SURABAYA, SAWIT INDONESIA — Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) meminta pemerintah mempertahankan alokasi Dana Bagi Hasil (DBH) perkebunan kelapa sawit bagi daerah-daerah penghasil. Dukungan fiskal tersebut dinilai krusial untuk membiayai pembangunan infrastruktur serta menggerakkan roda perekonomian agar manfaat industri sawit dirasakan langsung oleh masyarakat setempat.
Ketua Umum GAPKI, Eddy Martono, menjelaskan bahwa kebutuhan pendanaan di sentra perkebunan sawit tergolong besar, sehingga pemangkasan porsi DBH dikhawatirkan akan mempersempit ruang fiskal pemerintah daerah.
"DBH sawit tidak hanya menjadi sumber pendanaan bagi daerah penghasil, tetapi juga dapat memberikan manfaat bagi daerah lain melalui skema pembagian yang telah diatur pemerintah. Karena itu, alokasi untuk daerah penghasil perlu dijaga agar tidak semakin berkurang," ujar Eddy di Surabaya, Jawa Timur, Rabu (18/11/2026).
Di sisi kebijakan moneter dan perdagangan, Eddy menyampaikan apresiasi atas penyesuaian aturan Dana Hasil Ekspor (DHE) sumber daya alam. Melalui ketentuan terbaru, dana hasil ekspor yang ditempatkan dalam rekening khusus kini dapat dimanfaatkan oleh pelaku usaha setelah dikonversi ke mata uang rupiah. Pelonggaran ini dinilai memberikan napas likuiditas bagi operasional perusahaan sekaligus memperkuat penggunaan rupiah di dalam negeri, setelah sebelumnya kewajiban penahanan dana dalam jangka waktu tertentu sempat membebani arus kas eksportir.
Poin-poin utama catatan strategis GAPKI terkait keseimbangan sektor hulu–hilir serta kepastian iklim investasi perkebunan sawit meliputi:
Keseimbangan Produktivitas Hulu dengan Kapasitas Hilirisasi Nasional:
- Eddy mengingatkan bahwa ambisi hilirisasi sawit termasuk optimalisasi fasilitas pengolahan dan kilang (refinery) di berbagai wilayah strategis seperti Jawa Timur harus berjalan beriringan dengan peningkatan produksi bahan baku di tingkat kebun.
- “Penguatan hilirisasi harus tetap diimbangi dengan peningkatan produksi di sektor hulu. Tanpa pasokan bahan baku yang cukup, kapasitas industri pengolahan berisiko tidak termanfaatkan secara optimal,” tegasnya.
Kepastian Hukum dan Legalitas Lahan sebagai Penopang Investasi:
- Guna menjamin kesinambungan pasokan bahan baku jangka panjang, GAPKI menekankan pentingnya program intensifikasi perkebunan, stabilitas regulasi, serta penyelesaian persoalan legalitas status lahan yang berpotensi menghambat aktivitas operasional dan perencanaan investasi pelaku usaha di lapangan.
Sumber: ekonomi.bisnis.com
















