JAKARTA, SAWIT INDONESIA — Persatuan Organisasi Petani Sawit Indonesia (POPSI) meminta PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) menunda rencana pengenaan biaya layanan (service fee) atas ekspor minyak kelapa sawit mentah (CPO) dan produk turunannya yang dijadwalkan berlaku mulai 1 Januari 2027. Kebijakan pungutan baru tersebut dinilai berisiko menambah beban rantai pasok industri yang pada akhirnya akan menekan pendapatan pekebun rakyat di tingkat hulu.
Ketua Umum POPSI, Mansuetus Darto, menegaskan bahwa rencana penerapan pungutan tersebut muncul di saat yang tidak tepat, yakni ketika petani sawit tengah menghadapi tekanan ganda berupa penurunan produktivitas kebun akibat fenomena El Niño serta melemahnya harga tandan buah segar (TBS) di sejumlah sentra produksi.
Dalam hitungan POPSI, produktivitas kebun di wilayah terdampak El Niño diperkirakan menyusut 10 hingga 15 persen, sehingga petani mengalami pengurangan pendapatan baik dari sisi volume panen maupun harga jual.
"Dalam kondisi seperti ini, seharusnya pemerintah memperkuat perlindungan ekonomi pekebun, bukan justru menambah komponen biaya baru dalam rantai perdagangan sawit," tegas Darto dalam keterangannya, Senin (16/11/2026).
Sebelumnya, PT DSI dalam ajang Indonesian Palm Oil Conference (IPOC) 2026 di Bali menyampaikan rencana pengenaan service fee ekspor melalui platform DSI yang diperkirakan berada di bawah US per ton, dengan penetapan tarif final pada Desember 2026.
Poin-poin utama tuntutan transparansi POPSI, usulan alternatif skema pembiayaan, serta syarat penundaan kebijakan meliputi:
Tuntutan Transparansi dan Pertanyaan Urgensi Pungutan:
- POPSI mempertanyakan urgensi penambahan komponen biaya baru mengingat pelaku industri sawit selama ini telah dibebani Pungutan Ekspor (PE) dan Bea Keluar (BK).
- “Pertanyaannya sederhana, service fee ini sebenarnya digunakan untuk apa? Apa saja layanan yang diberikan DSI, berapa biaya riil yang dibutuhkan dan bagaimana pertanggungjawaban penerimaannya? Apakah untuk membiayai sistem, verifikasi, pengawasan, atau menjadi sumber pendapatan perusahaan? Publik dan pelaku usaha berhak mengetahui secara transparan,” ujar Darto.
- POPSI menuntut DSI membuka dasar perhitungan tarif, rincian komponen biaya layanan, proyeksi penerimaan, mekanisme audit, serta melakukan kajian dampak pungutan terhadap harga CPO domestik dan harga TBS petani.
Usulan Pembiayaan Sistem dari Bea Keluar dalam APBN:
- Sebagai solusi agar tidak membebani rantai pasok, POPSI mengusulkan agar kebutuhan pembangunan sistem, integrasi data, verifikasi, dan pengawasan ekspor dibiayai melalui instrumen penerimaan negara yang sudah ada.
- “Semestinya service fee tersebut dapat diambil dari Bea Keluar sawit dalam APBN,” kata Darto sembari meminta pelibatan aktif pelaku usaha dan perwakilan petani dalam pembahasan kebijakan.
Desakan Penundaan Hingga Ekonomi Pekebun Pulih:
- Darto menegaskan bahwa POPSI mendukung penuh upaya pembenahan tata kelola, efisiensi, dan transparansi ekspor sawit nasional. Namun, implementasi pungutan baru diminta ditunda hingga cuaca kembali normal dan ekonomi petani membaik.
- “Tunggu sampai dampak El Niño mereda, produktivitas kebun mulai pulih, dan kondisi ekonomi pekebun membaik. Jangan memaksakan kebijakan penambahan biaya baru ketika petani sedang menghadapi penurunan produksi dan pendapatan,” pungkasnya.
Sumber: ekonomi.bisnis.com
















