BPDPKS Dukung Upaya Peningkatan Harga TBS Petani

JAKARTA, SAWIT INDONESIA - Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) mengapresiasi asosiasi petani sawit yang tengah memperjuangkan harga Tandan Buah Sawit (TBS) level petani. Seperti diketahui, Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (APKASINDO) dengan dukungan BPDPKS mengadakan Focus Group Discussion bertema "Peningkatan Kesejahteraan Pekebun melalui Revisi Permentan No 1 Tahun 2018 tentang Pedoman Penetapan Pembelian Harga TBS Pekebun" pada 18 - 20 Agustus 2022), di Jakarta. “Semoga FGD ini akan mampu menghasilkan pandangan baru yang nanti akan bermanfaat dalam pengembangan Permentan No 1 tahun 2018 tentang pedoman penetapan harga pembelian TBS kelapa sawit produksi pekebun. Sehingga nantinya para petani sawit mendapatkan kesetaraan dan kesejahteraan yang menyeluruh. Mengingat kelapa sawit sebagai komoditas yang sangat strategis, para stakeholders sawit dapat bersinergi dan bahu membahu serta berkolaborasi untuk memajukan petani sawit Indonesia,” ujar Direktur Penghimpunan Dana BPDPKS, Anwar Sunari. “Apapun yang kita kerjakan ujung-ujungnya peningkatan mutu produktivitas pekebun sawit and goal-nya yaitu peningkatan pendapatan dan kesejahteraan petani. “Terutama jumlah petani sawit sangat banyak sehingga harus dipikirkan dengan baik. Dan, itu menjadi keberpihakan bersama pada petani. Negara harus hadir bagaimana mendorong peningkatan produksi dan produktivitas serta pendapatan dan kesejahteraan petani sawit,” imbuh Sunari. Diketahui, sawit sebagai komoditi yang produktif menyumbang kurang lebih dari 42% supply minyak nabati dunia. Seiring dengan permintaan yang terus meningkat dari tahun ke tahun pertumbuhan demand minyak nabati dunia meningkat mencapai 8,5 juta MT/tahun. Dijelaskan Sunari, sebagai produsen minyak nabati di dunia, Indonesia menargetkan produksi minyak sawit 50 juta ton pada tahun 2025. Hal ini akan memberikan lebih banyak pasokan minyak sawit kita untuk industri pangan termasuk minyak goreng dan produk makanan berbasis minyak sawit serta biodiesel untuk domestik dan ekspor. “Dengan data produktivitas terbaik dibanding minyak nabati lain, minyak sawit berada pada posisi yang terbaik untuk memenuhi permintaan dunia yang semakin meningkat. Sebagai produsen minyak nabati terbesar di dunia, kami berharap untuk bahu membahu tidak hanya menyediakan bahan pangan dan share untuk kebutuhan minyak nabati dunia,” katanya. Untuk mendukung industri sawit yang menjadi komoditas unggulan nasional, pemerintah telah menerbitkan berbagai regulasi dan kebijakan dengan tujuan untuk mendorong hilirisasi industri sawit yang dapat memberikan nilai tambah. Salah satu regulasinya menentukan dan memberikan dampak pada petani yaitu kebijakan penetapan harga TBS yang ditetapkan oleh masing-masing Pemerintah Daerah melalui panduan atau diatur oleh Peraturan Menteri Pertanian. Kebijakan tersebut harus terus mengikuti dinamika dan perubahan pasar. “Saya kira APKASINDO juga terus berjuang bagaimana mendorong melalui berbagai webinar yang ujung-ujungnya dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani,” ujar Sunari. “Tentunya ini sejalan dengan keberlanjutan usaha perkebunan sawit terutama perkebunan sawit rakyat. Pemerintah perlu mendorong keberlanjutan perkebunan sawit dengan memastikan regulasi untuk mendukung bisnis yang adil dan menguntungkan untuk semua rantai pasok industri sawit mulai dari petani sawit yang menghasilkan TBS hingga industri hilir yang memproduksi barang konsumen akhir,” imbuh Sunari. BPDPKS terus mendukung kegiatan petani sawit melalui berbagai kegiatan yang dilakukan APKASINDO. Dukungan lain, di tahun 2021 dan awal 2022 ini, BPDPKS turut mendukung upaya penetapan harga TBS agar lebih akurat dengan dukungan pendanaan atas pelaksanaan uji rendemen TBS di berbagai wilayah sentra penghasil sawit bekerjasama dengan dinas perkebunan setempat dan PPKS. “Diharapkan penetapan harga TBS di daerah sentra penghasil sawit akan lebih akurat dengan kondisi terkini di perkebunan. Tentunya pendoman penetapan harga TBS harus selalu dipantau dan diberi masukkan. Sehingga FGD ini menjadi sangat penting untuk terus menjaga keberlanjutan usaha perkebunan sawit dan kesejahteraan petani. Di samping itu, BPDPKS turut mendorong kesejahteran petani melalui dukungan dana pada program peremajaan sawit rakyat yang akan semakin ditingkatkan pada 2022 ini,” jelas Sunari. “Kami telah menyusun skema pendanaan PSR melalui skema kemitraan dengan perusahaan. Dengan kemitraan dengan perusahaan tentu petani sawit plasma dan swadaya jadi kemitraan ini tidak hanya untuk petani plasma tetapi perusahaan dapat mengikutsertakan petani sawit swadaya dapat bekerjasama dan komitmen untuk mencapai keuntungan bersama dan saling memperkuat,” pungkas Sunari.