membuat banyak negara kembali memperlakukan komoditas tertentu secara strategis. Perang, fragmentasi perdagangan, proteksionisme dan gangguan supply chain menunjukkan bahwa efisiensi pasar saja tidak selalu cukup. Negara ingin tahu seberapa aman pasokannya, siapa menguasai processing, bagaimana harga terbentuk dan berapa besar nilai ekonomi yang tetap tinggal di dalam negeri.
Kembalinya Komoditas Strategis
Rare earths dan critical minerals memberi contoh paling jelas. China membangun posisi kuat bukan semata karena memiliki cadangan mineral, tetapi karena menguasai processing capacity, industri pengguna dan supply chain. Ketika Beijing kemudian menggunakan export controls, negara lain menyadari besarnya ketergantungan mereka dan merespons dengan industrial policy, strategic stockpiles, pembiayaan pemerintah dan diversifikasi pasokan.
Sawit tentu berbeda. Tetapi benang merahnya sama: semakin strategis suatu komoditas, semakin kecil kemungkinan negara menyerahkan seluruh pengelolaannya kepada logika pasar semata.
Indonesia sudah lama bergerak ke arah itu. Program biodiesel adalah contoh paling jelas. Dengan B50, pergeseran tersebut menjadi jauh lebih besar.
Kebutuhan CPO untuk B50 diperkirakan sekitar 16–17 juta ton per tahun. Dengan produksi nasional sekitar 53 juta ton, hampir sepertiga produksi CPO secara kasar dapat terserap untuk biodiesel.
B50 mengurangi impor solar dan menghemat devisa. Tetapi ada opportunity cost. CPO yang digunakan untuk energi tidak tersedia untuk ekspor, pangan atau industri hilir.
Karena itu persoalan ke depan bukan sekadar menaikkan blending rate. Yang lebih penting adalah berapa besar domestic allocation yang masuk akal pada kondisi tertentu. Ketika harga minyak tinggi, penghematan impor energi bisa lebih bernilai dibandingkan kehilangan sebagian ekspor. Ketika harga minyak turun, harga CPO tinggi atau produksi melemah, perhitungannya bisa berbeda.
B50 lebih tepat dipandang sebagai kebijakan ekonomi dan ketahanan energi yang terus perlu dievaluasi, bukan otomatis sebagai anak tangga menuju B60 atau B70.
Sawit juga merupakan kebutuhan pangan. DMO dan Minyakita menunjukkan bahwa pemerintah harus menyeimbangkan pendapatan produsen, keterjangkauan konsumen, kebutuhan energi, ekspor dan devisa sekaligus.
Di sinilah Agrinas Palma menjadi relevan. Tanpa kenaikan yield, replanting yang lebih cepat dan produktivitas smallholders yang membaik, kebijakan di hilir pada akhirnya hanya membagi volume produksi yang sama ke semakin banyak kebutuhan.
