Jakarta, SAWIT INDONESIA – Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Kristomei Sianturi mendukung keterlibatan Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (APKASINDO) untuk memperkuat kolaborasi pemadaman, mitigasi, dan pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di area perkebunan sawit rakyat.
Dukungan ini disampaikannya dalam Pertemuan Nasional (PENAS) III APKASINDO di Jakarta, Rabu (28 Oktober 2026) sebagai wujud kerja sama menjaga keberlanjutan lingkungan sekaligus produktivitas perkebunan sawit nasional.
Menurut Kepala BNPB, karhutla besar yang melanda sejumlah wilayah harus dikendalikan dan ditangani dengan komprehensif. Kolaborasi atau kerja sama antara BNPB dan APKASINDO dibutuhkan agar tidak lagi terjadi bencana kabut asap.
“Antara BNPB-APKASINDO ini perlu kerja sama, perlu kolaborasi,” ujar Kepala BNPB Kristomei Sianturi.
Lebih lanjut, ia menyampaikan, pentingnya kolaborasi atau kerja sama semua pihak dalam penanggulangan bencana asap yang responsif, integratif dan sinkronisasi dalam setiap tahapannya.
“Jadi tiga pilar utama kami adalah pencegahan, mitigasi, dan tanggap darurat,” ujarnya.
BNPB menegaskan pentingnya penerapan prinsip zero burning atau kebun tanpa api sesuai standar sertifikasi RSPO (Roundtable on Sustainable Palm Oil) dan ISPO (Indonesian Sustainable Palm Oil) melalui Permentan 33/2025. Kepatuhan terhadap standar pencegahan karhutla, kepemilikan SOP, sekat kanal, dan peralatan pemadam dasar tidak hanya mencegah bencana, tetapi juga memberi nilai tambah agar Tandan Buah Segar (TBS) petani dapat diterima pasar global.
Sebagai langkah praktis di lapangan, para petani diimbau melakukan pembukaan lahan secara manual atau mekanis serta memanfaatkan sisa-sisa tebangan menjadi kompos.
“Bentuk Kelompok Tani Peduli Api atau KTPA yang terlatih,” ujar Kepala BNPB pada Langkah kedua.
Dari data BNPB, sepanjang 2026 mencatat sebanyak 55,6% akumulasi hotspot atau titik panas berada di ekosistem lahan gambut, sedangkan 7,8% berada di sekitar lahan konsesi sawit. Puncak masa rawan terjadi pada rentang Agustus hingga Oktober di 6 provinsi prioritas, yakni Kalimantan Tengah, Riau, Kalimantan Barat, Sumatera Selatan, Jambi, dan Papua Selatan.
Pada kesempatan itu, Kristomei mengungkapkan, hingga 26 Oktober 2026, akumulasi titik panas nasional melonjak drastis hingga 1.296.184 titik atau 2,13 kali lipat lebih tinggi dibandingkan tahun 2019. Fenomena iklim El Niño menjadi pemicu utama kekeringan ekstrem, dengan puncaknya terjadi pada bulan September (446.262 titik). Lonjakan signifikan tercatat di Kalimantan Tengah (naik 162%) serta Papua Selatan (melonjak hingga 814%).
Kepala BNPB menambahkan, kebutuhan akan penyediaan alat pemadam dasar, sumber air, serta sekat kanal di lahan gambut. Jika terjadi kebakaran, pastikan seluruh anggota memegang nomor kontak darurat Call Center BNPB di 117.
