Dunia sedang memasuki fase percepatan transisi energi. Indonesia telah menyatakan komitmen penurunan emisi melalui Nationally Determined Contribution (NDC) sebesar 31,89% secara mandiri dan hingga 43,20% dengan dukungan internasional pada 2030, serta target Net Zero Emission pada 2060. Di tengah tekanan tersebut, kebutuhan energi nasional terus meningkat rata-rata lebih dari 4% per tahun. Dalam konteks inilah biomassa muncul sebagai salah satu instrumen strategis. Kementerian ESDM mencatat potensi bioenergi Indonesia setara kapasitas pembangkit sekitar 56,97 gigawatt (GW). Angka ini menggambarkan kapasitas daya terpasang yang secara teoritis dapat dibangun dari sumber hayati nasional.
Indonesia memiliki keunggulan struktural berupa ketersediaan residu pertanian dan perkebunan dalam jumlah besar. Industri kelapa sawit saja menghasilkan lebih dari 110 juta ton biomassa padat per tahun, termasuk tandan kosong, cangkang, dan serat. Jika dikonversi menjadi energi, berbagai kajian menunjukkan potensi produksi listrik sekitar 40–59 terawatt-jam (TWh) per tahun. Perlu dicatat bahwa satuan GW menunjukkan kapasitas pembangkit, sedangkan TWh menunjukkan total energi yang dihasilkan selama periode tertentu. Dengan faktor kapasitas tertentu, potensi 56,97 GW secara teoritis dapat menghasilkan energi tahunan dalam kisaran tersebut. Artinya, potensi ini bukan sekadar angka statis, melainkan peluang produksi energi nyata.
Konversi energi biomassa dilakukan melalui proses termokimia seperti torrefaksi, pirolisis, dan gasifikasi. Torrefaksi beroperasi pada suhu sekitar 200–300°C dalam kondisi minim oksigen untuk meningkatkan sifat hidrofobik dan menaikkan nilai kalor bahan bakar padat. Pirolisis berlangsung pada kisaran 300–600°C tanpa oksigen dan menghasilkan bio-oil, gas, serta biochar. Sementara itu, gasifikasi dilakukan pada suhu lebih tinggi, sekitar 800–1.000°C dengan suplai oksigen terbatas, menghasilkan gas sintesis (CO dan H₂) yang dapat digunakan untuk pembangkit listrik atau bahan bakar industri. Pada tandan kosong sawit, kadar air awal sekitar 60% dapat diturunkan hingga mendekati 10%, sehingga nilai kalor efektif meningkat signifikan dan efisiensi pembakaran dapat naik hingga 20–30% dibanding pembakaran langsung tanpa pengeringan.
Dalam praktik transisi energi, program co-firing pada pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) menjadi langkah pragmatis. PT PLN telah mengimplementasikan pencampuran biomassa dengan batu bara pada kisaran 5–10% secara massal di berbagai unit pembangkit. Skema ini memungkinkan penurunan emisi CO₂ sekitar 8–12% per unit pembangkit, tergantung komposisi campuran dan jenis biomassa yang digunakan. Strategi ini dinilai efektif karena memanfaatkan infrastruktur eksisting tanpa investasi pembangkit baru dalam skala besar.
Dari sisi ekonomi, residu sawit seperti cangkang memiliki nilai kalor 19–23 MJ/kg dan telah menjadi komoditas ekspor sebagai bahan bakar pembangkit energi di pasar Asia Timur. Permintaan biomassa padat meningkat seiring kebijakan dekarbonisasi global. Namun demikian, daya saing biomassa di dalam negeri masih menghadapi tantangan harga. Batu bara domestik mendapat dukungan harga melalui kebijakan Domestic Market Obligation (DMO), sehingga biaya listrik berbasis fosil sering kali lebih murah dibanding listrik biomassa tanpa insentif tambahan.
Tantangan teknis juga tidak ringan. Kandungan air tinggi menurunkan nilai kalor efektif karena sebagian energi terpakai untuk proses penguapan. Proses pengeringan tambahan meningkatkan biaya produksi. Selain itu, densitas energi biomassa lebih rendah dibanding batu bara, sehingga biaya transportasi per kWh menjadi lebih tinggi. Dalam skala besar, aspek logistik dapat menyumbang porsi signifikan dalam struktur biaya energi biomassa.
Dari perspektif keberlanjutan, pengambilan seluruh residu pertanian untuk energi juga perlu dikaji hati-hati. Sebagian biomassa memiliki fungsi ekologis dalam menjaga kesuburan tanah dan siklus nutrien. Jika seluruh residu diambil tanpa manajemen yang tepat, risiko degradasi tanah dan penurunan produktivitas jangka panjang dapat muncul. Oleh karena itu, pemanfaatan energi harus berbasis prinsip keberlanjutan dan keseimbangan ekosistem.
Pada level kebijakan, pengembangan bioenergi memerlukan instrumen ekonomi yang kompetitif. Skema feed-in tariff untuk listrik biomassa belum selalu menarik dibanding pembangkit berbasis batu bara yang memiliki biaya produksi lebih rendah. Tanpa insentif fiskal, carbon pricing yang efektif, atau dukungan investasi awal, proyek energi biomassa sulit berkembang optimal. Artinya, transisi energi tidak hanya persoalan teknologi, tetapi juga desain kebijakan energi dan struktur pasar listrik nasional.
Biomassa memang bukan solusi tunggal. Namun sebagai instrumen strategis, ia menawarkan kombinasi antara ketahanan energi, pengurangan emisi, dan nilai tambah ekonomi domestik. Agar potensinya benar-benar terealisasi, Indonesia memerlukan roadmap teknis yang terukur, integrasi riset perguruan tinggi dengan industri, serta kepastian kebijakan jangka panjang. Tanpa itu, angka potensi hanya akan menjadi statistik. Dengan perencanaan yang matang, biomassa dapat menjadi bagian nyata dari arsitektur energi rendah karbon Indonesia.
