Medan, SAWIT INDONESIA - Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) mendorong percepatan transformasi industri sawit nasional melalui enam agenda strategis, mulai dari peningkatan produktivitas, percepatan Peremajaan Sawit Rakyat (PSR), penguatan tata kelola, penyelesaian persoalan struktural, penguatan daya saing perdagangan, hingga hilirisasi.
Ketua Umum GAPKI Eddy Martono mengatakan industri sawit Indonesia tengah menghadapi tantangan yang semakin kompleks. Persoalan yang dihadapi tidak lagi sebatas meningkatkan produksi, tetapi juga mencakup produktivitas, keberlanjutan, tata kelola, dan daya saing di pasar global.
Menurutnya, sawit merupakan salah satu penopang penting perekonomian nasional karena menghasilkan devisa, menciptakan lapangan kerja, menggerakkan ekonomi daerah, serta menjadi sumber pangan dan bahan bakar nabati atau biofuel. Industri ini juga menjadi sumber penghidupan bagi jutaan masyarakat, terutama pekebun rakyat.
"Forum ini menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi dan kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha, dan seluruh pemangku kepentingan, sekaligus menegaskan bahwa masa depan industri sawit merupakan agenda bersama, bukan hanya tanggung jawab dunia usaha semata," ujar Eddy dalam IPOS Forum 2026 di Medan, Kamis (29 Oktober 2026).
Eddy menjelaskan, agenda pertama transformasi sawit adalah meningkatkan produktivitas perkebunan. Pasalnya, produktivitas sawit nasional saat ini cenderung stagnan, bahkan mengalami penurunan.
Dia menilai peningkatan produksi ke depan tidak seharusnya bertumpu pada ekspansi lahan, melainkan optimalisasi hasil panen per hektare. Upaya tersebut dapat dilakukan melalui penggunaan benih unggul, praktik budidaya yang baik, pemupukan tepat, mekanisasi, digitalisasi, serta penerapan teknologi dan inovasi.
GAPKI juga mendorong penguatan riset sebagai investasi jangka panjang bagi industri sawit. Salah satu upaya yang dilakukan adalah mendatangkan serangga penyerbuk dan sumber daya genetis baru untuk meningkatkan produktivitas kelapa sawit.
Program tersebut dijalankan GAPKI dengan dukungan Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP), Kementerian Pertanian, PT Riset Perkebunan Nusantara (RPN), serta para pemangku kepentingan industri sawit.
Agenda kedua adalah mempercepat pelaksanaan PSR. Eddy menilai sebagian perkebunan rakyat telah memasuki usia tua sehingga produktivitasnya terus menurun. Karena itu, PSR perlu ditempatkan sebagai salah satu prioritas nasional.
Namun, menurutnya, peremajaan tidak cukup hanya dengan mengganti tanaman tua. Program tersebut harus mampu meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan pekebun melalui penyederhanaan proses, kepastian legalitas lahan, akses pembiayaan, ketersediaan benih unggul, pendampingan teknis, serta penguatan kelembagaan pekebun.
Dia juga menyoroti perlunya dukungan pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan hidup pekebun selama masa tanaman belum menghasilkan (TBM).
Dalam hal ini, kemitraan antara perusahaan dan pekebun dinilai menjadi faktor penting untuk mempercepat pelaksanaan PSR. GAPKI menyatakan siap memperkuat kerja sama tersebut karena perusahaan dan pekebun merupakan bagian dari satu ekosistem industri sawit nasional.
Agenda ketiga adalah memperkuat tata kelola industri melalui sistem yang transparan, akuntabel, dan dapat ditelusuri. Eddy menilai Indonesia membutuhkan data yang akurat mengenai luas areal, produksi, produktivitas, legalitas lahan, hingga rantai pasok.
Data tersebut diperlukan agar kebijakan pemerintah dapat disusun secara tepat sasaran. GAPKI mendukung upaya pemerintah memperbaiki tata kelola, tetapi juga menekankan pentingnya kepastian hukum dan kepastian berusaha bagi pelaku industri maupun pekebun.
Selanjutnya, agenda keempat adalah menyelesaikan berbagai persoalan struktural yang masih membayangi industri sawit. Persoalan tersebut mencakup tumpang tindih regulasi, status kawasan hutan dan legalitas lahan, persoalan sosial, hingga persyaratan serta hambatan perdagangan di pasar internasional.
Eddy menilai penyelesaian persoalan tersebut membutuhkan keterlibatan pemerintah pusat dan daerah, pelaku usaha, pekebun, akademisi, serta masyarakat.
"GAPKI siap menjadi bagian dari proses tersebut. Kami percaya bahwa persoalan sawit harus diselesaikan melalui dialog, data dan solusi, bukan dengan saling menyalahkan," tegasnya.
Agenda kelima berkaitan dengan penguatan daya saing kebijakan perdagangan dan ekspor. Eddy memahami pemerintah perlu memperkuat tata kelola perdagangan komoditas strategis sekaligus meningkatkan manfaat ekonomi bagi negara.
Meski demikian, dia mengingatkan agar setiap kebijakan tetap mempertimbangkan kelancaran ekspor, efisiensi perdagangan, daya saing industri, serta kepentingan pekebun.
Menurutnya, kebijakan yang meningkatkan biaya perdagangan berisiko mengurangi daya saing produk sawit Indonesia di pasar global. Oleh karena itu, GAPKI mendorong dialog dan konsultasi terbuka antara pemerintah dan pemangku kepentingan sebelum kebijakan strategis industri sawit diterapkan.
Adapun agenda keenam adalah mempercepat hilirisasi untuk meningkatkan nilai tambah produk sawit di dalam negeri.
Eddy menyebut Indonesia tidak boleh hanya mengandalkan ekspor bahan baku. Berdasarkan publikasi Kementerian Perindustrian, terdapat 195 jenis industri hilir yang dapat dikembangkan dari produk minyak kelapa sawit.
Potensi tersebut mencakup industri pangan, oleokimia, biofuel, biomaterial, hingga berbagai produk bernilai tambah lainnya.
"Hilirisasi akan memberikan nilai tambah yang lebih besar, menciptakan lapangan kerja dan memperkuat posisi Indonesia dalam rantai nilai global," katanya.
Namun, percepatan hilirisasi membutuhkan konsistensi kebijakan, iklim investasi yang kondusif, infrastruktur memadai, serta akses pasar yang lebih luas.
GAPKI minta perusahaan waspadai kebakaran
Di luar agenda transformasi industri, Eddy juga menyoroti tantangan keberlanjutan, khususnya potensi kebakaran perkebunan selama musim kemarau 2026.
Dia mengatakan isu keberlanjutan, ketertelusuran, perubahan iklim, dan persyaratan pasar internasional akan semakin memengaruhi persaingan industri sawit global. Untuk itu, Indonesia perlu memperkuat data, standar keberlanjutan, diplomasi perdagangan, dan komunikasi kepada pasar internasional.
Terkait kondisi cuaca, Eddy meminta seluruh perusahaan anggota GAPKI meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Dia mengacu pada prakiraan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) yang menunjukkan perlunya antisipasi terhadap kondisi musim kemarau tahun ini. Sejumlah wilayah di selatan khatulistiwa, seperti Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Sumatera Selatan, dan Jambi, dilaporkan masih menghadapi kemunculan titik panas atau hotspot dan kabut asap.
"Kami mengajak seluruh perusahaan anggota GAPKI untuk lebih meningkatkan kewaspadaan, memperkuat sistem pencegahan kebakaran, memastikan kesiapan sarana dan prasarana pengendalian kebakaran, serta membangun koordinasi yang baik dengan pemerintah daerah, masyarakat sekitar dan pihak-pihak terkait," ujarnya.
Eddy juga mengimbau perusahaan membantu perkebunan masyarakat di sekitar wilayah operasional apabila terjadi kebakaran. Selain itu, perusahaan diminta segera melakukan pemeriksaan lapangan atau ground check terhadap perkebunan yang terindikasi hotspot untuk memastikan ada atau tidaknya kejadian kebakaran.
Apabila kebakaran terjadi, perusahaan diminta menyusun kronologi kejadian secara lengkap, termasuk luas areal yang terbakar, sumber api, serta upaya pemadaman yang telah dilakukan. Dokumentasi tersebut perlu diketahui aparat pemerintah daerah setempat dan aparat penegak hukum (APH).
Menutup sambutannya, Eddy menegaskan transformasi industri sawit tidak hanya berkaitan dengan penerapan teknologi, tetapi juga perbaikan tata kelola, penguatan kemitraan, peningkatan nilai tambah, dan pembangunan daya saing Indonesia di pasar global.
GAPKI, lanjutnya, berkomitmen menjadi mitra strategis pemerintah dalam membangun industri sawit yang produktif, berkelanjutan, inklusif, dan berdaya saing.
"Kita ingin sawit tidak hanya menjadi komoditas unggulan hari ini, tetapi menjadi aset strategis bangsa untuk masa depan Indonesia. Mari kita bangun transformasi sawit dengan semangat kolaborasi: Pemerintah kuat, dunia usaha maju, pekebun sejahtera, dan industri sawit Indonesia semakin berdaya saing," tuturnya.
Dia berharap IPOS Forum 2026 tidak berhenti pada diskusi, tetapi menghasilkan gagasan dan rekomendasi konkret yang dapat ditindaklanjuti bersama oleh pemerintah, pelaku usaha, dan seluruh pemangku kepentingan industri sawit.
