JAKARTA, SAWIT INDONESIA - Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen penuh untuk meningkatkan kapasitas dan kemandirian petani kelapa sawit rakyat dari hulu hingga hilir melalui penguatan kelembagaan koperasi.
Komitmen strategis ini mengemuka dalam pembukaan Pertemuan Nasional Petani Kelapa Sawit Indonesia (PENAS) III yang digelar Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (APKASINDO) bersama Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) di Menara Peninsula Hotel, Jakarta, Rabu (28/10/2026).
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas, Rachmat Pambudy, menegaskan bahwa agenda hilirisasi nasional tidak akan dapat berjalan optimal tanpa pembenahan dasar di sektor usaha tani hulu.
“Pengembangan pengolahan di bagian hilir membutuhkan fondasi yang baik di tingkat usaha tani. Karena itu, penataan kegiatan budidaya dan sistem pendukungnya menjadi bagian yang tidak dapat dilepaskan dari agenda hilirisasi sawit,” ujar Rachmat Pambudy.
Ia menambahkan bahwa Presiden Prabowo telah menugaskan Bappenas secara khusus untuk merancang strategi hilirisasi sawit yang inklusif, sehingga manfaat ekonominya dirasakan langsung oleh petani swadaya dan kelompok kemitraan.
Poin-poin utama skema PKS koperasi 60 ton/jam, pendampingan LPDB, kemitraan PT Agrinas Palma Nusantara, serta kepastian harga TBS meliputi:
Skema Pabrik CPO Koperasi Berkapasitas 60 Ton per Jam:
- Menteri Koperasi, Ferry Juliantono, menyampaikan rencana konkret pembangunan Pabrik Kelapa Sawit (PKS) berbasis koperasi dengan kapasitas pengolahan 60 ton per jam.
- Pabrik pengolahan CPO mandiri ini disiapkan untuk menampung dan mengolah hasil panen dari hamparan kebun sawit rakyat seluas kurang lebih 7.000 hektare.
Dukungan Pembiayaan LPDB & Pendampingan Kemenkop:
- Kemenkop menyatakan kesiapannya mendampingi koperasi-koperasi di bawah naungan APKASINDO untuk mengakses pembiayaan melalui Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB).
- Langkah ini diambil agar petani tidak hanya menjual Tandan Buah Segar (TBS), tetapi juga menikmati nilai tambah (added value) dari rantai industri pengolahan minyak sawit mentah.
Kemitraan Koperasi dengan PT Agrinas Palma Nusantara:
- Kemenkop mendorong APKASINDO memperkuat posisi koperasi anggotanya untuk menjalin Kerja Sama Operasional (KSO) dan kemitraan plasma strategis dengan BUMN PT Agrinas Palma Nusantara (Persero) dalam pengelolaan kebun produktif.
Stabilitas Harga TBS dan Harmonisasi Rantai Pasok:
- Ketua Umum APKASINDO, Gulat ME Manurung, menyambut baik ruang besar yang dibuka pemerintah. Ia menekankan pentingnya kepastian harga TBS di tingkat kebun demi kelangsungan perawatan tanaman dan kesejahteraan petani.
- APKASINDO juga menyoroti pentingnya menjaga hubungan harmonis antara petani swadaya, PKS tanpa kebun, serta PKS komersial terintegrasi agar tidak timbul gesekan yang merugikan pekebun.
Peran APKASINDO sebagai Mitra Strategis Pemerintah:
- Ketua Dewan Pembina DPP APKASINDO, Jenderal TNI (Purn) Moeldoko, mengimbau agar organisasi petani terus memposisikan diri sebagai jembatan penghubung antara kepentingan rakyat, dunia usaha, dan pemerintah guna menyukseskan program pembangunan ekonomi nasional.
Melalui integrasi pendataan hulu, dukungan finansial LPDB, pembangunan PKS koperasi mandiri, serta sinergi bersama BUMN, pemerintah optimistis rantai nilai industri sawit Indonesia dapat berjalan adil, berkeadilan, dan menyejahterakan para petani rakyat di seluruh pelosok Nusantara.
Sumber: investortrust.id
