• Senin, 16 November 2026
Berita Terbaru

Dihimpit El Nino dan Koreksi Harga TBS, POPSI Minta DSI Tunda Biaya Layanan Ekspor CPO

Jakarta, SAWIT INDONESIA — Persatuan Organisasi Petani Sawit Indonesia (POPSI) mendesak PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) untuk meninjau ulang sekaligus menunda rencana pengenaan biaya layanan (service fee) atas ekspor minyak kelapa sawit mentah (crude palm oil/CPO) dan produk turunannya. Kebijakan yang dijadwalkan berlaku efektif mulai 1 Januari 2027 tersebut dikhawatirkan bakal menggerus margin di tingkat hulu saat pekebun rakyat tengah dihimpit penurunan produktivitas dan pelemahan harga tandan buah segar (TBS).

Ketua Umum POPSI, Mansuetus Darto, menilai rencana pengenaan service fee yang diperkirakan berada di bawah US per ton muncul di tengah momentum ekonomi yang kurang tepat. Saat ini, dampak fenomena iklim El Niño telah menekan produktivitas kebun sawit rakyat di berbagai sentra produksi hingga kisaran 10%–15%.

Tekanan ganda kian dirasakan pekebun seiring tren koreksi harga TBS pada pertengahan November 2026. Di Sumatera Utara, harga TBS di 15 kabupaten penghasil bergerak di rentang Rp2.650–Rp3.400 per kilogram, dengan titik terendah tercatat di Kabupaten Labuhanbatu Utara sebesar Rp2.650 per kilogram.

Koreksi serupa juga terjadi di wilayah lain. Di Kalimantan Barat, harga tertinggi TBS mitra plasma periode II November turun dari Rp3.484,85 menjadi Rp3.440,93 per kilogram. Sementara itu, di Riau, harga TBS mitra swadaya untuk kelompok umur sembilan tahun melemah ke level Rp3.719,99 per kilogram pada periode 11–17 November 2026.

"Petani sedang menghadapi tekanan dari dua sisi. Produktivitas kebun menurun akibat El Niño, sementara harga TBS di sejumlah daerah juga mengalami pelemahan. Dalam kondisi seperti ini, seharusnya pemerintah memperkuat perlindungan ekonomi pekebun, bukan justru menambah komponen biaya baru dalam rantai perdagangan sawit," ujar Darto dalam keterangan resminya, Senin (16/11/2026).

Sebelumnya, Direktur Utama DSI, Luke Thomas Mahony, dalam forum Indonesian Palm Oil Conference (IPOC) 2026 di Bali mengungkapkan bahwa pengenaan service fee melalui platform DSI diperkirakan di bawah US per ton. Besaran tarif finalnya direncanakan rilis pada Desember 2026 menjelang implementasi awal tahun depan.

Merespons rencana tersebut, POPSI mempertanyakan urgensi penambahan pungutan baru mengingat industri kelapa sawit nasional selama ini telah dibebani berbagai instrumen fiskal, seperti Pungutan Ekspor (PE) dan Bea Keluar (BK). Menurut Darto, DSI perlu memaparkan secara transparan dasar perhitungan tarif, proyeksi penerimaan, hingga mekanisme audit dan pertanggungjawaban dana tersebut.

Ia pun menyarankan agar kebutuhan pembiayaan untuk pembangunan sistem, integrasi data, serta verifikasi dan pengawasan ekspor dialokasikan dari pos penerimaan negara yang sudah ada, seperti dana Bea Keluar dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), alih-alih membebankan biaya tambahan per ton komoditas.

"Pertanyaannya sederhana, service fee ini sebenarnya digunakan untuk apa? Apakah untuk membiayai sistem, verifikasi, pengawasan, atau menjadi sumber pendapatan perusahaan? Publik dan pelaku usaha berhak mengetahui secara transparan," tegas Darto.

Lebih lanjut, POPSI menekankan agar penetapan tarif tidak diputuskan secara sepihak oleh internal DSI maupun pemegang saham, melainkan melalui konsultasi terbuka dan kajian

dampak terhadap harga CPO domestik serta harga TBS petani. POPSI meminta penerapan kebijakan ini ditunda hingga dampak El Niño mereda dan ekonomi pekebun kembali pulih demi menjaga keberlanjutan pasokan sawit nasional.

Artikel Terkait