Oleh: Mahendra Siregar
Pada 5 Oktober 2026, Perdana Menteri Spanyol Pedro Sánchez mengumumkan pemilu dipercepat pada 29 November 2026. Keputusan tersebut menambah rangkaian perubahan politik di Eropa. Partai-partai tradisional kehilangan dukungan, sementara kelompok nasionalis, populis, dan antikemapanan menguat. Perubahan ini juga mulai memengaruhi arah kebijakan Uni Eropa (UE).
Gejala tersebut lebih luas daripada pergeseran ke kanan. Setelah puluhan tahun integrasi menjadi arah utama politik-ekonomi Eropa, kepentingan dan kewenangan nasional kembali didahulukan. Pergeseran tersebut terjadi ketika tekanan geopolitik dan persaingan ekonomi justru menuntut kerja sama lebih erat.
Ketidakpuasan terhadap Kemapanan Politik
Dukungan kepada kelompok antikemapanan tumbuh dari ketidakpuasan terhadap kemampuan pemerintah mengatasi persoalan sehari-hari. Biaya hidup dan perumahan meningkat; migrasi memperuncing perdebatan tentang pelayanan publik dan identitas nasional. Angka pertumbuhan ekonomi tidak selalu menggambarkan kesejahteraan yang dirasakan masyarakat.
Spanyol memperlihatkan hal tersebut. Meskipun pertumbuhannya relatif tinggi, persoalan perumahan dan kepercayaan terhadap pemerintah tetap menonjol. Pemilu November membuka kemungkinan pemerintahan Partai Rakyat bersama Vox, yang akan membawa orientasi berbeda dalam perundingan kebijakan UE.
Di Jerman, survei INSA awal Oktober 2026 menempatkan Alternative für Deutschland (AfD) pada 30%, dibandingkan CDU/CSU sebesar 18%. Di Prancis, Rassemblement National (RN) menguat menjelang pemilu presiden 2027. Marine Le Pen kembali dapat mencalonkan diri setelah putusan banding Juli 2026 mengurangi larangannya, meskipun proses kasasi masih berjalan. Perkembangan di kedua negara penting mengingat peran Jerman dan Prancis dalam integrasi Eropa.
Antikemapanan tidak selalu berarti kanan nasionalis. Viktor Orbán dikalahkan partai Tisza pimpinan Péter Magyar dalam pemilu Hongaria pada 12 April 2026, setelah 16 tahun berkuasa. Pemilih dapat menghukum pemerintahan tanpa mengubah seluruh pandangan ideologinya. Dukungan kepada partai nasionalis pun tidak otomatis berarti mandat keluar dari UE. Banyak pemilih masih menghendaki manfaat pasar tunggal, peluang kerja lintas negara, dan stabilitas ekonomi, sekaligus menolak kewenangan Brussels yang dianggap terlalu jauh. Perbedaan antara tuntutan pemilih dan agenda pemimpin partai ini penting, terutama ketika partai tersebut memperoleh kekuasaan.
Kedaulatan Nasional dan Tekanan Eksternal
Integrasi Eropa bertumpu pada kesediaan negara anggota menyerahkan sebagian kewenangan kepada institusi bersama karena manfaat ekonomi dan politiknya dianggap lebih besar. Keseimbangan itu kini dipersoalkan, terutama dalam kebijakan migrasi, fiskal, dan industri. Sebagian kelompok nasionalis memilih mengubah UE dari dalam daripada mengampanyekan keluar sebagaimana Brexit. Belum jelas apakah ini pilihan strategis setelah melihat biaya Brexit atau taktik untuk memenangkan suara. Kebijakan mereka setelah berkuasa akan menjadi ujian sebenarnya. Pengalaman Brexit juga tidak menutup kemungkinan dorongan keluar muncul kembali. Partai nasionalis dapat menghindari isu tersebut saat kampanye, kemudian meningkatkan tuntutannya jika perundingan dengan Brussels menemui jalan buntu.
Pada saat yang sama, perang Ukraina, tuntutan belanja pertahanan NATO, kebijakan perdagangan Amerika Serikat, dan persaingan industri dengan China memperbesar kebutuhan koordinasi. Program pertahanan bersama SAFE senilai €150 miliar merupakan satu respons. Laporan Mario Draghi pada 2024 memperkirakan kebutuhan tambahan investasi Eropa sebesar €750–800 miliar setiap tahun. Politik domestik mendorong kewenangan nasional lebih besar, sedangkan keamanan dan daya saing global menuntut skala serta pembiayaan bersama.
