Jakarta, SAWIT INDONESIA – Program mandatori biodiesel dalam beberapa hari lagi akan ditingkatkan dari B40 menjadi B50. Kalangan petani dan akademisi mengharapkan adanya evaluasi sepanjang pelaksanaan program B30 dan B40 yang telah berjalan sebelum bauran biodiesel naik menjadi B50.
Pernyataan ini disampaikan Perkumpulan Organisasi Petani Sawit Indonesia (POPSI) bersama Koalisi Transisi Bersih yang meminta pemerintah mengkaji benar implementasi mandatori biodiesel B50 di tengah berbagai tantangan yang dihadapi sektor sawit.
“Selama ini POPSI secara konsisten mendukung program hilirisasi dan ketahanan energi nasional. Namun, sejak awal kami mengusulkan agar pemerintah menerapkan flexi blending, dengan B30 sebagai batas minimum,” ujar Mansuetus Darto, Ketua Umum POPSI dalam siaran pers yang diterima redaksi.
Ia mengusulkan peningkatan ke B40 atau B50 dilakukan secara fleksibel sesuai kondisi produksi CPO nasional, harga minyak dunia, kemampuan fiskal negara, serta kebutuhan energi dalam negeri. Pendekatan tersebut dinilai jauh lebih rasional dibanding memaksakan target pencampuran yang tinggi ketika seluruh konsekuensi pembiayaannya justru dibebankan kepada petani.
“Kami tidak menolak biodiesel. Yang kami tolak adalah ketika biaya kebijakan ini akhirnya dibayar oleh petani sawit melalui semakin rendahnya harga TBS,” tegas Darto.
Dr. Yayan Satyakti, peneliti dari Universitas Padjadjaran yang terlibat dalam kajian bersama Traction Energy Asia turut menggarisbawahi pentingnya mengubah pendekatan pemerintah.
"Pilihannya bukan B50 'ya atau tidak'; melainkan B50 murni versus B50 yang dijalankan dengan sustainable (keberlanjutan). Mandat B50 sebagai upaya kedaulatan energi jika tidak memperhatikan keberlanjutan akan memberikan beban multidimensi sebagai berikut: biaya anggaran yang menguras beban fiskal secara terus-menerus, tekanan harga pangan seperti minyak goreng,” jelasnya.
Menurutnya, pemerintah dapat mengevaluasi kembali formulasi HIP Biodiesel dan penetapan Harga CPO setelah dipotong berbagai pungutan sebagai dasar pembentukan harga TBS. alasannya, harga tersebut sudah tidak lagi mencerminkan harga pasar yang sesungguhnya dan kurang memberikan manfaat positif bagi.
Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyatakan bahwa berbagai tahapan pengujian teknis telah dilakukan secara menyeluruh dan menunjukkan hasil yang menggembirakan. Pengujian tersebut dipimpin oleh Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM.
"Secara teknis sudah dilakukan uji coba yang dilakukan oleh tim kami dari Kementerian ESDM yang dipimpin oleh Ibu Dirjen EBTKE Prof. Eniya. Hasilnya sangat menggembirakan," ujar Bahlil di Jakarta, Kamis (18/6).
Salah satu hasil pengujian menunjukkan bahwa kualitas B50 dinilai lebih baik dibandingkan B40 dari sisi kadar air. Menurut Bahlil, hingga saat ini kadar air pada B50 tercatat lebih rendah dibandingkan B40, sehingga memberikan indikasi performa dan stabilitas bahan bakar yang semakin baik.
Pengujian juga dilakukan pada berbagai jenis kendaraan dan peralatan operasional untuk memastikan kesiapan implementasi secara luas. Uji coba mencakup kendaraan angkutan, alat berat sektor pertambangan, ekskavator, kapal, kereta api, hingga berbagai mesin dan kendaraan pertanian.
