Nusa Dua, SAWIT INDONESIA – Rencana penerapan mandatori biodiesel 50 persen (B50) pada 2027 belum sepenuhnya final. Pemerintah masih mengevaluasi kesiapan pasokan bahan baku, kemampuan pendanaan insentif, hingga dampaknya terhadap keberlanjutan industri kelapa sawit nasional.
Evaluasi ini penting agar ambisi memperkuat ketahanan energi melalui biodiesel tidak justru menimbulkan persoalan baru bagi industri sawit, terutama terkait ketersediaan minyak sawit mentah (CPO) untuk kebutuhan ekspor dan industri dalam negeri.
Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM, Eniya Listiani Dewi, mengatakan pemerintah akan menggelar rapat khusus pekan depan untuk membahas mandatori biodiesel 2027. Pertemuan tersebut akan menjadi bagian dari evaluasi menyeluruh sekaligus pematangan proyeksi kebijakan energi hijau tahun depan.
Menurutnya, penerapan B50 tidak bisa hanya mempertimbangkan target pencampuran biodiesel. Pemerintah juga harus memastikan kesiapan teknis, kecukupan pasokan bahan baku, serta kemampuan pembiayaan program.
"Implementasi tahun depan juga harus mengkaji kesiapan teknis, kecukupan pasokan bahan baku, serta mitigasi aspek finansial," jelas Eniya di Bali, Kamis (12 November 2026).
Eniya memahami kekhawatiran pelaku industri mengenai potensi berkurangnya pasokan bahan baku untuk kebutuhan lain akibat peningkatan konsumsi domestik. Namun, berdasarkan perhitungan pemerintah, pasokan bahan baku saat ini dinilai masih mencukupi kebutuhan program mandatori hingga tahun depan. Dengan demikian, kegiatan ekspor diharapkan tetap berjalan normal.
Meski begitu, pemerintah belum ingin terburu-buru menetapkan besaran mandatori biodiesel. Berbagai risiko masih perlu dihitung agar kebijakan yang diambil tidak mengganggu keseimbangan antara kebutuhan energi domestik dan kepentingan industri sawit. "Saya masih punya waktu satu bulan," ungkapnya.
Hingga November 2026, realisasi penyaluran biodiesel domestik telah mencapai 13,84 juta kiloliter atau sekitar 83 persen dari total alokasi sebesar 16,75 juta kiloliter. Capaian tersebut menunjukkan besarnya kebutuhan biodiesel dalam mendukung kebijakan energi nasional.
Eniya juga menjelaskan bahwa insentif biodiesel saat ini secara khusus diberikan untuk penggunaan sektor public service obligation (PSO). Padahal, permintaan biodiesel dari sektor non-PSO juga terus meningkat.
Kondisi ini menjadi salah satu aspek yang perlu diperhitungkan dalam merancang kebijakan 2027. Peningkatan mandatori bukan hanya menyangkut ketersediaan bahan baku, tetapi juga keberlanjutan skema pembiayaan agar program tidak membebani keuangan negara.
B50 Berpotensi Tekan Ekspor Sawit
Dari sisi ekonomi, kalangan akademisi mengingatkan bahwa penerapan B50 membutuhkan instrumen mitigasi yang kuat. Target pengurangan impor solar perlu diimbangi dengan perhitungan dampak terhadap ekspor CPO dan kemampuan pendanaan insentif biodiesel.
Ekonom UPN Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat, memaparkan hasil simulasi kuantitatif periode 2027–2030. Simulasi tersebut menunjukkan bahwa penerapan B50 dengan skema mandatori tetap (fixed mandate) berpotensi menghindari impor solar hingga 46,82 juta kiloliter.
Namun, manfaat tersebut memiliki konsekuensi ekonomi. Setidaknya terdapat dua risiko utama, yakni berkurangnya volume ekspor CPO karena semakin banyak bahan baku dialihkan untuk kebutuhan domestik dan meningkatnya beban insentif selisih harga biodiesel.
"Jika dipatok kaku tanpa mekanisme penyesuaian, simulasi menunjukkan volume ekspor sawit berpotensi tertahan di kisaran 26,16 juta ton pada 2030. Sementara itu, dana pungutan ekspor BPDP tidak lagi mencukupi untuk menutup beban insentif yang berisiko memicu defisit pendanaan," papar Achmad.
Untuk mengantisipasi risiko tersebut, Achmad mengusulkan penerapan kebijakan biodiesel yang lebih adaptif. Pemerintah perlu menyiapkan batas pengaman fiskal dan pasokan sehingga tingkat bauran biodiesel dapat disesuaikan secara dinamis mengikuti perubahan harga pasar dan kemampuan pendanaan.
Dengan pendekatan tersebut, kebijakan biodiesel diharapkan tetap mampu mengurangi ketergantungan terhadap impor solar tanpa mengorbankan daya saing ekspor sawit dan stabilitas industri dalam negeri.
Evaluasi B50 2027 pada akhirnya menjadi momentum penting untuk mencari keseimbangan antara ketahanan energi dan keberlanjutan industri sawit. Sebab, keberhasilan program biodiesel tidak cukup diukur dari besarnya solar yang berhasil digantikan, tetapi juga dari kemampuan menjaga pasokan bahan baku, kesehatan keuangan program, dan kontribusi sawit terhadap perekonomian nasional.
