Jakarta, SAWIT INDONESIA — Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo), Gulat Manurung, memberikan tanggapan terkait pelantikan Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) yang baru, Muhammad Saleh Mustafa, dalam Kabinet Presiden Prabowo Subianto. Apkasindo menilai posisi Wamentan memiliki keterkaitan langsung dengan pengembangan serta masa depan perkebunan sawit rakyat di Indonesia.
Dr. Gulat Manurung menekankan bahwa Wamentan harus mampu menjadi jembatan antar-kementerian untuk membenahi dan menyederhanakan berbagai regulasi yang selama ini menghambat petani. Salah satu sorotan utama Apkasindo adalah program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR).
“Kami berharap Wamentan dapat membantu penyederhanaan persyaratan PSR untuk meningkatkan partisipasi petani sawit,” jelasnya.
Dikatakan Gulat, rendahnya serapan program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) bukan disebabkan oleh keterbatasan anggaran, melainkan rumitnya persyaratan dan keterlibatan regulasi lintas kementerian yang sulit dipenuhi petani.
Harapan kami, dijelaskan Gulat, Wamentan dapat menyederhanakan ketentuan tersebut demi mendukung keberhasilan PSR dan mewujudkan agenda kemandirian energi nasional. Gulat menegaskan, jika persoalan PSR tidak diselesaikan, target implementasi program B60 pada tahun 2027 akan sulit tercapai.
Dari data BPDP, realisasi Program PSR dari Januari sampai dengan Agustus 2026, mencapai 40.484 Ha dengan nilai Dana PSR sebesar Rp2,42 triliun.
Berkaitan Hilirisasi, menurutnya, petani sawit perlu diberikan ruang yang lebih besar untuk masuk ke rantai hilirisasi, salah satunya melalui optimalisasi pemanfaatan dana sarana prasarana Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP).
Menurut Gulat, penerapan hilirisasi petani sangat dibutuhkan dalam menciptakan tata niaga Harga Tandan Buah Segar (TBS) sawit yang adil dan berkelanjutan.
“Saat ini harga TBS petani masih berkisar antara Rp2.800 hingga Rp3.500 per kilogram. Kenaikan harga Crude Palm Oil (CPO) pasca-implementasi B50 dinilai belum berdampak signifikan terhadap peningkatan pendapatan petani,” urainya.
Sesuai arahan Presiden Prabowo, Apkasindo meminta kementerian/lembaga untuk membenahi mekanisme penetapan harga CPO melalui bursa sawit Indonesia serta memperkuat sektor hulu agar pasokan bahan baku hilirisasi tetap terjaga.
Peranan Menko Hilirisasi dan Transisi Energi
Selain menekankan peranan Wamentan, Apkasindo juga berharap Menko Hilirisasi dan Transisi Energi Bahlil Lahadalia dapat mengintegrasikan kebijakan lintas kementerian guna menopang keberlanjutan pasokan bahan baku berbasis sawit.
“Apkasindo mendukung pelantikan Bahlil Lahadalia sebagai Menko Hilirisasi dan Transisi Energi untik menjembatani kebijakan hilirisasi sawit khususnya petani,” papar Doktor Universitas Riau ini.
Sementara itu, Wamentan Muhammad Saleh Mustafa menyatakan kesiapannya untuk menjawab tantangan di sektor pertanian melalui pemanfaatan teknologi, kerja bersama, serta optimalisasi sumber daya demi meningkatkan kesejahteraan petani dan memperkokoh kedaulatan pangan nasional.
