Ruang tawar kita justru terletak pada aturan, standar, dan syarat perdagangan yang sekarang sedang berubah.
India memberikan contoh. Negara itu ingin minyak makan tetap terjangkau, tetapi sekaligus melindungi industri rafinasi domestiknya. Setelah pemotongan tarif September, selisih bea efektif antara minyak sawit mentah dan olahan tetap 19,25 poin persentase. Menurut data S&P Global Energy, dari Januari 2025 hingga Juli 2026 India menyerap sekitar 95 persen ekspor CPO Indonesia, sementara produk olahan kita pergi ke pasar yang berbeda.
Artinya, diversifikasi tidak cukup dilakukan berdasarkan negara. Kita juga harus melakukan diversifikasi berdasarkan produk.
Persaingan Amerika Serikat dan China bekerja melalui jalur berbeda. Kesepakatan pembelian kedelai antara Washington dan Beijing dapat memengaruhi sawit meskipun sawit sama sekali tidak dibahas dalam perundingan. Jika China mengolah lebih banyak kedelai Amerika, pasokan minyak kedelai dapat meningkat dan bersaing dengan minyak sawit.
Diplomasi perdagangan sawit karena itu harus melihat seluruh ekosistem pangan dan energi, bukan hanya tarif sawit. Di dalam negeri, pilihan juga semakin rumit. Program B50 dapat memperkuat ketahanan energi ketika harga solar tinggi atau pasokan impor terganggu. Pemerintah memperkirakan B50 membutuhkan 16,3–17 juta ton CPO, dibandingkan 15,2 juta ton untuk B40.
Keberhasilannya jangan hanya diukur dari berapa juta ton CPO yang terserap. Yang lebih penting adalah berapa banyak solar impor yang benar-benar tergantikan, berapa biaya dukungan biodiesel, serta berapa nilai CPO yang tidak lagi tersedia untuk pangan atau ekspor.
Di sinilah muncul persoalan lain. Dukungan biodiesel berasal dari pungutan ekspor sawit. Jika harga solar turun sementara harga sawit tetap tinggi, biaya untuk menutup selisih harga biodiesel justru membesar. Bila pada saat yang sama ekspor melemah, penerimaan pungutan ikut turun dan dana yang tersedia untuk peremajaan kebun rakyat dapat tertekan.
Kebijakan yang memperkuat ketahanan energi hari ini jangan sampai mengurangi kemampuan meningkatkan produksi sawit esok hari.
Karena itu, kebijakan perlu lebih dapat diprediksi, tanpa berarti pemerintah kehilangan kemampuan bertindak. Ketika terjadi kelangkaan, intervensi mungkin diperlukan. Tetapi industri dan pembeli perlu mengetahui apa yang memicunya, bagaimana kontrak yang telah ditandatangani diperlakukan, dan kapan kebijakan sementara akan dievaluasi.
