Jakarta, SAWIT INDONESIA — Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo), Dr. Gulat ME Manurung, memberikan tanggapan terkait pelantikan Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) yang baru, Muhammad Saleh Mustafa, dalam Kabinet Presiden Prabowo Subianto. Apkasindo menilai posisi Wamentan memiliki keterkaitan langsung dengan pengembangan serta masa depan perkebunan sawit rakyat di Indonesia.
Dr. Gulat Manurung menekankan bahwa Wamentan harus mampu menjadi jembatan antar-kementerian untuk membenahi dan menyederhanakan berbagai regulasi yang selama ini menghambat petani. Salah satu sorotan utama Apkasindo adalah program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR).
“Kami berharap Wamentan dapat membantu penyederhanaan persyaratan PSR untuk meningkatkan partisipasi petani sawit,” jelasnya.
Dikatakan Gulat, rendahnya serapan program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) bukan disebabkan oleh keterbatasan anggaran, melainkan rumitnya persyaratan dan keterlibatan regulasi lintas kementerian yang sulit dipenuhi petani.
Harapan kami, dijelaskan Gulat, Wamentan dapat menyederhanakan ketentuan tersebut demi mendukung keberhasilan PSR dan mewujudkan agenda kemandirian energi nasional. Gulat menegaskan, jika persoalan PSR tidak diselesaikan, target implementasi program B60 pada tahun 2027 akan sulit tercapai.
Dari data BPDP, realisasi Program PSR dari Januari sampai dengan Agustus 2026, mencapai 40.484 Ha dengan nilai Dana PSR sebesar Rp2,42 triliun.
Berkaitan Hilirisasi, menurutnya, petani sawit perlu diberikan ruang yang lebih besar untuk masuk ke rantai hilirisasi, salah satunya melalui optimalisasi pemanfaatan dana sarana prasarana Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP).
