JAKARTA, SAWIT INDONESIA - Direktur Eksekutif PASPI, Dr. Tungkot Sipayung mengungkapkan mendesaknya lembaga khusus sawit. Pasalnya, ujar dia, salah satu sumber masalah dalam industri kelapa sawit di Indonesia, karena banyak sekali lembaga dan kementerian yang menghasilkan kebijakan tentang sawit.
“Makanya, kalau mengurus perizinan perkebunan kelapa sawit itu lama sekali selesainya,” tutur Tungkot saat media gathering RSI, Kamis (4 Januari 2024).
Akibat kebijakan yang tumpang tindih itu, Indonesia yang sebenarnya juara dunia kelapa sawit tidak bisa menjadi pengendali harga minyak sawit dunia. Kondisi ini makin rumit karena banyak organisasi yang berpikir parsial.
"Padahal komoditas yang diurusin itu sama saja yakni sawit,” kata Doktor lulusan IPB University ini.
Kebijakan yang tumpang tindih ini berdampak serius pada industri sawit. Dia mencontohkan larangan ekspor CPO yang berdampak besar pada industri sawit. “Satu hari saja CPO terlambat dikirim ke Eropa, itu dampaknya satu bulan belum selesai,” ujar Dewan Pembina RSI ini.
Menurut Tungkot, pendekatan sektor sawit harus menyeluruh, dari hulu hingga hilir. Tidak hanya perkebunan yang dipikirkan, namun juga industri pendukung dan indutri turunan sawit.
"Pendekatan hulu ke hilir yang dilakukan Rumah Sawit Indonesia ini adalah pendekatan agrobisnis yang relevan,” katanya.
