RIAU, SAWIT INDONESIA — Penguatan kelembagaan koperasi menjadi instrumen strategis pemerintah untuk menjamin pengelolaan lahan perkebunan kelapa sawit berlangsung secara adil, transparan, dan berujung pada peningkatan kesejahteraan pekebun. Melalui wadah koperasi, petani diharapkan memiliki daya tawar kolektif yang kuat dalam mengelola aset, mengakses pembiayaan, hingga memperluas jaringan pemasaran hasil kebun.
Penegasan tersebut disampaikan Wakil Menteri Koperasi (Wamenkop) Republik Indonesia, Farida Farichah, saat menghadiri Seminar Nasional bertema Reforma Agraria Berbasis Koperasi bersama para petani sawit di Gedung Balai Serindit, Pekanbaru, Rabu (18/11/2026).
Menurut Farida, pemerintah terus mendorong agar baik lahan yang sudah dimiliki pekebun maupun lahan yang disiapkan melalui skema alokasi dari PT Agrinas Palma Nusantara dapat dikelola secara maksimal oleh masyarakat melalui kelembagaan koperasi yang solid.
"Melalui forum ini, kita mendorong agar lahan-lahan yang dimiliki oleh para petani maupun lahan yang nantinya akan dialokasikan oleh Agrinas Palma dapat dimaksimalkan dengan baik oleh para petani melalui pembentukan kelembagaan koperasi," ujar Wamenkop Farida.
Poin-poin utama arahan Wamenkop dalam memutus mata rantai hambatan klasik pekebun sawit rakyat melalui konsolidasi kelembagaan meliputi:
Konsolidasi Kolektif untuk Menjawab Tantangan Permodalan dan Pasar:
- Farida menyoroti bahwa keterbatasan akses pembiayaan perbankan serta sempitnya jangkauan pemasaran masih menjadi persoalan dominan yang menghambat petani maupun koperasi sawit saat bergerak secara individual.
- Dengan kelembagaan koperasi yang profesional, petani memiliki wadah konsolidasi untuk menjembatani kebutuhan modal dengan dukungan lembaga keuangan serta membuka akses pasar yang lebih kompetitif.
- “Ketiga hal-hal inilah yang sedang terus kita kuatkan. Dengan penguatan tata kelola dan kelembagaan koperasi, masyarakat memiliki ruang yang kuat untuk berkonsolidasi dalam menghadapi tantangan akses pembiayaan dan pasar yang selama ini masih menjadi permasalahan dominan bagi petani serta koperasi sawit,” ungkapnya.
Dorongan Langkah Konkret Pascaseminar bagi Kesejahteraan Pekebun:
- Wamenkop berharap forum diskusi nasional di Riau ini tidak berhenti sebatas pertukaran gagasan, melainkan melahirkan langkah implementatif yang menyelaraskan produktivitas lahan dengan penguatan kapasitas kelembagaan ekonomi rakyat.
- “Semoga diskusi dalam forum ini dapat berjalan dengan baik serta memberikan manfaat nyata, baik bagi lahan itu sendiri maupun bagi kesejahteraan para petani sebagai pemilik lahan,” pungkas Farida.
Sumber: mediacenter.riau.go.id
















