Industri kelapa sawit Indonesia dinilai perlu melakukan perubahan mendasar agar tidak sekadar menjadi produsen minyak sawit mentah, tetapi mampu menghasilkan produk bernilai tambah tinggi dan berkelanjutan.
Hal itu mengemuka dalam diskusi sesi kedua hari pertama 4th Sawit Indonesia Expo and Conference (SIEXPO) 2026 di Pekanbaru, Riau, Kamis (6 Agustus 2026). Diskusi mengangkat tema ”Inovasi Sawit Bernilai Tambah Tinggi yang Berkelanjutan”.
Diskusi dimoderatori praktisi perkelapasawitan Fachri Yasin. Narasumber yang hadir antara lain Ketua Dewan Minyak Sawit Indonesia (DMSI) Sahat Sinaga, Ketua Umum Asosiasi Inventor Indonesia sekaligus Profesor Riset Didiek Hadjar Goenadi, pengurus Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) Indra Syahputra, serta Kepala Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Dinas Perkebunan Provinsi Riau Defris Hatmaja.
Ketua DMSI Sahat Sinaga mengatakan, Indonesia perlu mendefinisikan kembali sawit dan melihat komoditas tersebut secara lebih luas. Menurut dia, sawit bukan hanya sumber minyak untuk pangan, tetapi juga memiliki potensi besar sebagai sumber nutrisi, energi, bahan baku industri, hingga penghasil kredit karbon.
"Sawit adalah harta karun yang dianugerahkan bagi bangsa ini. Sayangnya, kita terlalu bodoh mengenal dan mengembangkan sawit untuk mendapatkan nilai tambah," ujar Sahat.
Sahat, yang mengaku telah mengenal sawit sejak masih berkuliah di Institut Teknologi Bandung pada 1972, mengatakan Indonesia memang telah menjadi negara unggulan dalam industri sawit. Namun, keunggulan tersebut belum sepenuhnya diwujudkan dalam nilai ekonomi dan produktivitas yang optimal.
Ia mengusulkan sembilan pilar strategi agar industri sawit Indonesia semakin kuat. Pilar tersebut mencakup sertifikasi, bursa sawit, penguatan posisi menghadapi regulasi seperti European Union Deforestation Regulation (EUDR), teknologi dan inovasi, hilirisasi dan diversifikasi produk, pemberdayaan petani, energi berkelanjutan dan pasar karbon, ketelusuran rantai pasok, serta akses pasar dan diplomasi sawit.
Sahat menilai Indonesia perlu memiliki bursa sawit yang kuat agar tidak terus menjadi price taker. Selama ini, harga sawit Indonesia masih banyak mengacu pada harga dari pusat perdagangan lain, termasuk Rotterdam, Malaysia, dan Indonesia Commodity & Derivatives Exchange (ICDX).
"Kalau punya (bursa sawit), kita akan jadi price setter, bukan price taker," katanya.
Di sisi lain, produktivitas kebun juga menjadi pekerjaan rumah besar. Sahat menyebut produktivitas perkebunan rakyat saat ini sekitar 9,2 ton tandan buah segar (TBS) per hektar per tahun. Angka tersebut masih jauh di bawah produktivitas perkebunan yang dikelola perusahaan.
Menurut dia, Socfin telah mencapai sekitar 28 ton TBS per hektar per tahun, sedangkan produktivitas PTPN sekitar 25 ton per hektar per tahun.
Persoalan produktivitas tersebut, lanjut Sahat, berkaitan dengan sejumlah masalah, mulai dari tanaman yang menua, serangan Ganoderma, legalitas lahan, hingga posisi petani yang masih lemah karena belum terorganisasi secara optimal.
Ia juga menyoroti banyaknya kementerian dan lembaga yang memiliki kewenangan terhadap sawit.
"Saya pernah ditanya salah satu menteri, kenapa sawit kita tidak maju. Karena ada 34 kementerian di atas kapal induk ini. Saking sayangnya, semua lego jangkar. Kapan berangkatnya kapal ini?" ujar Sahat.
Produk sawit tak berhenti pada CPO
Sahat juga mendorong agar industri tidak lagi terlalu berfokus pada crude palm oil (CPO). Menurut dia, berbagai bagian dari tanaman sawit masih dapat diolah menjadi produk dengan nilai ekonomi jauh lebih tinggi.
Ia mencontohkan potensi palm syrup dari hasil samping perkebunan sawit. Produk tersebut, menurut dia, berpotensi dikembangkan sebagai sumber pemanis dan energi dengan indeks glikemik lebih rendah.
"Kalau hanya fokus pada minyak sawit, sangat disayangkan karena masih banyak potensi (produk turunan sawit) yang belum dijamah," tegas Sahat.
Potensi tersebut juga terdapat pada biomassa dan limbah sawit. Sahat menilai pemanfaatan biomassa harus berjalan beriringan dengan program peremajaan sawit rakyat (PSR).
Ia memperkirakan program peremajaan sekitar 2,4 juta hektar kebun sawit dalam enam tahun membutuhkan biaya sekitar Rp171 triliun. Dengan peningkatan produktivitas dari sekitar 9,2 ton menjadi 21,3 ton TBS per hektar per tahun setelah peremajaan, nilai ekonomi yang dihasilkan dapat meningkat signifikan.
Menurut Sahat, jika PSR disertai pemanfaatan biomassa dan pengembangan produk turunan, nilai pendapatan industri sawit nasional berpotensi meningkat dari sekitar 76,2 miliar dollar AS menjadi sekitar 229 miliar dollar AS.
Riset harus sampai ke kebun
Prof. Didiek Hadjar Goenadi menambahkan, inovasi teknologi menjadi salah satu kunci agar produktivitas sawit dapat ditingkatkan secara berkelanjutan.
Ia menjelaskan, kualitas lahan kerap dibagi berdasarkan kelas kesesuaian. Lahan kelas tiga, misalnya, memiliki lebih banyak faktor pembatas dibandingkan lahan kelas satu. Namun, teknologi dapat digunakan untuk mengatasi faktor-faktor pembatas tersebut.
"Kalau bisa kita atasi dengan teknologi, awalnya kelas tiga bisa mencapai produktivitas kelas satu. Jadi, teknologi strategis untuk bisa mendorong keberlanjutan dalam industri sawit," ujar Didiek.
Menurut Didiek, Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) telah mendanai berbagai riset untuk menghasilkan teknologi dan kebijakan bagi industri sawit. Hingga 2026, dana yang telah digelontorkan disebut mencapai sekitar Rp921 miliar.
Namun, ia mengingatkan bahwa hasil riset tidak otomatis dapat digunakan secara luas oleh industri dan petani. Ada proses panjang dari laboratorium hingga komersialisasi yang kerap disebut sebagai "lembah kematian" inovasi.
"Risetnya bukan publikasi semata, tetapi teknologi dan kebijakan supaya sampai untuk digunakan oleh kebun," katanya.
Sejumlah teknologi hasil riset, lanjut Didiek, kini telah tersedia. Di antaranya aplikasi untuk membantu petani mendapatkan informasi dan pendampingan budidaya, alat pendeteksi Ganoderma, teknologi pupuk berbasis silika untuk membantu tanaman menghadapi kekeringan, serta alat untuk menentukan waktu panen TBS.
Ada pula berbagai inovasi mekanisasi, seperti alat angkut hasil panen, kendaraan listrik untuk mengangkut TBS, egrek digital, alat bantu panen bertenaga listrik, drone untuk membantu penyerbukan, serta aplikator pupuk.
Teknologi tersebut diharapkan dapat meningkatkan efisiensi sekaligus mengurangi beban kerja petani dan pekerja perkebunan.
Produktivitas menjadi tantangan
Pengurus GAPKI Kompartemen Best Management Practices, Indra Syahputra, mengatakan peningkatan produktivitas merupakan pilihan yang semakin penting karena ekspansi lahan sawit menghadapi semakin banyak keterbatasan.
GAPKI, kata dia, telah membentuk sejumlah konsorsium riset sejak 2008. Fokusnya antara lain sumber daya genetik, Ganoderma, mekanisasi, digitalisasi dan otomatisasi, penyerbukan, serta pupuk dan nutrisi.
"Kita masih kalah dari Malaysia dalam sumber daya genetik. Ibarat suku bangsa, semakin banyak suku bangsa, semakin bagus untuk tanaman sawit," ujar Indra.
Ia menyebut Indonesia saat ini memiliki sekitar 332 plasma nutfah, sedangkan Malaysia telah memiliki sekitar 1.964.
Menurut Indra, produktivitas rata-rata nasional saat ini sekitar 3,6 ton CPO per hektar per tahun. Untuk perkebunan rakyat, angkanya sekitar 2,5 ton CPO per hektar per tahun.
Padahal, material tanaman dengan produktivitas tinggi telah tersedia. Ia mencontohkan kebun generasi ketiga di Aceh yang mampu menghasilkan hingga 27 ton TBS per hektar.
"Tantangannya adalah bagaimana produktivitas material yang sama bisa berbeda di lapangan. Ada kebun yang bisa 26 ton, sementara kebun lain yang berjarak hanya sekitar 25 kilometer bisa 22 ton. Material tanamannya sama, pupuknya sama, tetapi hasilnya berbeda. Ini tugas kita," kata Indra.
Riau dan ketergantungan pada sawit
Sementara itu, Defris Hatmaja mengatakan sawit memiliki posisi sangat strategis bagi perekonomian Riau. Sekitar 25 persen pembentukan produk domestik regional bruto (PDRB) provinsi tersebut berasal dari sektor sawit.
Luas perkebunan sawit di Riau mencapai sekitar 3,8 juta hektar, menjadikannya provinsi dengan perkebunan sawit terluas di Indonesia.
Dampak industri sawit, kata Defris, terhadap ekonomi masyarakat Riau sangat besar. Ketika harga sawit tinggi, aktivitas ekonomi di berbagai sektor ikut terdorong. Sebaliknya, ketika harga sawit jatuh, dampaknya terasa hingga ke pusat-pusat perdagangan dan konsumsi masyarakat.
