• Jumat, 20 November 2026
Berita Terbaru

Sawit Boleh Tumbuh ke Atas, Bukan ke Samping: Peta Jalan Menjaga Paru-Paru Kalimantan di Tengah Ekspansi Konsesi dan Mandatori Energi

JAKARTA, SAWIT INDONESIA — Pulau Kalimantan kembali menempati posisi teratas dalam peta deforestasi tahunan Indonesia sejak 2013. Di balik kontribusi ekonomi kelapa sawit yang mencetak devisa ekspor sebesar US,87 miliar (sekitar Rp590 triliun) pada 2025, muncul sorotan tajam mengenai "utang ekologis" dan ketimpangan tata kelola ruang hidup yang harus dibayar oleh ekosistem serta masyarakat lokal.

Berdasarkan Laporan Status Deforestasi Indonesia 2025 (Auriga Nusantara, 2026), Indonesia kehilangan 433.751 hektare hutan alam sepanjang 2025 atau melonjak 66 persen dibanding tahun sebelumnya. Dari jumlah tersebut, Kalimantan menyumbang penyusutan hutan terluas mencapai 158.283 hektare (naik sekitar 22 persen), dengan tiga provinsinya masuk daftar sepuluh besar nasional, yakni Kalimantan Tengah (56.900 ha), Kalimantan Timur (47.135 ha), dan Kalimantan Barat (31.876 ha).

Di balik laju penyusutan tutupan hutan tersebut terdapat arsitektur perizinan yang masif. Data WALHI se-Kalimantan mencatat sedikitnya 4.110 izin Hak Guna Usaha (HGU) yang didominasi perkebunan sawit, 1.717 izin pertambangan, serta 330 perizinan pemanfaatan hutan beroperasi di pulau ini. Secara nasional, sebanyak 719 konsesi sawit tercatat berkontribusi pada deforestasi seluas 37.910 hektare sepanjang 2025.

Meski industri sawit terbukti menjadi tulang punggung ekonomi menyerap sekitar 16,2 juta tenaga kerja, menyumbang 3,5 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), serta menopang penghidupan jutaan petani swadaya hingga berbagai lapisan masyarakat di Kalimantan kalkulasi ekonomi tersebut dinilai belum menghitung biaya kerusakan lingkungan seperti banjir yang kian sering, krisis air bersih, kabut asap gambut, hingga hilangnya lebih dari 100.000 individu orangutan Kalimantan dalam periode 1999–2015.

Poin-poin utama evaluasi kebijakan serta empat langkah strategis untuk mendamaikan kepentingan ekonomi sawit dan kelestarian hutan Kalimantan meliputi:

Mewaspadai Land Grabbing hingga Green Grabbing dalam Kebijakan Baru:

  • Pola konflik agraria di Kalimantan kerap berakar pada empat mekanisme berulang: klaim sepihak atas tanah adat akibat mandeknya RUU Masyarakat Adat selama 16 tahun, tumpukan izin tanpa prinsip persetujuan bebas, didahulukan, dan diinformasikan (FPIC/PADIATAPA), janji kemitraan plasma 20 persen yang tak terealisasi, serta kriminalisasi warga.

  • Di sisi lain, lonjakan permintaan bahan bakar nabati untuk mandatori B50 serta alih kelola jutaan hektare lahan sitaan Satgas PKH kepada BUMN berisiko terjebak dalam praktik green grabbing dan pengalihan kendali (control grabbing) apabila tidak disertai verifikasi partisipatif bersama petani kecil dan pemulihan ekosistem hutan.

Pembuktian Peran Masyarakat Adat dan Perhutanan Sosial sebagai Penjaga Hutan:

  • Data Badan Registrasi Wilayah Adat (BRWA) sepanjang 2026 membuktikan bahwa wilayah adat yang telah diakui secara hukum jauh lebih tahan terhadap kebakaran: 18 wilayah adat yang diakui di Jambi hanya mencatat 1 titik panas (dibanding 838 titik panas pada 12 wilayah yang dikepung izin), sementara Hutan Adat Menua Sungai Utik di Kapuas Hulu, Kalimantan Barat, hanya mencatat 11 titik panas.

  • Keberhasilan Kalimantan Barat mencatatkan penetapan wilayah adat terbanyak nasional (55 penetapan seluas 740.385 hektare) seperti Hutan Adat Menua Sungai Utik (9.480 ha) dan Hutan Adat Hiva Aset Uheng Kareho (30.700 ha) menunjukkan bahwa penerbitan Peraturan Daerah (Perda) Masyarakat Hukum Adat di tingkat kabupaten merupakan kunci pembuka perlindungan hutan yang efektif.

Empat Agenda Penataan Kebijakan agar Sawit Tumbuh ke Atas:

  • Permanenkan Moratorium dan Audit HGU: Memperkuat moratorium izin baru sawit di hutan alam dan gambut disertai audit menyeluruh terhadap ribuan HGU di Kalimantan.

  • Pulihkan Hutan Hasil Penertiban: Lahan sitaan penertiban di kawasan konservasi dan hutan lindung wajib dipulihkan kembali menjadi hutan, bukan sekadar dialihkan pengelolaannya menjadi kebun negara.

  • Akselerasi Hutan Adat dan Perhutanan Sosial: Mengesahkan RUU Masyarakat Adat, memperluas Perda pengakuan masyarakat adat di seluruh kabupaten, membersihkan tumpang tindih konsesi di wilayah adat (sekitar 7,3 juta ha secara nasional), serta memperkuat pendampingan perhutanan sosial (8,3 juta ha dari target 12,7 juta ha).

  • Kunci Kawasan Hutan dari Proyek Ekstraktif: Menutup kawasan konservasi, hutan lindung, dan hutan alam tersisa dari pembukaan lahan atas nama proyek pangan, energi (termasuk rencana cadangan lahan 20,6 juta ha), maupun pertambangan, sehingga sawit tetap menopang ekonomi melalui peningkatan produktivitas (tumbuh ke atas), bukan ekspansi lahan (tumbuh ke samping).

Sumber: cnbcindonesia.com

Artikel Terkait