• Rabu, 18 November 2026
Berita Terbaru

Pemerintah Siapkan Alokasi 20 Persen Lahan Sawit untuk Petani Melalui Koperasi, Kementerian Koperasi Gandeng PT Agrinas Palma

PEKANBARU, SAWIT INDONESIA — Pemerintah menyiapkan skema alokasi sebesar 20 persen lahan perkebunan kelapa sawit untuk dikelola langsung oleh petani melalui kelembagaan koperasi. Kebijakan strategis ini menjadi bagian integral dari pelaksanaan reforma agraria guna memastikan penataan kembali lahan sawit tidak berhenti pada penguasaan oleh negara, melainkan menghadirkan kepemilikan aset produktif serta manfaat ekonomi nyata bagi masyarakat.

Wakil Menteri Koperasi (Wamenkop), Farida Farichah, mengungkapkan bahwa komitmen alokasi lahan tersebut merupakan tindak lanjut dari kesepakatan kerja sama antara Kementerian Koperasi dan PT Agrinas Palma Nusantara yang telah diteken pada 20 Juli 2026.

Hal itu disampaikan Farida dalam Seminar Nasional Reforma Agraria Sawit Berbasis Koperasi: Dari Penguasaan Kembali Negara Menuju Kepemilikan Kolektif Rakyat yang berlangsung di Gedung Daerah Balai Serindit, Gubernuran Riau, Rabu (18/11/2026).

“Reforma agraria tidak boleh berhenti pada penguasaan kembali oleh negara. Namun, harus berujung pada kepemilikan dan manfaat yang luas bagi rakyat,” tegas Farida.

Menurutnya, keberhasilan reforma agraria harus menyentuh dua pilar utama secara berimbang, yakni penataan kepemilikan tanah (asset reform) serta penyediaan dukungan ekonomi (access reform) yang mencakup pembiayaan, teknologi, pengolahan hasil kebun, hingga akses pasar. Selama ini, petani sawit dinilai terlalu lama terjebak hanya sebagai penyedia bahan baku tandan buah segar (TBS) tanpa menikmati nilai tambah dari pengolahan minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) maupun produk turunannya.

“Petani sawit harus masuk ke dalam rantai nilai pascaproduksi. Mereka tidak boleh hanya menjadi penyedia bahan baku, tetapi juga harus mendapatkan manfaat dari proses pengolahan hingga pemasaran,” ujarnya.

Poin-poin utama prasyarat tata kelola koperasi serta urgensi peningkatan kesejahteraan petani di sentra produksi sawit seperti Riau meliputi:

Verifikasi dan Standardisasi Koperasi demi Mencegah Kegagalan Usaha:

  • Farida menyoroti banyaknya kelompok masyarakat yang berminat mengelola lahan hingga 1.000–3.000 hektare, namun belum memiliki perencanaan bisnis matang, kepastian sumber modal, maupun kesiapan teknis pengelolaan kebun.

  • Oleh karena itu, proses verifikasi dan standardisasi koperasi ditegaskan bukan untuk menghambat masyarakat, melainkan memastikan manajemen berjalan profesional dan transparan.

  • “Verifikasi koperasi bukan untuk menghalang-halangi. Tujuannya untuk memprofesionalkan koperasi dan memperbaiki tata kelolanya agar tidak menimbulkan masalah maupun kegagalan bagi masyarakat,” jelas Farida seraya meminta dinas koperasi dan gerakan perkoperasian aktif memberikan pendampingan.

Menyelaraskan Kontribusi Produksi Riau dengan Kesejahteraan Pekebun:

  • Farida menggarisbawahi posisi vital Provinsi Riau yang mencatatkan produksi CPO sekitar 9,46 juta ton pada 2025 atau hampir 20 persen dari total produksi nasional. Besarnya kontribusi ekonomi tersebut harus berbanding lurus dengan peningkatan kesejahteraan petani melalui koperasi yang mandiri.

  • “Keberhasilan reforma agraria bukan hanya diukur dari jumlah sertifikat, tetapi juga dari kepemilikan aset, kekuatan koperasi dalam mengambil keputusan, dan kembalinya nilai tambah kepada rakyat,” pungkasnya.

Artikel Terkait