Jakarta, SAWIT INDONESIA – Gejolak geopolitik Timur Tengah yang berdampak kepada kenaikan harga energi dunia, perlu diwaspadai akan tidak memberatkan situasi perekonomian Indonesia.
Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi Hashim Djojohadikusumo blak-blakan mengungkapkan bahwa Indonesia tidak boleh terus-menerus hidup dalam bayang-bayang ketergantungan energi impor. Konflik yang terus memanas di Timur Tengah menjadi alarm keras bagi ketahanan nasional kita.
Karena itulah, dikatakan Hashim, Indonesia mengembangkan bahan bakar nabati (BBN) atau biofuel untuk menghadapi gejolak geopolitik yang terjadi di belahan negara lain.
“Pengembangan program biofuel, mendapatkan momentum akibat konflik yang saat ini masih terjadi di Timur Tengah,” ucap Hashim dalam acara Indonesia International Sustainability Forum yang digelar di Jakarta, Selasa (6 Oktober 2026).
Menurutnya, Indonesia akan terus mengembangkan BBN, baik berupa biodiesel B50 maupun bioetanol E20. “Pemerintah akan terus melanjutkan program biofuel,” ucap Hashim.
Program biofuel dijelaskan Hashim bahwa rapuhnya rantai pasok energi akibat ketergantungan dengan impor dari negara-negara Timur Tengah. Apabila Indonesia mengalami ketergantungan, dampaknya sangat berat bagi perekonomian negara.
Kementerian ESDM akan melakukan penerapan bioetanol secara bertahap dengan mempertimbangkan kesiapan produksi nasional dan ekosistem pendukung. Pada tahun 2026, kebutuhan bensin non-PSO diproyeksikan mencapai sekitar 6,65 juta kiloliter. Dengan campuran bioetanol sebesar 5 persen atau E5, kebutuhan bioetanol diperkirakan mencapai 333 ribu kiloliter.
Sementara itu, penerapan E20 pada tahun 2028 diproyeksikan membutuhkan sekitar 1,39 juta kiloliter bioetanol. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, pemerintah mendorong peningkatan kapasitas produksi nasional dan investasi pembangunan pabrik bioetanol.
Terkait program mandatori B50 yang mulai berlaku pada 1 Juli 2026, Indonesia menempati posisi sebagai negara pertama di dunia yang menerapkan campuran biodiesel sebesar 50 persen.
Melalui program B50, Indonesia mampu mengurangi impor solar. Dengan asumsi pemanfaatan sekitar 18 juta kiloliter, pengurangan impor tersebut setara dengan sekitar 310 ribu barel per hari. Program ini juga diproyeksikan mengurangi emisi gas rumah kaca sekitar 44,46 juta ton CO2 dan meningkatkan devisa negara hingga Rp170 triliun pada tahun 2026.
Dari sisi ekonomi masyarakat, implementasi B50 diperkirakan mampu menyerap sekitar 2,1 juta tenaga kerja pada 2026. Kebutuhan FAME juga diproyeksikan mencapai 16–18 juta kiloliter hingga akhir tahun, sekaligus mendorong peningkatan nilai tambah CPO hingga Rp20,92 triliun.
