Ketika Risiko Politik Masuk ke Pasar Keuangan
Pada awal Oktober 2026, selisih imbal hasil obligasi pemerintah Prancis dan Jerman mendekati 150 basis poin setelah meningkat tajam dalam beberapa minggu. Imbal hasil obligasi Prancis sepuluh tahun juga mendekati 5% ketika pemerintah mengajukan rancangan anggaran 2027 dengan penghematan baru sekitar €43 miliar. Ketidakpastian politik sudah tercermin dalam biaya pembiayaan, bahkan sebelum perubahan kebijakan terjadi.
Persoalan pembiayaan ini tidak terbatas pada Prancis. Komisi Eropa mengusulkan anggaran bersama hampir €2 triliun untuk 2028–2034, sementara kebutuhan investasi pertahanan dan industri meningkat. Perundingan kontribusi akan sulit apabila pemerintah nasional sekaligus ditekan untuk mengurangi pengeluaran. Nasionalisme ekonomi juga tidak selalu berarti liberalisasi pasar. Subsidi dan perlindungan industri justru dapat meningkat dan memperbesar fragmentasi pasar Eropa.
Tiga Skenario hingga 2030
Skenario pertama, integrasi yang disesuaikan. Pemerintah nasional memperoleh fleksibilitas domestik lebih besar, tetapi mendukung pembiayaan pertahanan, energi, dan pasar modal bersama. Kesepakatan anggaran 2028–2034 serta kemajuan penyatuan pasar modal akan menguatkannya.
Skenario kedua, fragmentasi bertahap. UE bertahan secara kelembagaan, tetapi penolakan tambahan kontribusi anggaran atau pendanaan bersama menghambat keputusan. Integrasi formal tetap ada, tetapi efektivitas ekonominya melemah. Investor kemudian menghadapi kebijakan industri yang tidak seragam dan ketidakpastian pembiayaan bersama.
Sidang Komisi Eropa di Brussels, Belgia, Rabu, 8 November 2023.
Skenario ketiga, disintegrasi selektif. Pemerintahan nasional menolak keputusan UE yang mengikat, menuntut pengecualian luas, atau menyerukan referendum keanggotaan.
Hasil pemilu Spanyol November 2026 dan Prancis 2027, kebijakan pemerintahan baru Hongaria, serta keputusan anggaran UE akan menunjukkan arah perkembangan ketiga skenario tersebut.
Implikasi bagi Indonesia
Perubahan ini berkaitan langsung dengan persetujuan dan pelaksanaan Indonesia–EU Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA). Dari pengalaman saya berunding dengan Uni Eropa, negosiasi sehari-hari berlangsung dengan diplomat dan birokrat di Brussels, tetapi keputusan akhir memerlukan persetujuan politik Dewan UE dan Parlemen Eropa. Kepentingan domestik negara anggota karena itu tidak bisa diabaikan. Perjanjian Perlindungan Investasi (IPA) memiliki proses persetujuan tersendiri.
Pengalaman kelapa sawit memperlihatkan pengaruh kepentingan domestik terhadap kebijakan lingkungan. Minyak sawit dikategorikan berisiko tinggi terhadap perubahan penggunaan lahan tidak langsung sehingga kontribusinya terhadap target energi terbarukan dibatasi bertahap, sedangkan minyak rapa produksi Eropa tidak dikenai pembatasan serupa. Dalam kebijakan deforestasi (EUDR), Indonesia dikategorikan berisiko standar, sedangkan semua negara anggota UE berisiko rendah. Perbedaan perlakuan tersebut menunjukkan mengapa Indonesia perlu mencermati proses politik di balik perumusan aturan, bukan hanya tujuan lingkungan yang dinyatakan secara resmi.
EUDR mencakup pula kopi, kakao, karet, dan produk kayu. Indonesia juga menghadapi CBAM dan sengketa kebijakan ekspor nikel. Di sisi lain, diversifikasi rantai pasok Eropa membuka peluang dalam mineral kritis dan industri pengolahan. Peluang tersebut perlu dinilai bersama dengan kebijakan subsidi industri UE, standar karbon, serta kepastian akses pasar setelah perjanjian perdagangan berlaku.
Bagi Indonesia proses persetujuan IEU-CEPA di Dewan UE dan Parlemen Eropa serta perundingan anggaran UE 2028–2034 merupakan dua perkembangan yang perlu dicermati. Keduanya akan memperlihatkan dampak perubahan politik terhadap hubungan ekonomi Indonesia dan Eropa.
