Antisipasi Karhutla Menjelang KTT G20 di Bali

Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim melaksanakan Rapat Koordinasi (rakor) Antisipasi Karhutla Menjelang KTT G20 di Hotel Mercure Kuta Bali secara hybrid tatap muka dan daring melalui zoom meeting (13/10/2022). Membuka acara rakor, Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim, Laksmi Dhewanthi menyampaikan bahwa tujuan dilaksanakan rakor ini adalah untuk mengantisipasi terjadinya kebakaran hutan dan lahan beserta dampak yang ditimbulkan terhadap berlangsungnya KTT G20 tingkat Kepala Negara di Bali. “Kepada seluruh instansi pemerintah terkait pengendalian kebakaran hutan dan lahan di wilayah Jawa Timur, Bali, NTB dan NTT agar secara bersama-sama dan terkoordinir, bahu-membahu mencegah sedini mungkin terjadinya kebakaran hutan dan lahan,“ himbau Laksmi. Kondisi iklim dan cuaca disampaikan oleh BMKG bahwa sebagian besar Jawa Timur, Bali, NTB pada periode dasarian I November 2022 sudah mulai memasuki awal musim hujan. Sedangkan untuk wilayah NTT sebagian masuk di dasarian I November 2022 dan sebagian lagi di dasarian II dan III November 2022. Pada periode awal November diprediksi wilayah Jatim, Bali, NTB, NTT masih berpotensi mengalami hujan intensitas ringan-sedang dengan kemungkinan potensi lebat dalam durasi singkat masih dapat terjadi terutama pada siang/sore/malam. Meskipun potensi hujannya cukup signifikan di awal Nopember, tetapi kewaspadaan akan potensi karhutla di beberapa wilayah yang rawan karhutla tetap harus ditingkatkan. Sementara itu Direktur Pengendalian Karhutla, Basar Manullang mengingatkan semua pihak bahwa meskipun potensi hujannya cukup signifikan di awal November, tetapi kewaspadaan akan potensi karhutla di beberapa wilayah yang rawan karhutla tetap harus ditingkatkan. "Satuan Tugas Kesiapsiagaan Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan yang melibatkan para pemangku kepentingan yang ada di kabupaten/kota di wilayah Jawa Timur, Bali, NTB dan NTT perlu meningkatkan sinergitas serta koordinasi dan komunikasi antara perangkat daerah, TNI, Polri, pemegang ijin dan masyarakat baik yang berada di tingkat provinsi maupun di tingkat kabupaten/kota dalam Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan," seru Basar. Basar juga mengajak semua pihak untuk meningkatan kapasitas SDM dan kesiapsiagaan sarpras dalkarhutla, mengintensifkan pengendalian karhutla melalui kegiatan pencegahan kebakaran hutan dan lahan yang meliputi sosialisasi dan kampanye, pembentukan/pembinaan Masyarakat Peduli Api dan patroli intensif pada daerah rawan karhutla serta mengaktifkan pengawasan terhadap indikasi kejadian karhutla dan melakukan cek lapangan terhadap hasil pemantauan hotspot. “Penyebaran informasi hotspot sebagai indikator kemungkinan terjadinya kebakaran hutan dan lahan perlu disebarluaskan secara rutin dalam rangka antisipasi karhutla,” tegas Basar. Basar menekankan kembali bahwa keberhasilan dengan tidak karhutla selama kegiatan G20 di bulan November merupakan keberhasilan bangsa Indonesia dalam menyelenggarakan event tingkat dunia. Rakor yang berlangsung dipandu oleh Kepala Balai Pengendalian Perubahan Iklim Wilayah Jawa Bali Nusa Tenggara, Haryo Pambudi, dihadiri perwakilan dari BMKG, para pihak terkait di Provinsi Jawa Timur, Bali, NTB, NTT antara lain dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Balai Besar/Balai KSDA dan Taman Nasional, BPBD, dan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH). Sumber: sipongi.menlhk.go.id