Direktur Biomassa PLN EPI Hokkop Situngkir sebelumnya menekankan bahwa pengembangan biomassa membutuhkan penguatan rantai pasok, standar kualitas bahan bakar yang konsisten, serta infrastruktur pengolahan. PLN EPI juga telah menyatakan kebutuhan membangun ekosistem dari hulu hingga hilir agar peningkatan volume biomassa dapat berjalan bersama dengan efisiensi pasokan.
Bagi Dr. Anggawira, Ketua Umum ASPEBINDO sekaligus Sekretaris Jenderal DPP Himpunan Alumni IPB, pengembangan bioenergi membutuhkan keterhubungan antara dunia usaha, teknologi, pembiayaan, dan sumber bahan baku. Ia sebelumnya menyatakan bahwa Indonesia memiliki sumber daya yang memadai untuk membangun industri bioenergi, tetapi pengembangannya membutuhkan ekosistem usaha yang saling terhubung. Pandangan tersebut sejalan dengan kebutuhan untuk membawa proyek biomassa dari tahap pilot menuju model bisnis yang dapat direplikasi.
SBRC IPB juga memandang pendampingan sebagai faktor penting karena model bisnis biomassa berbasis masyarakat masih berada pada tahap pengembangan. Paparan SBRC mengidentifikasi sejumlah kebutuhan lanjutan, antara lain panen biomassa yang sudah ditanam, pengadaan mesin pencacah pada tingkat BUMDes, pembangunan rantai pasok dari lahan petani sampai PLTU, serta pendampingan berkelanjutan terhadap pengelolaan rantai pasok.
Tahap berikutnya karena itu diarahkan pada penyusunan model kerja sama yang lebih operasional. PLN EPI dan SBRC IPB perlu memetakan lokasi prioritas, luasan lahan, jenis tanaman energi, produktivitas, kebutuhan investasi, struktur biaya, kapasitas pengolahan, biaya logistik, serta kebutuhan biomassa masing-masing PLTU. Data tersebut menjadi dasar untuk menyusun bankable project yang dapat ditawarkan kepada lembaga pembiayaan.
Model tersebut juga memberi ruang lebih besar bagi BUMDes, koperasi, dan kelompok tani sebagai pelaku ekonomi di daerah. Dalam rancangan SBRC, masyarakat tidak ditempatkan hanya sebagai pemasok bahan baku. Mereka menjadi bagian dari sistem produksi dan pengelolaan feedstock, sementara BUMDes atau koperasi dapat berfungsi sebagai agregator yang mengonsolidasikan produksi, kebutuhan sarana, dan hubungan kontraktual dengan mitra pengolah maupun PLN EPI.
Pengembangan model ini akan menentukan apakah program tanaman energi dapat berkembang dari proyek percontohan menjadi sumber pasokan yang stabil bagi pembangkit. Tantangannya sudah teridentifikasi: kebutuhan lahan besar, siklus tanaman memerlukan waktu, kualitas biomassa harus memenuhi spesifikasi pembangkit, biaya logistik harus terkendali, dan petani membutuhkan kepastian pasar sebelum melakukan investasi budidaya.
Kerja sama PLN EPI dan SBRC IPB diarahkan untuk menjawab persoalan tersebut melalui pendekatan yang menggabungkan riset, budidaya, kelembagaan masyarakat, pembiayaan, pengolahan, dan kepastian serapan. Jika model ini berhasil disusun dengan parameter bisnis yang jelas, pengembangan biomassa dapat bergerak dari pola pilot project menuju rantai pasok jangka panjang yang melibatkan masyarakat sebagai bagian dari sistem energi nasional. (Penulis: Muhammad Sirod, Dewan Pakar ASPEBINDO)
