NUSA DUA, SAWIT INDONESIA – Jutaan petani kecil di negara berkembang berisiko menjadi korban tekanan regulasi dan kampanye negatif terhadap industri kelapa sawit. Di tengah tuntutan keberlanjutan yang semakin ketat, pemerintah Indonesia mengingatkan agar standar global tidak hanya dibebankan kepada petani sawit, tetapi diterapkan secara adil kepada seluruh sektor industri.
Wakil Menteri Luar Negeri RI, Arif Havas Oegroseno, menyoroti persoalan tersebut dalam special address pada Indonesian Palm Oil Conference (IPOC) 2026 di Nusa Dua, Bali, Kamis (12 November 2026).
“Serangan terhadap sawit adalah serangan terhadap petani kecil negara-negara berkembang,” tegasnya.
Arif Havas mengungkapkan, sekitar 7 juta petani kecil di dunia membudidayakan kelapa sawit dan berkontribusi sekitar 40 persen terhadap pasokan sawit global. Di Indonesia, pekebun rakyat mengelola lebih dari 40 persen areal perkebunan sawit, dengan hampir 3 juta pekebun menggantungkan hidup pada komoditas ini.
Menurutnya, tekanan terhadap industri sawit tidak hanya datang dari hambatan perdagangan, tetapi juga regulasi, lembaga keuangan, dan kampanye negatif. Ia mengidentifikasi empat instrumen tekanan, yakni tarif, regulasi, keuangan, dan narasi.
Soroti Standar Ganda Global
Salah satu persoalan yang disoroti Arif adalah ketimpangan penerapan prinsip due diligence atau uji tuntas dalam sistem keuangan global.
Petani sawit dituntut memenuhi berbagai persyaratan, mulai dari legalitas lahan, geolokasi kebun, hingga ketertelusuran rantai pasok untuk membuktikan bahwa produksinya tidak terkait deforestasi. Jika tidak mampu memenuhi persyaratan tersebut, akses mereka terhadap pasar dan pembiayaan bisa terhambat.
Sebaliknya, menurut Arif Havas, sejumlah lembaga keuangan global masih memberikan pembiayaan besar kepada industri persenjataan tanpa tuntutan uji tuntas yang sebanding terhadap dampak produknya.
“Seorang petani sawit harus membuktikan bahwa ia tidak merusak satu pohon pun. Sementara itu, produsen rudal cukup membuktikan bahwa ia sanggup membayar utangnya,” ucapnya.
Ia menilai kondisi tersebut menunjukkan adanya standar ganda dalam penerapan prinsip keberlanjutan. Padahal, kewajiban uji tuntas seharusnya berlaku secara konsisten, baik terhadap petani, perusahaan, lembaga keuangan, maupun sektor industri lainnya.
Petani Jangan Jadi Korban Regulasi
Arif Havas juga menyoroti pendanaan organisasi nonpemerintah yang aktif mengkritik industri sawit. Ia mempertanyakan transparansi hubungan antara pendanaan publik, aktivitas kampanye, dan lobi terhadap regulator di Eropa.
Menurutnya, kampanye dan kebijakan yang tidak mempertimbangkan kondisi petani kecil berpotensi menimbulkan dampak langsung terhadap penghidupan jutaan keluarga di negara produsen sawit.
Ia juga membandingkan ketatnya kewajiban pelaporan bagi petani sawit dengan sektor militer. Arif mengutip estimasi bahwa aktivitas militer menyumbang sekitar 5,5 persen emisi global, tetapi kewajiban pelaporan emisinya belum diterapkan secara setara.
Oleh karena itu, Arif Havas menegaskan bahwa prinsip keberlanjutan harus dijalankan secara adil dan transparan. Tanggung jawab tidak boleh hanya dibebankan kepada petani atas pengelolaan kebunnya, tetapi juga kepada perbankan atas pembiayaannya, organisasi pengkampanye atas sumber pendanaannya, serta regulator atas kebijakan yang dibuat.
“Jika tidak berlaku untuk semua, itu bukan uji tuntas. Itu diskriminasi,” tegasnya.
