Pekanbaru, SAWIT INDONESIA – Ribuan pengunjuk rasa yang berasal dari Aliansi Mahasiswa dan Masyarakat Pelalawan (AMMP) mendatangi kantor Gubernur Riau untuk meminta keadilan berkaitan masalah relokasi masyarakat di kawasan Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN). Aksi besar-besaran ini telah ramai semenjak Rabu pagi (18 Juni 2025).
Gubernur Riau Abdul Wahid bersama Kapolda Riau Irjen Herry Heryawan, serta Bupati Pelalawan dan Bupati Indragiri Hulu turun langsung menemui massa untuk mengakomodir aspirasi yang akan disampaikan kepada pemerintah pusat.
"Insyaallah kita akan sampaikan kepada Bapak yang membuat kebijakan yakni Presiden Republik Indonesia, diwakilkan Menteri Pertahanan (Menhan) terhadap penerbitan kawasan Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN)," kata Gubri dari atas mimbar orator.
Gubernur juga menyampaikan empati mendalamnya terhadap kekhawatiran masyarakat. “Kami tahu, bapak dan ibu semua adalah warga kami yang harus kami selamatkan. Aspirasi kalian akan menjadi perhatian khusus bagi kami dalam menyelesaikan persoalan-persoalan yang terjadi,” ujarnya, yang disambut riuh teriakan dukungan dari massa aksi.
Abdul Wahid memahami betul kekhawatiran utama masyarakat, terutama terkait keberlangsungan pendidikan anak-anak mereka. Ia menyoroti pentingnya menjaga ketenteraman warga, termasuk bagi mereka yang sedang bersekolah, kuliah, hingga yang menuntut ilmu di pondok pesantren.
Koordinator Umum dari AMMP, Wandri Saputra Simbolon menyatakan bahwa aksi yang terdiri dari sekitar 7.000 orang yang terdiri dari mahasiswa dan warga yang diketahui khususnya berasal dari wilayah Toro Jaya dan Bukit Horas itu dengan tegas menolak upaya relokasi paksa dari lahan yang selama ini mereka garap.
Kapolda Riau Irjen Pol Herry Heryawan turut memberikan apresiasi tinggi atas aksi damai yang ditunjukkan oleh warga. Ia secara terang-terangan mengaku salut atas kedisiplinan dan ketertiban massa dalam menyampaikan aspirasi mereka.
“Saya berterima kasih atas partisipasi bapak ibu semua yang datang jauh-jauh dari Pelalawan ke Pekanbaru, mungkin dengan waktu istirahat yang kurang. Aspirasi ini akan dikawal langsung oleh Gubernur Riau,” ujar Kapolda.
Kapolda juga berpesan agar perjuangan yang dilakukan tetap dalam koridor hukum dan tidak disertai tindakan yang dapat merusak lingkungan.
“Penyampaian aspirasi ini harus seimbang dan tertib agar bisa didengar semua pihak. Jangan sampai perjuangan kita tercoreng dengan aksi-aksi perusakan alam,” pesan Kapolda.
