SURABAYA, SAWIT INDONESIA — Indonesia merupakan salah satu negara dengan ekosistem lahan gambut terluas di dunia yang berfungsi vital sebagai penyimpan karbon alami sekaligus penyangga keseimbangan lingkungan. Namun, fenomena kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terus berulang mendorong pakar geologi Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS), Dr. Ir. Amien Widodo, M.Si., mendesak dilakukannya kajian ulang secara menyeluruh terhadap tata kelola dan regulasi lahan gambut di Tanah Air.
Dosen Departemen Teknik Geofisika ITS tersebut menjelaskan bahwa lahan gambut terbentuk secara alami di hutan tropis dari tumpukan sisa tumbuhan selama ribuan tahun dengan karakteristik zona rawa berkadar air tinggi. Kedalamannya pun sangat bervariasi, mulai dari kategori dangkal, 3–6 meter, hingga mencapai 10–18 meter di sejumlah pulau terpencil.
Menurut Amien, akar persoalan karhutla bukan sekadar faktor cuaca seperti kemarau panjang atau fenomena El Niño yang sifatnya hanya memperparah keadaan melainkan persoalan mendasar pada tata kelola dan celah regulasi.
Ia menyoroti rekam jejak proyek Pengembangan Lahan Gambut (PLG) Sejuta Hektare di Kalimantan Tengah pada 1995. Pembuatan kanal-kanal untuk mengeringkan rawa gambut guna lahan pertanian berujung gagal akibat tingkat keasaman tanah yang tinggi, dan sebagian kawasannya beralih fungsi menjadi perkebunan. Kanal yang mengeringkan gambut tersebut justru menciptakan hamparan bahan bakar alami yang mudah terbakar setiap musim kemarau.
“Bara api yang menyebar dari bawah tanah menyebabkan proses pemadaman api yang lama,” jelas Amien mengenai karakteristik kebakaran gambut yang sulit dikendalikan.
Poin-poin utama sorotan pakar geologi ITS terkait celah aturan, dampak pelepasan karbon, hingga peringatan bagi proyek pangan-energi di lahan gambut meliputi:
Sorotan Celah Regulasi Pembakaran Kearifan Lokal:
- Meski pembukaan lahan dengan cara membakar telah dilarang berbagai peraturan perundang-undangan, Amien menilai adanya pengecualian pembakaran berbasis kearifan lokal seperti yang tercantum dalam Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 1 Tahun 2022 berpotensi menjadi celah terjadinya karhutla yang meluas.
Ancaman Krisis Iklim, Kesehatan, dan Lumpuhnya Ekonomi:
- Kebakaran gambut berisiko melepaskan cadangan karbon yang telah tersimpan selama ribuan tahun ke atmosfer, sehingga memperparah krisis iklim global.
- “Selain itu, pencemaran udara yang terjadi juga menyebabkan masalah kesehatan dan berbagai kegiatan masyarakat pun akan ikut terhenti, termasuk kegiatan perekonomiannya,” tutur Amien.
Peringatan bagi Rencana Kawasan Swasembada Pangan dan Energi:
- Amien mengingatkan agar rencana pengembangan kawasan gambut menjadi sentra swasembada pangan maupun energi di masa mendatang tidak mengulangi kesalahan historis proyek pengeringan gambut sebelumnya.
- Ia menekankan pentingnya melibatkan masyarakat lokal secara aktif sejak tahap perencanaan perubahan fungsi kawasan agar warga dapat berperan langsung menjaga kelestarian lahan di daerahnya.
Sinergi Ketegasan Pemerintah dan Tanggung Jawab Korporasi:
- Guna sejalan dengan komitmen pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) poin ke-13 (Penanganan Perubahan Iklim) dan poin ke-15 (Ekosistem Daratan), pemerintah didorong bertindak cepat mempertegas regulasi melalui badan terkait.
- Di sisi lain, pelaku industri yang terbukti bersalah harus dituntut bertanggung jawab secara langsung di lapangan, antara lain dengan mengeruk sekat atau batas lahan guna mencegah perambatan api.
“Harapannya, semua dapat memaksimalkan peran dan tanggung jawabnya dalam menangani bencana ini,” pungkas Amien.
Sumber: its.ac.id
















