• Jumat, 20 November 2026
Berita Terbaru

APKASINDO Desak Pembentukan Badan Otorita Sawit Nasional untuk Satukan Tata Kelola dan Perkuat Petani Sawit Rakyat

MEDAN, SAWIT INDONESIA — Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (APKASINDO) mendorong pemerintah segera membentuk Badan Otorita Sawit Nasional. Usulan strategis ini dinilai mendesak guna menyatukan tata kelola industri kelapa sawit Indonesia yang selama ini tersebar di berbagai kementerian dan lembaga sehingga kerap berjalan tanpa koordinasi satu atap.

Ketua Umum DPP APKASINDO, Gulat Medali Emas Manurung, menilai Indonesia sebagai produsen minyak sawit terbesar di dunia sudah seharusnya memiliki lembaga otoritas khusus seperti Malaysian Palm Oil Board (MPOB) di Malaysia, mengingat luas areal perkebunan sawit nasional jauh melampaui negara tetangga tersebut.

"Di Malaysia sudah ada namanya MPOB (Malaysian Palm Oil Board), badan sawitnya. Kita belum ada, padahal kita paling luas. Mereka hanya 7 juta hektare, kita ada 17 juta hektare," ujar Gulat di sela-sela acara Seminar Membangun Narasi Sawit Baik di Madani Hotel Medan, Sumatera Utara, Kamis (19/11/2026).

Menurut Gulat, tumpuknya kewenangan di lintas kementerian dan lembaga membuat koordinasi penyelesaian persoalan industri maupun pekebun di lapangan menjadi panjang dan melelahkan. Pembentukan satu badan otoritas diyakini akan mengoptimalkan daya guna sektor sawit sebagai motor penggerak target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8 persen yang dicanangkan Presiden.

"Banyak sekali kementerian, lembaga, yang urusi sawit. Maka, untuk mencapai apa yang diharapkan Bapak Presiden, pertumbuhan ekonomi 8 persen, itu sederhana. Buat aja badan kelompok nasional, jangan terlalu banyak yang ngurusin. Maka sawit akan berdaya guna lebih besar dari sekarang ini," tegasnya.

Poin-poin utama catatan kritis APKASINDO terkait urgensi pembenahan sektor hulu dan keberpihakan kepada pekebun rakyat meliputi:

Menyusun Peta Jalan (Roadmap) yang Jelas bagi Perkebunan Sawit Rakyat:

  • Gulat menyoroti bahwa selama ini pengembangan perkebunan sawit rakyat dibiarkan tumbuh tanpa arah peta jalan yang terstruktur. Pembenahan sektor hulu dinilai mendesak agar petani swadaya maupun mitra dapat berbudidaya secara produktif dan memenuhi standar keberlanjutan.

  • “Kita sudah terlambat membiarkan petani sawit berbudidaya sawit tanpa ada roadmap yang jelas. Maka sudah saatnya kita kembali memperbaiki sektor hulu, perkebunan sawit rakyat,” ungkapnya.

Merangkul Petani sebagai Pilar Utama Masa Depan Sawit Berkelanjutan:

  • Ia menegaskan bahwa masa depan industri sawit berkelanjutan di Indonesia sangat ditentukan oleh kesejahteraan jutaan pekebun rakyat, sehingga kebijakan negara harus hadir mendampingi dan memberdayakan petani secara nyata.

  • “Perkebunan sawit berkelanjutan itu adalah masa depan Indonesia. Dan petani sawit harus dirangkul, harus dipapah,” pungkas Gulat.

Sumber: detik.com

Artikel Terkait