JAKARTA, SAWIT INDONESIA - Pemerintah memberikan dukungan penuh kepada petani kelapa sawit rakyat untuk meningkatkan kapasitas usaha dari hulu hingga hilir melalui penguatan kelembagaan koperasi. Langkah strategis ini ditempuh guna memastikan para pekebun swadaya dan plasma memperoleh porsi nilai tambah (added value) yang lebih besar dari rantai pasok industri sawit nasional.
Pesan strategis tersebut mengemuka dalam pembukaan Pertemuan Nasional Petani Kelapa Sawit Indonesia (PENAS) III sekaligus peringatan HUT ke-26 Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (APKASINDO) yang digelar pada 28–29 Oktober 2026 di Jakarta. Kegiatan yang didukung oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) ini dihadiri jajaran pengurus APKASINDO dari 25 provinsi.
Menteri PPN/Kepala Bappenas, Rachmat Pambudy, menegaskan bahwa agenda hilirisasi nasional tidak akan dapat berjalan optimal tanpa pembenahan mendasar di hulu perkebunan.
“Pengembangan pengolahan di bagian hilir membutuhkan fondasi yang baik di tingkat usaha tani. Karena itu, penataan kegiatan budidaya dan sistem pendukungnya menjadi bagian yang tidak dapat dilepaskan dari agenda hilirisasi sawit,” ujar Rachmat Pambudy dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (29/10/2026).
Rachmat mengungkapkan bahwa dirinya menerima tugas khusus dari Presiden Prabowo Subianto untuk mengeksekusi program hilirisasi sawit. Oleh karena itu, ia meminta dukungan penuh dari organisasi petani seperti APKASINDO agar perencanaan pembangunan dapat berjalan efektif dan dampaknya dirasakan langsung oleh masyarakat akar rumput.
Poin-poin utama rencana pembangunan PKS koperasi 60 ton/jam, fasilitas pendanaan LPDB, kemitraan PT Agrinas Palma Nusantara, serta sinergi rantai pasok meliputi:
Pembangunan PKS Koperasi Berkapasitas 60 Ton per Jam:
- Menteri Koperasi, Ferry Juliantono, mendorong koperasi petani sawit perluas perannya hingga menguasai sektor pengolahan Crude Palm Oil (CPO).
- Kemenkop memaparkan rencana pengembangan pabrik kelapa sawit berbasis koperasi berkapasitas 60 ton per jam, yang disokong oleh hamparan kebun rakyat seluas kurang lebih 7.000 hektare.
Dukungan Pendampingan & Pembiayaan LPDB:
- Kemenkop menyatakan kesiapannya mendampingi koperasi-koperasi di bawah naungan APKASINDO untuk mengakses pendanaan melalui Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB).
Kemitraan Strategis Bersama PT Agrinas Palma Nusantara:
- Menkop mendorong pembentukan kemitraan berkelanjutan antara koperasi petani dan BUMN PT Agrinas Palma Nusantara (Persero) dalam pengelolaan tata kelola perkebunan sawit.
Harmonisasi Rantai Pasok dan Posisi Tawar Petani:
- Ketua Umum APKASINDO, Gulat ME Manurung, menyambut baik dukungan pemerintah dan menegaskan bahwa hilirisasi pro-petani wajib membuka ruang keterlibatan dalam rantai nilai.
- Gulat menggarisbawahi krusialnya menjaga hubungan harmonis antara petani swadaya, pabrik kelapa sawit komersial tanpa kebun, serta pabrik terintegrasi (inti-plasma) agar perbedaan kepentingan tidak berkembang menjadi perselisihan yang merugikan petani.
APKASINDO sebagai Mitra Strategis Pemerintah:
- Ketua Dewan Pembina DPP APKASINDO, Jenderal TNI (Purn) Moeldoko, mengimbau agar organisasi petani terus memposisikan diri sebagai jembatan penghubung antara kepentingan petani, dunia usaha, dan pemerintah guna menyukseskan program pembangunan ekonomi nasional.
Melalui integrasi pembinaan hulu, fasilitas pembiayaan LPDB, dan pendirian pabrik pengolahan mandiri berbasis koperasi, pemerintah dan APKASINDO optimistis kemandirian ekonomi petani sawit Indonesia dapat terwujud secara berkelanjutan.
Sumber: kalteng.antaranews.com
