JAKARTA, SAWIT INDONESIA — Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) mendorong optimalisasi produktivitas perkebunan kelapa sawit nasional melalui penerapan praktik budidaya pertanian yang baik (Good Agricultural Practices/GAP) serta penguatan pola kemitraan. Langkah ini dinilai krusial guna menjamin kecukupan pasokan bahan baku seiring berjalannya transisi energi dan peningkatan mandatori biodiesel dari B40 menjadi B50.
Ketua Bidang Perkebunan GAPKI, R. Aziz Hidayat, menekankan bahwa penguatan GAP dan kemitraan antara perusahaan dengan pekebun merupakan fondasi utama menjaga keberlanjutan sekaligus daya saing industri sawit nasional di pasar domestik maupun global.
“Apalagi biodiesel kita naik dari B40 ke B50,” ujar Aziz dalam diskusi Forum Wartawan Pertanian (Forwatan) bertajuk Penguatan GAP dan Produktivitas untuk Wujudkan Sawit Berkelanjutan di Jakarta, Rabu (18/11/2026).
Secara agregat, Aziz mencatat kinerja produksi dan ekspor sawit Indonesia menunjukkan tren pertumbuhan yang menggembirakan sepanjang 2026. Namun, ia mengingatkan bahwa kenaikan volume produksi tersebut belum sepenuhnya mencerminkan perbaikan produktivitas di tingkat kebun yang masih cenderung stagnan di sejumlah sentra produksi.
Poin-poin utama hambatan di lapangan serta usulan solusi strategis yang disampaikan GAPKI untuk mempercepat PSR dan sertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) meliputi:
Mengurai Hambatan Legalitas Lahan dan Kekhawatiran Hukum Pekebun:
- Aziz mengungkapkan bahwa akselerasi PSR masih terganjal persoalan administratif dan legalitas, mulai dari penerbitan Surat Tanda Daftar Budidaya (STDB), Sertifikat Hak Milik (SHM), status kebun yang masuk kawasan hutan, hingga kekhawatiran pekebun berhadapan dengan aparat penegak hukum.
- “Tantangan program PSR ada masalah STDB (Surat Tanda Daftar Budidaya), SHM (Sertifikat Hak Milik), masuk kawasan hutan, dan ada ketakutan dipanggil aparat penegak hukum,” jelasnya.
- Untuk itu, GAPKI mengusulkan penerbitan STDB secara gratis, percepatan sertifikasi tanah, penyelesaian status kebun di kawasan hutan secara bijaksana, serta penerapan sistem perizinan elektronik yang transparan dengan kepastian waktu dan biaya.
Sinergi Jalur Kemitraan sebagai Pintu Masuk Sertifikasi ISPO:
- Sejak 2022, GAPKI aktif mendorong pelaksanaan PSR melalui jalur kemitraan perusahaan termasuk mendampingi para pekebun eks plasma dalam melengkapi dokumen persyaratan administrasi.
- Pemenuhan kelengkapan dokumen PSR dinilai menjadi batu loncatan strategis karena memiliki irisan syarat yang serupa dengan standar sertifikasi keberlanjutan ISPO.
- “Kalau ini terpenuhi, menuju ISPO gampang sekali karena persyaratannya sama,” pungkas Aziz seraya menegaskan bahwa ISPO berperan vital memperkuat tata kelola perkebunan, perlindungan lingkungan, penghormatan hak asasi manusia, dan daya saing ekspor sawit Indonesia.
Sumber: antaranews.com
















