Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia (APROBI) mengadakan Seminar Nasional bertemakan “Peluang dan Tantangan Industri Bioenergi Menyongsong Indonesia Emas 2045” di Jakarta, Kamis (17 Juli 2025). Seminar ini menjadi bagian dari agenda tahunan APROBI setelah sukses menarik perhatian luas dari pelaku industri dan akademisi pada tahun sebelumnya.
“Acara ini kami adakan sebagai wadah bertukar wawasan dan pengalaman di sektor energi terbarukan. Dengan antusiasme peserta yang tinggi, seminar ini kini menjadi agenda tahunan,” kata Wakil Ketua Umum Bidang Komunikasi dan Promosi Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia Catra de Thouars saat membuka Seminar.
Catra menambahkan, “Harapannya, sesi diskusi hari ini memberi dampak positif bagi kalangan industri, mahasiswa, hingga pembuat kebijakan. Bioenergi akan menjadi salah satu pilar utama dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045. Karena itu, kami mendorong pemerintah agar membuat kebijakan yang kondusif untuk menjaga semangat para produsen biofuel dan memperluas program energi hijau yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.”
Seminar ini terbagi atas dua sesi. Sesi pertama membahas “Percepatan Implemetasi Sustainable Bioenergi dan Tantangannya” yang menghadirkan empat narasumber yaitu Arif Havas Oegroseno S,H., LL.M (Wakil Menteri Luar Negeri RI) sebagai keynote speech pertama, Prof. Dr. Eng. Eniya Listiani Dewi, B.Eng., M.Eng., IPU (Direktur Jenderal EBTKE, Kementerian ESDM) sebagai keynote speech kedua, Ir. Putu Juli Ardika, MA (Direktur Jenderal Industri Agro, Kementerian Perindustrian), dan Kuntoro Boga Andri, SP, M.Agr, Ph.D (Direktur Hilirisasi Perkebunan Kementerian Pertanian RI).
Dalam kesempatan tersebut, Wakil Menteri Luar Negeri RI Arif Havas Oegroseno mengungkapkan bahwa strategi diplomasi kali ini akan lebih proaktif dan inklusif, dengan melibatkan peran petani perempuan serta menggandeng kekuatan regional dan global seperti BRICS dan CPOPC serta FAO.
“Kami akan mengedepankan narasi baru dalam diplomasi sawit, termasuk mengangkat peran petani perempuan dari sektor sawit, karet, dan kakao sebagai duta suara keadilan,” ujar Havas.
Havas menyatakan bahwa Indonesia sudah memanfaatkan forum BRICS untuk menggalang solidaritas negara produsen minyak nabati. Indonesia bersama Brasil, sebagai penghasil utama sawit dan kedelai, telah menyepakati pembentukan standar global minyak nabati sebagai tandingan terhadap standar sepihak yang diberlakukan oleh Uni Eropa.
“Indonesia dan Brasil sepakat mendorong deklarasi BRICS agar melawan dominasi EUDR, sekaligus menciptakan standar minyak nabati global yang lebih adil,” jelasnya.
Selain itu, Indonesia juga akan menguatkan posisi tawar lewat Council of Palm Oil Producing Countries (CPOPC) dan mendorong pengaruhnya di tingkat FAO. Havas menyoroti bahwa selama ini Indonesia hanya bersikap reaktif terhadap tuduhan LSM atau keputusan sepihak dari Uni Eropa.
“Kita harus hentikan sikap defensif. Tidak bisa lagi hanya menjelaskan setelah dituduh. Kita harus menciptakan narasi, memimpin standar, dan hadir lebih awal di forum-forum negosiasi internasional,” jelasnya.
Selain itu, Indonesia juga harus memperluas pasar keberbagai region seperti Afrika yang meliputi Afrika Selatan, Mesir, Maroko dan lain-lain. Hal yang tidak kalah penting adalah kehadiran industri yang berasal dari Indonesia untuk melakukan investasi perkebunan sawit di Afrika Barat dan Afrika Timur, jadi tidak semata-mata hanya memasarkan berbagai produk turunan kelapa sawit yang diproduksi di Indonesia.
(Selengkapnya dapat dibaca di Majalah Sawit Indonesia, Edisi 166)
