NUSA DUA, SAWIT INDONESIA – Pemerintah memperioritaskan tiga program utama, guna memperbaiki perkebunan kelapa sawit Indonesia. Program itu adalah penguatan kegiatan peremajaan kebun kelapa sawit, mempercepat pelaksaan standarisasi ISPO dan menyelesaikan konflik tanah di Indonesia.
Hal itu disampaikan oleh Darmin Nasution Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia dalam sambutannya pada Konferensi Sawit Silaturahmi dalam rangka Konferensi Sawit Internasional (IPOC) 2017 di Bali Nusa Dua Convention Center, Kamis (2/11).
Dengan penguatan tiga pilar itu, ia yakin beberapa tahun ke depan, bisa merubah wajah perkebunan sawit Indonesia lebih baik dan bisa bersaing di dunia internasional. Terlebih tahun lalu, sekitar 12 juta hektare perkebunan kelapa sawit di Indonesia telah mencatatkan produksi minyak sawit (CPO) dan turunannya sekitar 35 juta ton, dari situ 25 juta ton diekspor ke India, Cina, Eropa dan negara lain.
“Jadi, kelapa sawit menjadi komoditi yang penting bagi perekonomian Indonesia dan bagian penting bagian pembangunan Indonesia,” kata Darmin.
Terkait konflik tanah, pemerintah sejak awal telah berniat menyelesaikan itu, salah satunya melalui kebijakan reforma agraria. Program itu merujuk pada distribusi ulang lahan pertanian atas prakarsa dan dukungan pemerintah. “Kita perlu mencari lahan secara sungguh-sungguh, ada perkebunan kelapa sawit memenuhi standar yang baik.
Sementara untuk peningkatan produktivitas, pemerintah lebih fokus mendorong program replanting yang menggunakan bibit unggul ketimbang perluasan lahan kelapa sawit (ekstensifikasi).
Terakhir, Darmin meminta keterlibatan semua pihak untuk membangun standarisasi perkebunan yang baik, bukan hanya dari sisi teknis tetapi juga membangun mekanisme perkebunan berkelanjutan.