Bali, SAWIT INDONESIA - Kepala Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) Edy Abdurachman menegaskan bahwa program mandatori biodiesel telah menjadi bagian penting dari strategi nasional untuk memperkuat ketahanan energi, menstabilkan pasar minyak sawit domestik, sekaligus mendukung agenda transisi energi hijau Indonesia. Hal itu disampaikannya dalam forum Indonesian Palm Oil Conference (IPOC) 2025 di Nusa Dua, Bali, Kamis (13 November 2025).
Dalam paparannya, Edy menelusuri kembali perjalanan panjang kebijakan biodiesel di Indonesia yang dimulai pada 2006. Saat itu, pemerintah mengeluarkan kebijakan biofuel pertama dengan membentuk tim pengembangan biofuel nasional dan kelompok kebijakan lintas sektor.
Dia menjelaskan langkah tersebut menandai dimulainya secara resmi program biofuel Indonesia. Beberapa tahun kemudian, tepatnya pada 2008 hingga 2010, metode pencampuran bahan bakar pertama diperkenalkan melalui program B2,5, yang kemudian meningkat menjadi B7,5 pada 2010. Implementasinya dimulai di lembaga-lembaga publik sebagai tahap awal.
"Periode 2011 hingga 2015 ditandai dengan peningkatan bertahap ke program B10 dan B15 untuk sektor-sektor tertentu, disertai dengan penerbitan peta jalan nasional yang lebih jelas. Pada 2016, B10 mulai diterapkan di sektor transportasi bersubsidi dan kemudian diperluas secara nasional setelah dilakukan penyesuaian sistem distribusi dan standar kualitas bahan bakar," ujarnya.
Dia menambahkan, momentum penting terjadi pada Januari 2020 ketika pemerintah meluncurkan program B30 secara nasional, yang berhasil mengurangi ketergantungan pada impor solar dan sekaligus menyerap produksi minyak sawit mentah (CPO) dalam negeri.
Menurut Edy, sejak 2024 pemerintah telah mulai mengimplementasikan campuran B35 dan B40 dengan target penerapan penuh pada 2025. Saat ini, diskusi mengenai pengembangan B50 juga sedang berlangsung dengan proyeksi peluncuran pada paruh kedua tahun 2025, tergantung pada kesiapan teknis dan kondisi pasar. Ia menegaskan bahwa tujuan utama dari kebijakan biodiesel bukan hanya sekadar proyek energi, tetapi strategi ekonomi dan lingkungan yang terintegrasi.
"Program ini, bertujuan memperkuat ketahanan energi nasional, mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar fosil impor, mendukung pasar domestik minyak sawit, serta memperbaiki neraca perdagangan nasional," ungkapnya.
Dari sisi makroekonomi, kebijakan biodiesel terbukti memberikan dampak positif berupa penurunan tagihan impor bahan bakar, penciptaan lapangan kerja di sektor hilir energi, serta peningkatan kesejahteraan petani sawit. Edy juga menekankan bahwa program ini menjadi bagian penting dalam narasi iklim dan energi terbarukan Indonesia. Meski demikian, ia mengakui bahwa masih ada tantangan besar yang harus dihadapi, terutama terkait aspek teknis dan logistik, seperti distribusi bahan bakar, penyimpanan, serta kompatibilitas mesin, khususnya mesin-mesin lama yang belum sepenuhnya mendukung penggunaan biodiesel kadar tinggi.
Tantangan lain muncul dari sisi fiskal ketika harga minyak sawit jauh lebih tinggi dibanding harga minyak mentah dunia. Kondisi ini dapat meningkatkan kebutuhan subsidi dan menekan keberlanjutan pendanaan yang dikelola BPDPKS. Selain itu, isu lingkungan seperti deforestasi, emisi lahan gambut, dan keberlanjutan rantai pasok minyak sawit juga menjadi perhatian serius pemerintah. Di sisi lain, peningkatan konsumsi domestik berpotensi menurunkan volume ekspor minyak sawit dan mempengaruhi harga di tingkat global.
Kendati demikian, Edy menilai bahwa program biodiesel membuka peluang besar bagi Indonesia. Menurutnya, pengembangan biodiesel mampu memperkuat ketahanan energi nasional, menghemat devisa hingga miliaran dolar setiap tahun, serta meningkatkan daya tahan ekonomi terhadap guncangan global. Program ini juga menciptakan permintaan domestik yang stabil terhadap CPO, sehingga mendukung jutaan petani sawit kecil yang bergantung pada harga komoditas tersebut. Lebih jauh, Edy menilai pengembangan biodiesel turut mendorong pertumbuhan industri hilir minyak sawit, mulai dari pembangunan kilang, pabrik biodiesel, hingga pengembangan riset bahan bakar hijau generasi berikutnya seperti green diesel dan sustainable aviation fuel.
Dalam konteks diplomasi energi, Indonesia juga berpeluang memperkuat posisinya sebagai pemimpin regional dalam pengembangan energi terbarukan berbasis sawit. Namun, Edy menegaskan bahwa keberlanjutan program biodiesel nasional tetap bergantung pada tata kelola, kebijakan fiskal yang adaptif, serta komitmen terhadap standar keberlanjutan seperti Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) dan Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO). Ia menekankan pentingnya kerja sama internasional dengan mitra dagang utama seperti Uni Eropa dan Amerika Serikat untuk memperluas penerimaan biodiesel sawit bersertifikat di pasar global.
“Biodiesel bukan hanya kebijakan energi, tetapi simbol transisi Indonesia menuju kemandirian energi dan keberlanjutan lingkungan,” ujar Edy Abdurachman menutup paparannya. “Dengan dukungan semua pihak, Indonesia dapat terus memimpin dalam pengembangan energi hijau yang berkeadilan dan berkelanjutan.”
