Jakarta, SAWIT INDONESIA — Peningkatan produktivitas kebun eksisting dinilai menjadi salah satu strategi penting untuk menjaga keberlanjutan industri kelapa sawit Indonesia. Di tengah meningkatnya kebutuhan minyak sawit untuk pasar domestik, termasuk mendukung mandatori biodiesel B50, penerapan praktik budi daya yang baik (Good Agricultural Practices/GAP) perlu diperkuat agar produksi dapat tumbuh tanpa selalu mengandalkan perluasan lahan.
Direktur Eksekutif Palm Oil Agribusiness Strategic Policy Institute (PASPI) Tungkot Sipayung mengatakan perkebunan sawit Indonesia memiliki potensi besar yang belum dimanfaatkan secara optimal. Dia menilai peningkatan produktivitas kebun yang sudah ada dapat memberikan tambahan produksi signifikan.
Tungkot mengingatkan luas perkebunan sawit Indonesia berkembang dari sekitar 4 juta hektare pada 2000 menjadi 16,8 juta hektare berdasarkan data resmi saat ini. Perkembangan tersebut, menurutnya, merupakan capaian besar dalam pembangunan perkebunan nasional.
“Dalam 26 tahun kita bisa membangun kebun sawit sampai empat kali lipat. Ini sebuah revolusi. Waktu itu tidak ada uang, tetapi toh kita bisa membangun sebesar itu,” ujarnya dalam diskusi Forwatan bertajuk "Penguatan GAP dan Produktivitas untuk Wujudkan Sawit Berkelanjutan" di Gedung C Kementerian Pertanian, Rabu (18 November 2026).
Dia menyebut kontribusi ekonomi sawit terhadap produk domestik bruto (PDB) dari hulu hingga hilir mencapai 13,8% pada 2020. Sementara itu, nilai ekspor dan penghematan devisa dari industri sawit diperkirakan mencapai US miliar atau hampir Rp800 triliun.
“Angka US miliar itu karena kita memasukkan penghematan devisa. Hampir Rp800 triliun. Itu sangat besar,” katanya.
Meski memiliki kontribusi ekonomi besar, Tungkot menilai potensi industri sawit belum dimanfaatkan secara maksimal. Dia memperkirakan pemanfaatannya baru sekitar 30%, sementara ruang pengembangan hilirisasi masih terbuka luas.
“Kita baru 30% memanfaatkannya. Hilirisasi baru tiga kilometer dari sepuluh kilometer. Jadi, potensi kita masih cukup besar,” ujarnya.
Menurut Tungkot, peningkatan produktivitas dapat dimulai dari kebun eksisting yang mencakup sekitar 84% dari total areal perkebunan. Jika produktivitasnya meningkat satu ton per hektare, tambahan produksi diperkirakan dapat mencapai sedikitnya 14 juta ton.
“Potensi yang besar itu ada pada peningkatan produktivitas. Sebanyak 84% merupakan kebun eksisting. Kalau diupayakan naik satu ton per hektare, kita bisa meningkatkan produksi paling sedikit 14 juta ton,” tuturnya.
Dia mencontohkan perbaikan GAP melalui analisis blok kebun di PTPN yang mampu meningkatkan hasil dari 22 ton menjadi 24 ton per hektare. Bahkan, terdapat kebun yang mencapai 30 ton per hektare. Penggunaan teknologi, termasuk pupuk berlapis atau coated fertilizer, juga dapat menjadi upaya untuk meningkatkan efisiensi sekaligus menekan emisi.
Perbaikan tata kelola kebun
Guru Besar Institut Pertanian Bogor (IPB) Budi Mulyanto mengatakan kondisi iklim tropis Indonesia mendukung pengembangan kelapa sawit. Tanaman yang berasal dari Afrika Tengah tersebut membutuhkan curah hujan memadai dan periode musim kering yang tidak terlalu panjang.
“Kelapa sawit ini mendapatkan rumah yang baik di Indonesia. Kita ini negara tropis. Curah hujannya sesuai dan musim keringnya tidak lebih dari tiga bulan,” ujarnya.
Budi juga menyoroti kemampuan fotosintesis kelapa sawit dalam menyerap karbon dioksida (CO2) dan menghasilkan oksigen. Dia menilai pemahaman mengenai fungsi tanaman tersebut perlu ditempatkan dalam konteks proses biologisnya.
“Kalau dibilang sawit penyebab pemanasan global, itu salah besar. Pada saat menyerap CO2, sawit juga menyerap energi matahari dan menyimpannya. Tanaman ini menyerap CO2 dan memberikan oksigen,” katanya.
Selain produk utama, Budi menyebut berbagai bagian dan produk samping sawit masih dapat dimanfaatkan. Limbah cair pabrik kelapa sawit atau palm oil mill effluent (POME), misalnya, dapat diolah untuk meningkatkan nilai tambah industri.
Terkait persoalan kebakaran hutan dan lahan, dia menekankan pentingnya kejelasan status serta pemegang hak atas lahan. Kepastian tersebut dinilai dapat mendorong pihak yang bertanggung jawab untuk menjaga dan memelihara areal perkebunan.
“Setiap jengkal lahan harus jelas siapa pemegang haknya. Kalau pemegang haknya jelas, tanah itu akan lebih dipelihara. Kalau tidak jelas, jadinya seperti ini,” ujarnya.
Koordinator Pengembangan Kelapa Sawit Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian Mula Putra menambahkan, tantangan perkebunan sawit juga mencakup penggunaan benih yang tidak jelas sumbernya, rendahnya penerapan GAP, keterbatasan modal, serta kapasitas sumber daya manusia.
Menurut Mula, peningkatan produktivitas kebun rakyat membutuhkan kemitraan antara perusahaan dan pekebun. Petani memerlukan dukungan pendanaan, pendampingan, serta penyediaan sarana dan prasarana agar mampu memperbaiki pengelolaan kebunnya.
“Petani tidak mungkin sendiri-sendiri,” ujarnya.
Dia juga mengingatkan penerapan sertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) tidak boleh berhenti pada pemenuhan dokumen administratif. Perusahaan dan pekebun harus mengubah kebiasaan dalam mengelola perkebunan agar prinsip keberlanjutan benar-benar berjalan.
“ISPO tidak hanya sekadar kertas. Titik kritisnya adalah mengubah kebiasaan,” kata Mula.
Sementara itu, Ketua Bidang Perkebunan Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) R. Aziz Hidayat menilai peningkatan kebutuhan bahan baku untuk B50 perlu diimbangi perbaikan produktivitas dan percepatan Peremajaan Sawit Rakyat (PSR).
Aziz menyebut realisasi PSR mencapai sekitar 420.000 hektare dengan melibatkan 190.000 pekebun hingga November. Namun, pelaksanaannya masih menghadapi kendala legalitas lahan, termasuk kepemilikan SHM, STDB, dan kebun yang terindikasi berada di kawasan hutan.
“Produksi dan produktivitas menjadi masalah utama. Stagnan, bahkan turun. Apalagi biodiesel kita naik dari B40 ke B50,” ujarnya.
















