Pekanbaru, SAWIT INDONESIA - Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Riau belum memutuskan penerapan pajak air permukaan (PAP) bagi perkebunan sawit untuk diterapkan di tahun ini. Saat ini, proses kajian masih terus berjalan.
“Terkait Pajak air permukaan untuk pohon sawit, di tahun ini masih dilakukan kajian supaya lebih kuat untuk penerapannya. Memang potensinya sangat besar,” ujar Kepala Bapenda Provinsi Riau, Ninno Wastikasari kepada media local.
Kendati demikian, dikatakan Ninno, progres revisi Pergub tersebut saat ini masih terdapat beberapa perubahan. Karena itu pihaknya masih terus melakukan penyempurnaan.
“Untuk revisi Pergubnya masih ada perubahan, kami juga baru rapat terkait itu bersama Pak Sekda,” katanya, Sabtu.
Lebih lanjut dikatakannya, pihaknya menargetkan pekan depan revisi Pergub tersebut sudah masuk ke Biro Hukum untuk dilakukan harmonisasi. Pihaknya menargetkan bulan Maret mendatang revisi Pergub tersebut sudah selesai.
“Kami usahakan pekan depan sudah masuk harmonisasi di Biro Hukum. Mudah-mudahan bulan depan sudah selesai, karena masih ada review lagi dari Depdagri setelah dari Biro Hukum,” sebutnya.
Berkaitan revisi Pergub tersebut pihaknya juga telah berkoordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sejak 2025, khususnya dalam penetapan nilai dasar air.
“Kami sudah melakukan simulasi bersama pimpinan. Ada tiga opsi nilai air yang dikaji, yakni Rp1.700, Rp1.200, dan Rp1.000,” kata Ninno.
Berdasarkan data penerimaan pajak air permukaan pada 2024 sebesar Rp52 miliar, ketiga simulasi tersebut menunjukkan potensi peningkatan PAD yang cukup signifikan.
Jika menggunakan nilai Rp1.700, PAD dari pajak air permukaan diproyeksikan mencapai Rp160 miliar. Sementara dengan nilai Rp1.200 diperkirakan sebesar Rp115 miliar. Sedangkan jika Rp1.000 sekitar Rp96 miliar. “Dari simulasi itu terlihat bahwa potensi kenaikannya sangat besar dalam mengoptimalkan PAD,” jelasnya.
