Jakarta, SAWIT INDONESIA - Presiden Prabowo Subianto menegaskan peran strategis kelapa sawit dalam agenda swasembada energi nasional. Pemerintah menyiapkan Papua sebagai salah satu wilayah kunci pengembangan bioenergi berbasis sawit, seiring upaya menekan ketergantungan Indonesia terhadap impor bahan bakar minyak (BBM) yang nilainya mencapai ratusan triliun rupiah per tahun.
Menurut Prabowo, Papua memiliki potensi lahan dan sumber daya yang memungkinkan pengembangan sawit secara terintegrasi dengan sektor energi, sehingga hasil produksi tidak hanya bernilai komoditas ekspor, tetapi juga dimanfaatkan sebagai bahan bakar domestik.
“Kita berharap di Papua juga ditanami kelapa sawit untuk menghasilkan BBM dari sawit,” ujar Prabowo saat memberikan pengarahan kepada kepala daerah se-Papua dan Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua di Istana Negara, Jakarta, Selasa (16 Desember 2025).
Pengembangan sawit tersebut, lanjut Prabowo, akan berjalan paralel dengan komoditas energi lain seperti tebu dan singkong sebagai bahan baku etanol, serta penguatan energi terbarukan dari tenaga surya dan tenaga air. Pemerintah menargetkan dalam lima tahun ke depan seluruh daerah mampu mencapai swasembada pangan dan energi.
“Dengan sawit, tebu, singkong, tenaga surya, dan air, kita bisa berdiri di kaki sendiri. Itu akan menghemat ratusan triliun rupiah impor BBM,” katanya.
Prabowo menilai bioenergi berbasis sawit memiliki keunggulan karena rantai pasoknya sudah mapan dan teknologinya relatif siap. Saat ini, Indonesia masih mengimpor BBM dengan nilai sekitar Rp520 triliun per tahun, sehingga penguatan produksi biodiesel dari minyak sawit mentah (CPO) dinilai menjadi instrumen penting untuk memperkuat ketahanan energi dan fiskal nasional.
“Setiap tahun kita keluarkan ratusan triliun untuk BBM. Kalau kita bisa produksi dari dalam negeri, manfaatnya akan langsung dirasakan daerah,” ujarnya.
Selain mendorong bioenergi, Presiden juga menegaskan agar daerah penghasil energi, termasuk Papua, dapat menikmati manfaat ekonomi dari energi yang diproduksi di wilayahnya. Pemerintah tengah merancang kebijakan agar nilai tambah energi sawit dan komoditas lain tidak hanya terserap di pusat, tetapi juga mendorong pembangunan daerah.
Dalam konteks penyediaan energi di wilayah terpencil, Prabowo tetap menekankan pentingnya pengembangan energi baru dan terbarukan (EBT). Tenaga surya dan pembangkit listrik tenaga air skala kecil dinilai dapat mengurangi ketergantungan pada distribusi BBM yang mahal dan tidak efisien.
“Kalau ada tenaga surya dan tenaga air, tidak perlu kirim BBM mahal-mahal dari daerah lain,” katanya.
Sebagai target konkret, pemerintah menargetkan mulai tahun depan tidak lagi mengimpor solar, diikuti dengan penghentian impor bensin secara bertahap dalam empat tahun ke depan. Untuk itu, Presiden meminta pemerintah daerah, khususnya di Papua, memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat, Bappenas, dan kementerian teknis dalam menyusun prioritas pembangunan energi dan perkebunan.
“Tidak mungkin semua selesai sekaligus, tetapi kalau prioritas jelas, kita bisa bergerak sesuai kemampuan yang ada,” tegas Prabowo.
