Pemerintah kembali menghidupkan Bursa CPO Indonesia yang sebelumnya “matisuri” satu dekade lalu. ICDX atau dikenal Bursa Komoditi Derivatif Indonesia (BKDI) menjadi operatornya. Mampukah Indonesia menjadi rujukan harga CPO?
Walaupun terlambat lima bulan dari target Presiden RI, Joko Widodo, Bursa CPO Indonesia kembali hadir. Presiden ingin supaya Indonesia tidak bergantung kepada Malaysia dan Rotterdam (Belanda).
Tepat pada 13 Oktober 2023, Menteri Perdagangan RI, Zulkifli Hasan meresmikan Bursa Crude Palm Oil (CPO) Indonesia berlangsung di Jakarta. Zulkifli mengatakan bahwa Kemendag berkomitmen mendorong pembentukan harga acuan CPO yang transparan, akuntabel, dan tepat waktu, baik untuk perusahaan besar, menengah maupun petani kelapa sawit.
Kehadiran Bursa CPO sangatlah penting bagi Indonesia sebagai produsen sawit terbesar dunia. Pada 2022 sebesar 46,73 juta ton dengan nilai ekspor mencapai USD 29,62 miliar. Pada Mei 2023, produksi CPO Indonesia tercatat 20,86 juta ton atau lebih tinggi 15,74 juta ton dibanding Malaysia.
“Selama bertahun-tahun, Indonesia menggunakan acuan harga dari Malaysia dan Rotterdam, tetapi Indonesia diam saja. Tidak terusik dan malu,” ujarnya.
Karena itulah, dikatakan Zulkifli, Kementerian Perdagangan berinisiatif melakukan perbaikan perdagangan CPO di Bursa Berjangka. Tujuannya mewujudkan perdagangan yang adil, akuntabel, dan real time dengan melibatkan banyak penjual dan pembeli.
“Dalam Peraturan Bappebti Nomor 27/2023 tentang tata cara perdagangan CPO ini bersifat voluntir. Jadi, pemerintah hanya bersifat mengatur saja, mewajibkan. Pengalaman saya di minyak goreng kalau sedikit-dikit diwajibkan, itu repot. Karena ini kebutuhan dan kepentingan bersama,” ujar Zulkifli.
Mendag Zulhas berharap, dengan diluncurkannya bursa CPO ini kedepan barometer harga CPO dunia akan ditentukan oleh Indonesia. Terlebih negara ini merupakan produsen terbesar minyak kelapa sawit nomor satu di dunia.
Adapun saat ini, barometer harga CPO masih mengacu salah satunya terhadap harga di negara tetangga, yakni Malaysia. Selain itu juga mengacu terhadap Bursa Komoditas Rotterdam.
Lebih lanjut Mendag menjelaskan, komitmen pemerintah dalam memperbaiki tata kelola perdagangan CPO Indonesia melalui diterbitkannya Peraturan Bappebti No. 7 Tahun 2023 tentang Tata Cara Perdagangan CPO di Bursa Berjangka.
Kepala Bappebti Didid Noordiatmoko menyampaikan dengan pembentukan bursa CPO Indonesia ini diharapkan mimpi Indonesia untuk memiliki harga acuan sawit (crude palm oil/CPO) yang adil, transparan, real time dapat segera terwujud. Dia mengatakan perdagangan CPO di bursa berjangka Indonesia bersifat sukarela, tidak ada pemaksaan. Tapi, dia yakin seluruh pengusaha bersedia dalam upaya menegakkan marwah CPO Indonesia.
“Kami juga mendorong UMKM, pengusaha kelapa sawit untuk ikut serta dalam bursa CPO Indonesia ini. Hal ini karena perdagangan di bursa akan menempatkan penjual dan pembeli pada same level playing field, memiliki kekuatan tawar yang sama. Karena perdagangan melalui bursa akan mempertemukan money seller dengan money buyers,” ujar Didid.
(Selengkapnya dapat dibaca di Majalah Sawit Indonesia, Edisi 144)