Medan, SAWIT INDONESIA - Ketua Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (APKSINDO) Sumatera Utara, Gus Dalhari Harahap, menilai kelapa sawit kerap dijadikan kambing hitam atas terjadinya bencana banjir di sejumlah wilayah Sumut, meskipun tudingan tersebut dinilainya tidak berdasar secara faktual.
“Kalau dibilang sawit penyebab bencana, itu tidak masuk akal. Justru sawit juga menjadi korban banjir,” kata Gus Dalhari saat dihubungi, Rabu (17 Desember 2025).
Ia menjelaskan, lokasi-lokasi terdampak banjir menunjukkan bahwa material kayu gelondongan yang terbawa arus berasal dari wilayah pegunungan dengan ketinggian sekitar 300 meter di atas permukaan laut (mdpl), sementara kebun sawit umumnya berada di dataran lebih rendah, sekitar 80–100 mdpl.
“Tidak ada sawit di dataran tinggi. Pohon sawit itu justru terhempas dari bawah akibat banjir besar. Akarnya tercabut karena terjangan air, bukan karena ditebang,” ujarnya.
Menurutnya, kayu gelondongan yang hanyut dapat dibedakan antara kayu tebangan dan kayu alami. Kayu hasil tebangan biasanya memiliki nomor dan bekas gergaji, sementara banyak kayu yang ditemukan dalam bencana banjir terakhir berasal dari kawasan hulu.
Gus Dalhari juga menyoroti narasi yang kerap menyudutkan sawit dalam berbagai kondisi cuaca ekstrem. Saat musim kemarau, kata dia, sawit dituding rakus air. Sebaliknya, saat banjir terjadi, sawit kembali disalahkan karena dianggap tidak mampu menyerap air.
“Kalau tidak paham persoalannya, sebaiknya tidak berkomentar. Yang paling penting sekarang adalah fokus pada penanganan bencana. Penanganannya ini justru lambat,” tegasnya.
Ia menilai persoalan utama terletak pada lemahnya tata kelola kawasan hutan di wilayah hulu. Tumpukan kayu yang terbawa banjir, menurutnya, menunjukkan adanya masalah serius dalam manajemen kehutanan.
“Ini tanggung jawab pengelolaan kehutanan. Kalau manajemennya baik, tidak akan terjadi seperti ini,” kata dia.
Terkait wacana penghutanan kembali lahan sawit, Gus Dalhari meminta agar pemerintah menelusuri sejarah dan konteks lahan secara menyeluruh. Ia menegaskan bahwa perkebunan sawit di Sumatra Timur sudah ada sejak 1911, jauh sebelum Indonesia merdeka.
“Jangan dibalik seolah-olah sawit yang masuk ke hutan. Sejarahnya, masyarakat sudah berkebun jauh sebelum negara ini ada. Jangan semua kesalahan dibebankan ke petani sawit,” ujarnya.
Dari sisi dampak ekonomi, ia menyebut petani sawit mengalami kerugian besar akibat bencana banjir. Produksi petani turun hingga 20–30% karena akses panen terputus dan kebun tergenang air.
“Di Tapanuli Selatan, Tapanuli Tengah, dan Langkat, banyak kebun yang terisolasi. Bahkan ada daerah seperti Garoga di Tapsel yang tidak memiliki sawit, tetapi justru mengalami kerusakan paling parah,” ungkapnya.
Ia menambahkan, banjir kali ini merupakan kejadian yang belum pernah terjadi sebelumnya. Curah hujan tinggi yang berlangsung selama sepekan menyebabkan genangan meluas hingga pusat pemerintahan di Medan, termasuk rumah dinas gubernur dan sejumlah pejabat.
“Ini bencana besar yang dampaknya dirasakan semua pihak. Kami berharap pemerintah melihat persoalan ini secara komprehensif, bukan mencari kambing hitam,” tandas Gus Dalhari.
