Jakarta, SAWIT INDONESIA – Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) mendorong agar program sertifikasi Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO) bagi petani sawit swadaya dilengkapi dengan paket insentif yang lebih menarik, termasuk akses sarana-prasarana (sarpras), pupuk, hingga dukungan alat berat, agar minat pekebun mengikuti sertifikasi meningkat.
Pelaksana Tugas Divisi Penyaluran Dana Sektor Hulu BPDP, Dwi Nuswantara, menekankan perlunya terobosan kebijakan agar ISPO benar-benar memberikan manfaat nyata di mata petani.
“ISPO selama ini manfaatnya dirasakan tidak langsung. Padahal, sertifikasi ini bisa diajukan bersamaan atau sebelum program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR). Mengapa tidak dibuat paket yang memudahkan? Misalnya, petani yang sudah tersertifikasi ISPO otomatis mendapat akses sarpras, pupuk, dan delapan program pendukung lainnya,” kata Dwi dalam Lokakarya Nasional Percepatan Sertifikasi ISPO di Jakarta, Kamis (24 Juli 2025).
Menurutnya, pendekatan insentif ini akan membuat sertifikasi ISPO lebih diminati, terutama bagi pekebun mandiri yang kerap menghadapi keterbatasan biaya dan informasi. “Kalau sudah ISPO dan statusnya clear and clean, kenapa tidak otomatis dapat dukungan, bahkan termasuk bantuan excavator? Ini bisa menjadi daya tarik konkret dibanding sekadar iming-iming harga premium 4 persen yang belum jelas siapa yang menanggung,” ujarnya.
Dwi juga mengusulkan agar pemerintah melalui Kementerian Pertanian, khususnya Direktorat Jenderal Perkebunan, mempertimbangkan regulasi yang mengintegrasikan program PSR dan ISPO. “Kalau ada petani yang sudah dapat PSR, kenapa tidak sekalian di-ISPO-kan? Dananya sudah ada, tinggal dibuat mekanisme agar tidak ada petani yang tertinggal. Ini lebih ke persoalan sosialisasi dan sinkronisasi kebijakan,” tambahnya.
Ia menegaskan, fleksibilitas pengajuan program juga perlu ditingkatkan agar sertifikasi ISPO tidak membebani petani. “ISPO dan sarpras bisa diajukan secara parsial. Harusnya seperti itu, supaya program lebih aplikatif,” kata Dwi.
Lokakarya nasional ini digelar sebagai upaya menyusun langkah konkret percepatan sertifikasi ISPO bagi petani swadaya, yang saat ini baru sekitar 5,3 persen dari total petani sawit di Indonesia.
