JCB membuat strategi khusus dalam peningkatan layanan purna jual pengguna di Indonesia. Layanan ini akan membantu peningkatan produktivitas dan efisiensi biaya. Salah satunya teknologi LiveLink yang dapat memberikan informasi lengkap dan detil terkait kondisi unit JCB. Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dengan jumlah 13.466 pulau. Berdasarkan kondisi geografis ini, pelaku usaha menghadapi persoalan seperti luasnya cakupan jaringan distribusi dan komunikasi. Itu sebabnya, lokasi perkebunan sawit yang berada di wilayah terpencil (remote area) menjadi tantangan tersendiri bagi pengusaha. JCB sebagai manufaktur alat berat terbesar ketiga di dunia dapat memahami tantangan tersebut dalam rangka membangun pangsa pasar dan…
Author: Redaksi SI
Asian Agri melanjutkan pendampingan kepada petani plasma dan swadaya dalam membangun kemitraan terbaik sampai tahun 2025. Manajemen perusahaan menyebutkan program kemitraan lebih strategis daripada memperluas lahan baru. “Saat ini tidak mudah membuka lahan baru (perusahaan). Persyaratannya ketat. Kami memilih melanjutkan kemitraan dengan petani,” kata Direktur Asian Agri Freddy Widjaya, pada Selasa (6/6/2017). Asian Agri memilih perluasan program kemitraan dengan petani swadaya melalui Komitmen Kemitraan One to One. Dengan berfokus pada peningkatan produktivitas dan pemberdayaan petani, Asian Agri menargetkan pengelolaan kebun sawit petani mencapai 100.000 hektar pada tahun 2018. Petani kelapa sawit memiliki peran penting dalam mendukung praktik perkebunan yang berkelanjutan.…
Tumpang tindih Hak Guna Usaha (HGU) kerapkali menjadi momok bagi pelaku bisnis. Pasalnya, permasalahan ini akan merugikan investasi yang telah berjalan bahkan manajemen. Contoh kasus yang dialami PT Bersama Sejahtera Sakti (BSS) yang bersengketa dengan PT Inhutani II. Sengketa yang dihadapi PT Inhutani II dan PT BSS bersumber kepada SK No 435 yang diterbitkan pada tahun 2009, yang berdasarkan Hukum Indonesia, SK 435 tidak dapat berlaku surut. “Tumpang tindih aturan (HGU) ini tentu saja merugikan kami,” kata Bagian Legal PT BSS, Lisnawati. Permasalahan antara kedua perusahaan bermula dari pelaporan PT BSS oleh PT Inhutani II berdasarkan Laporan Polisi tertanggal 15…
Dana pungutan sawit mendapatkan sorotan dari berbagai pihak mulai LSM, politisi, dan anggota parlemen. Adapula laporan Komisi Pemberantasan Korupsi bahwa penggunaan dana pungutan salah sasaran. Semenjak akhir tahun lalu, Asosiasi Petani Plasma Kelapa Sawit Indonesia (APPKSI) sering menggugat pelaksanaan dana pungutan dan keberadaan Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) Kelapa Sawit. Perkumpulan petani sawit ini pernah mengajukan gugatan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24/2015 mengenai Penghimpunan Dana Perkebunan kepada Mahkamah Agung. Pasal mereka gugat adalah Pasal 9 ayat 2 huruf B mengatur ketentuan dana sawit yang dihimpun petani dan pengusaha sawit untuk dipakai hasil perkebunan bagi kebutuhan pangan, bahan bakar nabati dan…
Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) mengambil langkah bijak secara resmi mencabut permohonan gugatan peninjauan kembali (judicial review) terhadap UU Nomor 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan UU Nomor 41/1999 tentang Kehutanan ke Mahkamah Konstitusi. Langkah GAPKI mencabut Judicial Review (JR) empat pasal di dalam UU Lingkungan Hidup dan Kehutanan mendapatkan apresiasi dari berbagai pihak. Seperti dikatakan Ketua Umum GAPKI Joko Supriyono mengatakan, GAPKI sebagai asosiasi perusahaan perkebunan kelapa sawit di Indonesia, berkomitmen untuk selalu melakukan tata kelola perkebunan yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Terkait kebakaran lahan, GAPKI selalu meminta kepada anggotanya untuk melakukan pencegahan dan antisipasi kebakaran…
Direktorat Jenderal Perkebunan menargetkan peremajaan tanaman sawit (replanting) dapat berjalan pada musim tanam sawit di bulan September 2017. Saat ini, kegiatan peremajaan masih menunggu terbitnya Peraturan Menteri Keuangan (PMK). Direktur Jenderal Perkebunan Kementrian Pertanian Bambang menyampaikan bahwa pihaknya akan menggunakan dana yang dikelola BPDP Kelapa Sawit untuk meremajakan lahan petani seluas 20.750 hektare. Sementara itu, proposal peremajaan yang masuk ke Ditjenbun lebih dari 20.000 hektare. Di seluruh Indonesia, luas lahan petani rakyat yang harus diremajakan seluas 2,4 juta hektare. Menurut Bambang, proposal tersebut masih tahap verifikasi di tingkat pemerintah daerah hingga pusat. Nantinya, peremajaan kelapa sawit akan diprioritaskan kepada petani…
Bumitama Gunajaya Agro (BGA) akan meremajakan lahan perkebunan kelapa sawit seluas 3.700 hektare (ha). Hingga bulan Mei 2017, realisasi kegiatan peremajaan mencapai 2.020 hektare yang dijalankan anak usaha BGA, PT Inti Sawit Lestari di Kabupaten, Ketapang Kalimantan Barat. Hadi Fauzan, Director of Corporate Affair dan Sustainability BGA, mengatakan kegiatan replanting menghabiskan biaya sekitar Rp 61,7 Miliar. Dana sebesar ini berasal dari perhitungan kebutuhan dana peremajaan sekitar Rp 16,7 juta per hektare. “Dengan kebutuhan dana tersebut tingggal dihitung luasan perkebunan sawitnya. Yang pasti target replanting perusahaan sekitar 3000 hektare-an,” kata Hadi di Jakarta pada pertengahan Juni 2017. Kegiatan peremajaan tidak hanya…
Komoditas pangan hasil rekayasa genetik atau bioteknologi tidak mudah untuk dipasarkan, karena harus melewati tahap uji keamanan yang memakan waktu bertahun-tahun. Hal ini cenderung menghambat distribusi dan produktifitas pangan di tengah kelangkaan sumber pangan di masyarakat. Prof. Dr. M Herman, M.Sc Peneliti Purna Bakti Balai Besar Litbang Bioteknologi dan Sumber Daya Genetik Pertanian menyatakan bahwa aturan pemerintah mengharuskan tiap produk bioteknologi melewati tiga tahap uji, dari uji keamanan pangan, keamanan lingkungan dan keamanan pakan. Setelah itu, tinggal menunggu regulasi lanjutan dari pemerintah berupa paduan pasca uji atau post-monitoring guidelines sebelum menjalani pengujian multi area hingga kemudian sampai ke peluncuran varietas…
Firman Soebagyo, Anggota Komisi IV DPR, menyayangkan keluarnya surat Menteri Sekretaris Negara yang meminta penghentian pembahasan RUU Perkelapasawitan kepada Menteri Pertanian. Pasalnya, surat ini dibuat karena tekanan koalisi LSM yang menyuarakan RUU sawit tidak dilanjutkan. “Inikan tidak benar negara diperintah LSM. RUU nya saja masih dibahas panja. Masa, lembaga negara diintervensi LSM,” kata Firman Soebagyo yang juga Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI. Seperti diberitakan sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara, Pratikno menerbitkan surat yang berisi permohonan supaya pembahasan Rancangan Undang Undang (RUU) Perkelapasawitan tidak dilanjutkan. Permintaan ini ditujukan kepada Amran Sulaiman selaku Menteri Pertanian melalui surat yang dikirimkan Menteri Sekretaris…
Pembahasan RUU Kelapa Sawit tidak berjalan mulus di parlemen. Muncul tekanan dari LSM dan perwakilan pemerintah yang menolak kehadiran aturan ini. DPR tetap meminta dilanjutkan pembahasan RUU Sawit. Firman Soebagyo, Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI, merasa gusar setelah membaca surat Menteri Sekretaris Negara, Pratikno. Isi surat secara jelas meminta Amran Sulaiman, Menteri Pertanian, menghentikan pembahasan RUU Sawit. Redaksi Majalah SAWIT INDONESIA menerima salinan surat Menteri Sekretaris Negara RI bernomor B.573/M.Sesneg/D-1/HK.00.02/06/2017 perihal penyampaian permohonan untuk menghentikan pembahasan RUU Perkelapasawitan tertanggal 22 Juni 2017. Keluarnya surat ini merupakan tanggapan atas surat Koalisi Masyarakat Sipil Pemerhati HAM dan Lingkungan Hidup bernomor 140/KOALISI/HAMLH/V/2017…