Melintasi rute Silangit ke Sibolga hari ini ibarat membaca buku harian alam yang sedang murka. Bekas luka Badai Senyar masih menganga. Ruas jalan yang ambles atau tertimbun longsor menjadi pengingat bahwa kita hanya menumpang di atas geologi yang labil. Di kejauhan, bukit-bukit berhutan lebat pun tak luput dari ambruk.
Bagi mata awam, pemandangan ini mungkin terasa seperti sebuah paradoks yang membingungkan: kok bisa hutan yang lebat justru longsor? Padahal, bagi yang paham mekanika tanah dan hidrologi, ini sama sekali bukan paradoks. Hujan ekstrem membuat tanah jenuh, bobotnya melonjak drastis, dan tekanan air pori melumpuhkan daya cengkeram akar. Namun, bagi kita yang hanya modal nekat melintas, alam seolah sedang mendemonstrasikan selera humor gelap: makin lebat hutannya, makin spektakuler longsornya.
Masuk lebih dalam ke pedalaman, sungai-sungai masih menampakkan sisa amarahnya: kayu glondongan berserakan di tepi sungai seperti mainan balok yang dihancurkan anak tantrum. Badai Senyar memang sudah berlalu beberapa bulan lalu. Namun, bagi segelintir pihak, badai sesungguhnya baru saja dimulai. Angin ribut dan longsor ternyata bukan apa-apa dibandingkan badai surat tuntutan yang kini menerjang korporasi perkebunan, kehutanan, hingga pertambangan. Ironisnya, banyak dari mereka yang sejatinya adalah korban alam, kini disulap menjadi tersangka utama banjir bandang. Mereka diseret menggunakan UU 32/2009, dengan tuntutan ganti rugi yang angkanya begitu spektakuler, seolah dirancang khusus untuk membuat perusahaan bangkrut seketika.
Di sinilah Kementerian Lingkungan Hidup tampil bak pahlawan kesiangan yang membawa pedang keadilan. Dengan gagah berani, mereka mematenkan angka kerugian lingkungan yang nilainya tak kalah serampangan. Lucunya, angka fantastis ini dikalkulasi oleh tenaga-tenaga yang konon jagoan spreadsheet, namun sayangnya buta huruf terhadap kaidah ekonomi lingkungan.
Yang lebih menggelikan, tumpukan data tanah dan hasil survei lapangan yang mereka bawa-bawa sejatinya hanyalah properti panggung. Data-data itu dipakai semata-mata untuk pengelabuan, karena toh pada kenyataannya tidak disentuh sama sekali dalam rumus penghitungan. Begitu pula dengan deretan literatur dan jurnal yang dipajang di halaman-halaman laporan. Fungsinya murni kosmetik, hanya untuk mengesankan bahwa tuntutan triliunan rupiah itu memenuhi kaidah ilmiah. Padahal, jika diteliti, daftar pustaka itu hanyalah hiasan belaka, sama ilmiahnya dengan ramalan zodiak. Metoda penghitungannya? Mereka meracik angka layaknya dukun meramal hujan, mengkalikannya dengan angka nol berderet-deret hingga membuat kalkulator biasa mengalami error.
Yang paling jenaka dari sandiwara birokrasi ini adalah letak absurditasnya. Kemen LH seolah tidak peduli bahwa korporasi yang mereka sembelih sejatinya telah patuh pada SOP yang digariskan oleh kementerian teknis. Dengan menuntut mereka yang sudah ber-SOP, secara tidak langsung Sang Pahlawan kita ini sedang menampar keras kementerian teknis pembuat SOP. Sebuah tata kelola pemerintahan yang schizofrenia; kementerian A menyalahkan aturan kementerian B, sementara korporasi yang terjepit harus membayar tagihan pertengkaran para dewa di Jakarta. Kepastian hukum? Jangan ditanya, yang ada adalah ketidakpastian yang dipajaki.
Fenomena ini layak diapresiasi sebagai tontonan satire tingkat tinggi. Pembaca di kedai kopi mungkin akan geleng-geleng kepala sambil tersenyum kecut melihat bagaimana alam yang murka masih kalah ganas oleh murkanya kalkulator yang ngawur. Bagi korporasi, ini adalah lonceng kematian yang dipukul bukan oleh longsoran tanah, melainkan longsoran logika. Dan bagi para tenaga penghitung yang sering ngawur itu, selamat! Anda telah membuktikan bahwa di negeri ini, bencana alam dapat dikalahkan dengan mudah oleh bencana aritmatika. Mungkin tahun depan, jika ada gempa, kita tinggal menunggu kalkulator mereka menghitung berapa triliun rupiah kerugian yang harus dibayar oleh lempeng tektonik.
(mBogor, 29072026)
